Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sedikit awan, 25.3 ° C

Lahan Cibeureum Kini Dipagar, Pedagang Liar tak Bisa Jualan Lagi

Ririn Nur Febriani
null
null

CIMAHI, (PR).- Penanganan kasus dugaan penyelewengan dana APBD Kota Cimahi tahun 2006-2007 terkait penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) hingga saat ini masih bergulir di pengadilan. Lahan Cibeureum yang menjadi alat bukti kini dipasangi penutup oleh Kejaksaan Negeri Cimahi atas penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Pantauan di lokasi Jalan Jenderal Amir Mahmud Kota Cimahi, Kamis, 18 Juli 2019, terlihat pagar seng menutup area lahan yang menjadi barang bukti kasus tersebut. Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pekerja memasang pagar seng di sekeliling tanah Cibeureum tersebut. Pada area depan terlihat papan pengumuman lahan tersebut disita oleh Kejaksaan Negeri Cimahi atas penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bandung.

Selama ini lahan tersebut kondisinya terbengkalai. Sebagian lahan dimanfaatkan secara ilegal dengan berdirinya sejumlah bangunan liar tempat mangkal para pedagang buah, pakaian, hingga jaket kulit.

Sejumlah pedagang terlihat mulai mengemas barang dagangan untuk dipindahkan ke tempat lain. Namun  mereka enggan membeberkan alasan kepindahan dan hanya menyebutkan akan pindah ke tempat lain.

Pelaksana Harian Kasi Pidana Khusus Kejari Cimahi Aep Saefullah SH. didampingi Kasi Intel Rama Eka Darma mengatakan, pemagaran aset lahan Cibeureum merupakan tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. "Penetapan itu memerintahkan kepada penuntut umum untuk menguasai secara total dari lahan Cibeureum. Lahan ini menjadi salah satu barang bukti yang diduga adalah hasil dari penyelewengan anggaran," ujarnya.

Penyitaan dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 32/Pen.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg tanggal 24 September 2018 dan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi No. PRINT-02/0.2.38/Fd.1/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 pada lahan ex Eigendom Verponding 3323 tanggal 25 Juli 1919 No. 694 berdasarkan Surat Ukur tanggal 30 April 1990 no. 50 dengan luas 24.790 m2 yang terletak di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

"Lahan tersebut harus steril dari segala aktivitas masyarakat hingga terdapat status berkekuatan hukum sesuai putusan pengadilan. Sudah disita sejak Oktober 2018 lalu, namun ternyata masih dipakai masyarakat secara liar sehingga ditutup permanen pakai pagar," ungkapnya.

Dari 3 tersangka, dua tersangka masih terus diproses. "Kemarin sidang terakhir pemeriksaan ahli,  mungkin tidak lama lagi ada tuntutan dan berikutnya mungkin putusan hakim terhadap terdakwa mantan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija," imbuhnya.

Sedang perkembangan tersangka lainnya yaitu Ajang Sujana, mantan Direktur Utama PDJM tergantung dari fakta persidangan. "Kami sebagai penegak hukum, berbicara dengan alat bukti, apabila alat bukti terpenuhi maka kami pasti akan meminta pertanggungjawaban kepada orang  yang kami anggap bertanggung jawab," ucapnya.

Sedangkan, terkait Idris Ismail statusnya sebagai tersangka  digugurkan oleh pengadilan berdasarkan putusan sidang praperadilan. “Pra peradilan kita kalah, namun penyidikan kasusnya tetap kami lanjutkan karena pra peradilan tidak menghalangi penetapan. Kami hanya harus memperbaiki kekurangan dan kemudian menentukan sikap selanjutnya," ucapnya.

Kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 37. 487.650.273. Sudah dilakukan pengembalikan ke negara Rp 5.250.000.000 berasal dari saksi yang menyerahkan ke Kejari Cimahi.

Sejak didirikan, PDJM sedikitnya telah menerima penyertaan modal lebih dari Rp 50 miliar. Penyertaan modal ke PDJM salah satunya diinvestasikan untuk pembangunan Pasar Raya Cibeureum (PRC) dan pembangunan subterminal. Saat pembangunan PRC tahun 2006, direncanakan total penyertaan modal sekitar Rp 87 miliar yang disertakan bertahap, pada tahun ke 1-2 nilai penyertaan modal kurang lebih Rp 42 miliar.***

Bagikan: