Pikiran Rakyat
USD Jual 14.075,00 Beli 14.173,00 | Umumnya cerah, 32.6 ° C

Diduga Lakukan Mark-up, Tiga Pejabat KBB Jadi Tersangka Korupsi

Ecep Sukirman
DUA dari tiga tersangka (mengenakan rompi merah) dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan UPT Kebersihan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dikawal petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan kepolisian memasuki mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejari Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jumat 19 Juli 2019.*/ECEP SUKIRMAN/PR
DUA dari tiga tersangka (mengenakan rompi merah) dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan UPT Kebersihan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dikawal petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan kepolisian memasuki mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejari Kabupaten Bandung, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jumat 19 Juli 2019.*/ECEP SUKIRMAN/PR

SOREANG, (PR).- Tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berinisial AA, AD, dan AB ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jumat 19 Juli 2019. Tiga pejabat itu diduga menggelembungkan penggunaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM) dan perawatan kendaraan saat mereka masih bertugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2016. Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 1.748.950.150.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Deddy Rasyid mengatakan, perkara yang disangkakan kepada tiga tersangka itu yakni tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran BBM dan perawatan kendaraan di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2016. Dalam kasus ini, lanjut Deddy, para tersangka ini memiliki peran berbeda.

“Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka sekaligus kita lakukan upaya penahanan kepada tiga tersangka itu,” ungkap Deddy.

Disinggung mengenai peran para tersangka ini, lanjut Deddy, AA pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Kebersihan, sedangkan tersangka AD sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebersihan, dan tersangka AB sebagai bendahara pengeluaran pembantu UPT Kebersihan. Para tersangka dianggap telah membuat SPJ berdasarkan bukti-bukti pembelian yang dipalsukan pada tahun anggaran 2016.

Dijelaskan Deddy, pada tahun anggaran 2016 itu total anggaran BBM yang dialokasikan sebesar Rp 4.383.775.000 dan untuk alokasi anggaran perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp 1.483.270.000. Para tersangka ini, kata Deddy, telah mencairkan keseluruhan anggaran tersebut namun pada kenyataannya sebagian alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lebih lanjut Deddy menuturkan, tersangka AA juga berperan sebagai kuasa pengguna anggaran, sedangkan AD berperan juga sebagai PPTK, dan tersangka AB sebagai bendahara pengeluaran pembantu UPT Kebersihan. Para tersangka, kata dia, telah mencairkan keseluruhan anggaran, baik anggaran BBM maupun perawatan kendaraan. Namun pada kenyataannya, lanjut dia, sebagian anggaran itu digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara seolah-olah telah diberikan kepada sopir pengangkut sampah dengan ritase yang telah digelembungkan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya.

“Para tersangka ini diduga telah membuat SPJ berdasarkan bukti-bukti pembelian yang dipalsukan. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Penyidikan kepada para tersangka ini tentunya masih berlanjut, sambil nanti siapa tahu kita menemukan adanya kerugian lebih dari itu dalam penyidikan lanjutan,” ujar dia.

Dikatakan Deddy, para tersangka ini diancam dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 9 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Disinggung mengenai adanya dugaan tersangka lain dalam kasus ini, Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Teuku Syahroni menuturkan pihaknya masih menunggu proses penyidikan lanjutan terhadap tiga tersangka ini berjalan. Akan tetapi, lanjut Syahroni, tidak menutup kemungkinan jika nantinya ditemukan tersangka lain.***

Bagikan: