Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Cerah berkabut, 30.7 ° C

Pengembangan Kompetensi ASN Penting untuk Profesionalisme Birokrasi

Novianti Nurulliah
ILUSTRASI ASN.*/DOK PR
ILUSTRASI ASN.*/DOK PR

SUMEDANG,(PR).- Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan tema “Membangun Sinergi dalam Rangka Standardisasi Metode Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara” di Gedung Serba Guna (GSG) Puslatbang PKASN, Jatinangior, Sumedang, Rabu, 17 Juli 2019.  Lokakarya tersebut bertujuan mewujudkan profesionalisme birokrasi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. 

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, lokarya merupakan upaya mendukung penuh visi Indonesia lima tahun ke depan, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas demi terwujudnya Indonesia Emas 2045 mendatang. Hal itu seiring dengan pernyataan presiden RI, bahwa pembangunan SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintahannya. 

"Sebagai bagian SDM, aparatur sipil negara (ASN) menjadi katalisator pembangunan SDM di bidang lainnya karrna ASN memiliki kewenangan dalam kebijakan, anggaran, hingga pengelolaan SDM itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan SDM ASN harus dilakukan melalui pembangunan talenta dan sistem merit, yakni kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, umur, atau kondisi kecacatan," tutur dia. 

Diakui Tri, memang masih banyak tantangan dalam mewujudkan pengembangan kompetensi ASN demi terwujudnya profesionalisme birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai politisasi jabatan, kriminalisasi jabatan, hingga kesenjangan kompetensi ASN sendiri. 

"Belum lagi persoalan yang berkaitan dengan budaya, seperti masih adanya budaya senioritas, budaya mencari keuntungan, hingga orientasi job seeker. Bahkan, persoalan anggaran hingga terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pun menjadi persoalan lain," ucapnya.

Kondisi tersebut, kata dia, mendorong pihaknya untuk terus mengembangkan kompetensi ASN melalui berbagai upaya, mulai dari pembaruan kurikulum pelatihan ASN level manajerial, sekolah kader untuk kader ASN yang memiliki talenta lebih, corporate university untuk menjawab kebutuhan organisasi, hingga pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terintegrasi.

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan tema “Membangun Sinergi dalam Rangka Standardisasi Metode Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara” di Gedung Serba Guna (GSG) Puslatbang PKASN, Jatinangior, Sumedang, Rabu, 17 Juli 2019.*/DOK Puslatbang PKASN LAN

Tri menambahkan, pengembangan kompetensi ASN tersebut juga tentu harus dibarengi penilaian. Dengan adanya penilaian, pengembangan kompetensi diharapkan menunjukkan grafik yang terus meningkat. Pasalnya, kompetensi bukanlah hal yang sifatnya statis.

Terpisah, Asdep Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Kementerian PANRB, Salman mengatakan, penguatan manajemen talenta melalui unsur hasil penilaian kompetensi akan sangat mendukung visi pemerintahan Jokowi 2019-2024 mendatang. Pihaknya pun akan memperkuat Undang Undang ASN dan manajemen PNS yang sudah berjalan sejak 2015 melalui instrumen tambahan, baik yang sifatnya makro maupun mikro. 

Sementara itu pada lokakarya tersebut Tri menyampaikan tema “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Mewujudkan Sistem Merit”. Selanjutnya, Salman menyampaikan tentang “Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Birokrasi dan Standardisasi Kompetensi ASN Menuju World Class Government”.

Kemudian Nuraida Mokhsen (Komisioner dari Komisi Aparatur Sipil Negara) menyampaikan tentang “Evaluasi Pemanfaatan Hasil Pemetaan Kompetensi ASN dalam rangka Pengisian JPT di Kementerian/Lembaga/Daerah), dan Yulina Setiawati (Asesor SDM Ahli Utama/ Mantan Deputi Badan Kepegawaian Negara) menyampaikan tentang “Evaluasi Penerapan Standar Metode Penilaian Kompetensi ASN di Kementerian/Lembaga/Daerah).

Kegiatan ini diikuti hampir 100 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, seperti praktisi, akademisi, ASN, pengambil kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. 

Dalam lokakarya tersebut, juga disepakati butir-butir standardisasi metode penilaian kompetensi ASN, yakni mutlak harus berbasis pada prinsip merit, perlunya sinergisitas antara elemen terkait, dan sinergisitas yang dibangun meliputi komitmen bersama dalam menjaga profesionalisme pengelolaan SDM.***

Bagikan: