Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Sebagian cerah, 28 ° C

Di Akhir Masa Jabatan, Kepala Desa Wajib Membuat Laporan Pertangungjawaban

Tim Pikiran Rakyat
null
null

SOREANG, (PR).- Tokoh Pemuda Kabupaten Bandung Gungun Gumilang menegaskan, memasuki tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Bandung pada 26 Oktober 2019 mendatang, setiap incumbent atau mantan kepala desa yang akan maju pada pilkades berikutnya harus melalui tahapan pilkades berdasarkan aturan yang berlaku.

Di antaranya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung No. 19 tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. 

Gungun juga turut menjelaskan kepada calon kepala desa dari patahana atau mantan kepala desa, pada akhir masa jabatannya harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI no 46 tahun 2016. Pada Permendagri itu sudah jelas dan bisa dipahami oleh penyelenggara pemerintahaan desa di akhir masa jabatannya. 

"Pada Permendagri itu dijelaskan ada empat poin, pertama laporan  penyelengaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Kedua, laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan. Ketiga, laporan keterangan penyelengaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Keempat, informasi penyelenggaraan pemerintah desa," papar Gungun kepada wartawan Galamedia, Engkos Kosasih di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Sabtu 20 Juli 2019.

Berdasarkan Permendagri tersebut, Gungun mengatakan, laporan pertangungjawaban kepala desa di akhir masa jabatan merupakan wajib dilaksanakan. Demikian pula mengacu pada Perda No. 19 tahun 2014.

"Berdasarkan Perda dijelaskan pula, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati. Kemudian, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati. Selain itu, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran," jelasnya.

Secara tertulis

Terakhir, imbuh Gungun, pada akhir masa jabatan kepala desa, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. 

"Jangan sampai di akhir masa jabatan, kepala desa tak membuat laporan pertangungjawaban. Ini harus menjadi perhatian semua pihak, guna memberikan pemahaman dan edukasi kepada setiap kepala desa di akhir masa jabatannya jelang pelaksanaan pilkades," ucapnya.

Gungun mengkhawatirkan, jika di akhir jabatannya kepala desa tak membuat laporan pertanggungjawaban atau penyelenggaraan pemerintahan, dikhawatirkan menimbulkan konflik di masyarakat. 

Ia pun turut mempertanyakan apakah laporan pertangungjawabaan akhir masa jabatan kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali kepala desa menjadi persyaratan mutlak? "Kalau itu menjadi persyaratan, artinya wajib untuk dilaksanakan oleh kepala desa di akhir masa jabatannya yang akan kembali mencalonkan diri kepala desa di periode berikutnya," ungkapnya.

Gungun juga menyinggung tentang pendaftaran bakal calon kepala desa serentak yang melibatkan 199 desa di Kabupaten Bandung, pendaftarannya mulai 24 Juli sampai 5 Agustus mendatang. 

"Jika di masa pendaftaran selama 9 hari itu jumlah pendaftar lebih dari dua calon, artinya tak perlu ada perpanjangan waktu pendaftaran. Kalau selama waktu pendaftaran baru ada satu pendaftar, artinya ada perpanjangan waktu pendaftaran dengan waktu yang ditentukan oleh panitia berdasarkan peraturan desa. Kalau pendaftarnya masih satu orang, pilkades di desa tersebut harus ditangguhkan," ujarnya.

Ia mengatakan, peraturan desa terkait penyelenggaran pilkades jangan sampai bertentangan dengan peraturan daerah maupun peraturan bupati. "Untuk itu, kami berharap kepada semua pihak dalam penyelenggaraan pilkades berdasarkan pada aturan yang berlaku untuk menghindari konflik kepentingan. Selain itu, untuk menghindari sanksi hukum. Yang pasti, untuk menciptakan pilkades berkualitas, semua pihak paham dan mengetahui peraturan pilkades," katanya.***

Bagikan: