Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Sebagian cerah, 28 ° C

Pembebasan Lahan Kereta Cepat, Warga Datangi BPN Kabupaten Bandung Barat

Hendro Susilo Husodo
PEKERJA melintas disalah satu titik lokasi pembangunan Stasiun Walini untuk Kereta Cepat Bandung-Jakarta di Kebun Maswati, Kecamatan CIkalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 8 Maret 2018.*/DOK PR
PEKERJA melintas disalah satu titik lokasi pembangunan Stasiun Walini untuk Kereta Cepat Bandung-Jakarta di Kebun Maswati, Kecamatan CIkalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 8 Maret 2018.*/DOK PR

 

NGAMPRAH, (PR).- Puluhan warga mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Ciburuy, Padalarang, Kamis 18 Juli 2019. Mereka menuntut BPN selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan pembayaran atas sisa lahan yang terkena pembebasan lahan proyek kereta cepat.

Seorang warga, Eti Rohaeti mengaku punya lahan seluas 78 meter persegi di Kampung Campaka, RT 3 RW 5, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang. Dari luas tersebut, lahan yang dibebaskan untuk proyek kereta cepat hanya seluas 5 meter persegi. Dia pun menuntut lahan miliknya yang tersisa turut dibebaskan. 

"Sisa lahan milik saya jadi terpotong, ya sudah sekalian saja dibayarkan. Dalam rapat yang digelar di desa juga sudah disepakati bahwa sisa lahan yang kurang dari 100 meter akan ikut dibebaskan. Namun, saya sudah beberapa kali ke sini masih saja permasalahan ini belum tuntas," katanya.

Warga yang lain, Doni Ramlan juga meminta pembebasan lahan miliknya dilakukan menyeluruh. Dari lahan dan bangunan seluas 474 meter persegi miliknya, lahan yang dibebaskan untuk proyek kereta cepat ialah seluas 26 meter persegi. Selain kesulitan untuk memanfaatkan sisa lahan, dia khawatir operasional kereta cepat dapat mengganggu bangunan miliknya.

"Seperti di Bojongkoneng dan Gadobangkong, ada rumah yang terkena pembebasan tapi cuma sepotong. Ini kan tidak mungkin, dia cuma memanfaatkan ruang tengah sampai dapur, karena itu yang tidak dibebaskan. Nah, kami menuntut sisa tanah dan bangunan milik warga itu dibayarkan juga," katanya. 

Audiensi

Setelah berunjuk rasa, warga kemudian beraudiensi dengan pihak BPN. Akan tetapi, Kepala BPN Bandung Barat Hail Surisno tidak ada di tempat, sehingga warga pun tidak memperoleh kepastian mengenai tuntutannya. Ketidakhadiran Hail itu dianggap upaya untuk menghindari warga, karena warga sudah 12 kali mendatangi BPN Bandung Barat.

"Tadi kami di dalam (Kantor BPN) beraudiensi, tapi tanggapan dari BPN ini sangat tidak memuaskan, karena tidak dihadiri oleh Kepala BPN. Kami sudah 12 kali ke sini, tapi belum pernah kami bertemu dengan Kepala BPN," kata Doni, yang merupakan warga Cikalongwetan.

Menurut dia, warga yang menuntut sisa lahan miliknya turut dibebaskan terdapat di Kecamatan Cikalongwetan, Ngamprah, dan Padalarang. Total, kata dia, terdapat 430 bidang tanah milik warga yang belum terselesaikan pembebasan lahannya.

"Kami sudah setahun ke belakang dijanjikan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai sisa tanah ini," ujarnya.

Doni menyebutkan, warga juga sudah mendatangi PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) untuk mencari kejelasan. Akan tetapi, warga justru diping-pong.

"Kami ini selalu dilempar-lempar. Kata BPN, ini kewenangannya ada di PSBI. Kata PSBI, ini kewenangannya BPN. Karena Kepala BPN jadi Ketua P2T, makanya kami nilai BPN yang mempermainkan masyarakat," tuturnya.

Dia pun menekankan, warga memberi waktu hingga sepekan ke depan agar dapat beraudiensi dengan Hail, dan pihak-pihak terkait. Jika tidak, ratusan warga bakal berunjuk rasa ke BPN.

"Kami kasih deadline sampai Kamis pekan depan, mudah-mudahan Kepala BPN bisa dihadirkan dengan seluruh stakeholder terkait," katanya.

Di bawah seratus meter

Sementara itu, Kepala Pegadaan Tanah BPN KBB Dadang Darmawan menyatakan bahwa Hail berhalangan hadir dalam audiensi. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketidakhadirannya.

"Minggu depan mudah-mudahan ada audiensi lagi dengan kami, supaya warga ada kepastian," katanya.

Terkait dengan permintaan warga untuk mendapatkan pembebasan lahan atas sisa lahan miliknya, Dadang menyatakan bahwa sisa lahan di bawah 100 meter persegi dapat langsung mendatangi BPN untuk dilakukan pembayaran.

"Yang 100 meter persegi ke atas, tupoksinya PSBI, berupa kajian lah, karena mengenai tanah sisa itu sifatnya kebijakan," katanya.***

Bagikan: