Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Umumnya berawan, 25 ° C

[Laporan Khusus] BAB Sembarangan Tak Jadi Perhatian

Tim Pikiran Rakyat
WARGA saat hendak Buang Air Besar (BAB) menggunakan MCK yang kurang memadai di Desa Margamulya, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Senin, 8 Juli 2019. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di tahun 2016, sekitar 4 juta warga Jabar BAB sembarangan, 34% atau 16 juta jiwa tanpa sarana MCK yang memadai.*/ADE MAMAD/PR
WARGA saat hendak Buang Air Besar (BAB) menggunakan MCK yang kurang memadai di Desa Margamulya, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Senin, 8 Juli 2019. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di tahun 2016, sekitar 4 juta warga Jabar BAB sembarangan, 34% atau 16 juta jiwa tanpa sarana MCK yang memadai.*/ADE MAMAD/PR

BANGUNAN serupa tenda berbahan terpal warna biru itu, dengan tinggi dan panjangnya sekitar 1,5 meter dengan lebar 1 meter, berada persis di halaman depan rumah panggung milik seorang warga di Cikawari, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Agar berdiri tegak, bagian tengah terpal dipasang sebilah bambu memanjang yang ditopang tiang di kedua ujungnya. Ada satu sisi yang berfungsi sebagai pintu.

Pada pagi hari, kesibukan di tenda terpal itu lebih dari biasanya. Apa pasal? Soalnya, itu­lah sarana mandi, cuci, kasus (MCK) keluarga tersebut. Jangan bayangkan tentang kloset dan lantai yang nyaman atau saluran pembuangan dan bak air yang memadai. Semuanya serbadarurat. Bagi penggunanya, yang penting aktivitas rutin dapat terlaksana.

Jamban-jamban darurat seperti ini tersebar di berbagai kampung di Kecamatan Cimenyan. Bahkan, ada yang sama sekali beratapkan langit, berdinding dari bekas karung pupuk urea atau baliho calon kepala daerah. ­Klosetnya ha­nya lubang tanah yang saluran pembuangannya entah ke mana. 

Tidak sulit memang menemukan kondisi sarana MCK seperti ini di kawasan Cimenyan. ”Kami sudah memetakannya. Di wilayah ini, setidaknya dibutuhkan 70 unit sarana MCK komunal agar masyarakat bisa hidup sehat,” ujar Ketua Yayasan Odesa Indonesia, Faiz Manshur, kepada ”PR”, Sabtu, 13 Juli 2019. Yayasan yang dipimpinnya bergiat dalam urusan sosial di tengah masyarakat Cimenyan.

Apa yang terjadi di pelosok kawasan Bandung utara tersebut hanya contoh kecil tentang buruknya kondisi sanitasi sebagian warga Jawa Barat. Te­ngok­lah data yang dirilis Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2016. Dari 12.589.790 keluarga, sebanyak 4.351.031 (34,56%) keluarga di antaranya masih buang air besar (BAB) sembarangan. Jika dihitung dengan jumlah orang, diperkirakan terdapat 16.359.878 jiwa BAB tidak layak. 

Pada tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengungkap ada 28 juta warga Indonesia yang masih buang air kecil dan buang air besar (BAB) sembarangan. 

 Hasil survei Bank Dunia 2008 menyebutkan, sanitasi buruk telah merugikan Indonesia hingga Rp 56 triliun atau sekitar 2,3% dari pendapatan per kapita (GDP) Indonesia.

Meskipun memiliki masalah mendasar yang berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, tampaknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum merasa perlu membuat langkah terobosan dalam ­urusan sarana MCK (jamban). Pemprov Jabar lebih memilih memasukkan revitalisasi alun-alun dalam 40 proyek strategis.

Menurut Kepala Badan Penge­lolaan Keuangan dan Aset Daerah Jabar Nurdialis, tahun ini, Pemprov Jabar menyalurkan bantuan untuk delapan kota dan kabupaten dalam program itu. Untuk  Kabupaten Bandung Rp 15 mi­liar, Indramayu Rp 15 miliar, Karawang Rp 18 miliar, Majalengka Rp 18 miliar, Kabupa­ten Tasikmalaya Rp 15 miliar, Sumedang Rp 18 miliar, Kota Cirebon Rp 30 miliar,  dan Kota Sukabumi yang meliputi alun-alun Rp 5 miliar, penataan Lapangan Merdeka Rp 5 miliar, kawasan untuk pedestrian Lapangan Merdeka Rp 5 miliar, dan jalur bagi pedestrian Jalan Juanda Rp 3 miliar.

AKTIVITAS warga di salah satu MCK Umum Kampung Bukit Jarian, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Dari 151 Kelurahan di Kota Bandung tercatat hanya satu kelurahan yang sudah tidak buang air besar secara sembarangan.*/DOK PR

Pendanaan sanitasi

Untuk mengetahui program bidang sanitasi, khususnya sarana MCK, ”PR” meminta waktu untuk mewawancarai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Dicky Saromi, Senin, 8 Juli 2019, melalui WhatsApp, tetapi tidak ada respons. Esok hari­nya, ”PR” mengontak kembali dan dijawab, ”Mhn maklum, ba­han soal itu sdg kami siapkan, dan butuh waktu. Terima kasih atas pengertiannya”. Ketika dihubungi kembali pada ­Jumat, 12 Juli 2019, Dicky tak menjawab.

Sementara itu, data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar mengungkapkan, pada 2018, masyarakat Jabar yang sudah bisa mengakses jamban (sarana MCK) baru 64,07%, yang mendapat akses air bersih 76%. ”Kami menerapkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),” kata Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani Gelung Sakti. 

Pengertian STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masya­rakat dengan lima pilar, yaitu BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, pengelolaan sampah di rumah tangga, serta pengelola­an limbah cair di rumah tangga dengan aman dan benar.

Data dari Dinkes Jabar juga menyebutkan, saat ini, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, terdapat 3.189 desa/kelurahan yang telah melaksanakan ­STBM. Sementara, dari 3.189 (53,71%) desa/kelurahan yang melaksanakan STBM, terdapat 1.156  (19,47 %) yang bebas dari BAB sembarangan. Meskipun demikian, Jabar memang masih jauh dari status stop buang air besar sembarangan (SBS). 

”Status tersebut baru bisa disandang ketika akses sanitasi atau jamban yang layak sudah lebih dari 90%. Seperti juga Kabupaten Bandung yang menunjukkan akses sanitasi masyarakat mencapai 70,45% dan air bersih 77,21% pada prog­ram STBM, masih belum sepenuhnya berstatus SBS,” ujar Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi. 

Jangankan di Cimenyan yang jauh dari pusat pemerintahan, bahkan di  RW 08 Kampung Cikawung, Kecamatan Baleendah yang dekat dengan Soreang dan masuk wilayah perkotaan, masih ada sekitar 35% dari total 576 keluarga di kampung tersebut belum memiliki sarana sanitasi layak.

Persoalan buruknya sanitasi juga masih menjadi urusan yang sulit dituntaskan di Kabupaten Indramayu. Upaya untuk menyehatkan masyarakat belum diimbangi dukungan anggaran memadai. Fenomena BAB sembarangan terjadi di hampir seluruh wilayah Indramayu. Data dari Dinas Kesehatan setempat menunjukkan, desa yang terbebas dari BAB sembarangan baru 26 desa.

”Padahal, total desa dan kelurahan di Indramayu 317 desa.  Ang­garan untuk menuntaskan permasalahan itu tak cukup. Ta­hun ini, dana stimulan untuk sarana MCK hanya Rp 220 juta,” ujar Ke­pa­la Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Deden Boni Koswara.

 Dia terus mendorong pene­rapan Perbup Nomor 542/2018 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan sanitasi dasar. Dengan demi­kian, setiap desa bisa membenahi sanitasi menggunakan dana desa.

TABEL jumlah keluarga di Jawa Barat yang masih BAB sembarangan.*/DOK PR

Duta toilet

Kabupaten Sukabumi punya cara lain untuk memperbaiki kualitas sanitasi. Dinkes setempat menggulirkan program ”Duta Sehat Sanitari dan Toilet Higienis”. Kegiatan itu sebagai  bentuk keprihatinan belum tertatanya kondisi tempat buang air besar dan kecil di setiap sekolah di Kabupaten Suka­bumi. 

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2016, sebanyak 35% sekolah tidak memiliki sumber air bersih yang cukup. Sementara itu, 12% sekolah tidak memiliki toilet. Sebanyak 31% sekolah tidak memiliki toilet yang layak. De­ngan program tersebut, ribuan  pelajar se-Kabupaten Sukabumi diharapkan tidak lagi dihadapkan bau tidak sedap di lingkungan sekolahnya. 

”Pemerintah kini mendorong pihak  ketiga untuk menggelontorkan bantuan melalui CSR. Antara lain dengan menyediakan toilet di lingkungan sekolah yang berada tidak jauh dari perusahaan. Pengelolaan sanitasi sekolah merupakan tanggung jawab semua pihak,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Didi Supardi .

Praktik BAB sembarangan memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya pernah mengalami kejadian luar biasa (KLB) diare pada 2005 yang diduga terjadi karena kebiasaan buruk itu. Kepala UPT Puskesmas Pagerageung, Yaya, masih ingat betul peristiwa itu. 

Awalnya, diare hanya di­alami sejumlah warga di Kampung Harentang, Desa Guranteng. Lambat laun, penderita diare makin banyak di Guranteng hingga menyebar ke desa lain, seperti Puteran dan Tanjung­kerta. 

”Sebanyak 500 orang jadi kor­ban,” ucap Yaya di Kantor Puskesmas Pagerageung, Jalan Tanjaknangsi, Pagerageung, Senin, 8 Juli 2019. 

Masih tingginya perilaku buang air besar (BAB) sembarangan diakui  Kepala Bi­dang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Dadan Hamdani. Dari total 351 desa di Kabupa­ten Tasikmalaya, tuturnya, baru 120 desa yang telah bebas dari praktik BAB sembarangan. Sisanya, 231 desa masih terbelit persoalan tersebut.

Menurut Kepala Bidang Air Minum Penyehatan Lingkung­an Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Atep Dadi Sumardi, Jumat (12/7/2019), kucuran dana guna mengatasi masalah itu bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, dan APBD kabupaten. 

”Untuk  tahun ini, dari dana alokasi khusus reguler Rp 9 miliar,  banprov Rp 4 miliar, dan  APBD Rp 1,8 miliar. Idealnya untuk mencapai akses sanitasi 100% bagi penduduk sebanyak 1,8 jiwa, kami membutuhkan dana sekitar Rp 1,5 triliun,” ujar Atep.

Belakang rumah

Pemerhati kebijakan publik, Nandang Suherman, punya pandangan lain tentang feno­mena BAB sembarangan. Menurut dia, permasalahan mendasarnya terletak pada ketiadaan prioritas. Pembenahan sanitasi masih identik dengan urusan belakang rumah. Bagi para kepala daerah, program-program seperti ini tidak seseksi pembangunan jalan atau taman.

 ”Membangun taman dan jalan itu langsung kelihatan. Orang-orang segera melihat. Dampak bagi kepala daerah, ya akan segera terlihat kerjanya. Beda sekali dengan membenahi jamban yang orang-orang tidak mau melihat,” kata anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Keterbukaan Publik (Fitra) tersebut.

 Dijelaskan Nandang, ketiadaan pemrioritasan ini mewujud dalam pengalokasian anggaran dan realisasinya di lapangan. Meski cenderung naik dalam beberapa tahun terakhir, anggaran perbaikan sanitasi warga pinggiran, dan khususnya anggaran untuk menuntaskan persoalan BAB sembarangan ini, masih jauh dari cukup. (Ahmad Rayadie, Bambang Arifianto, Gelar Gandarasa, Handri Handriansyah, Novianti Nurulliah, Tri Joko Her Riadi/­”PR”)***   

Bagikan: