Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sebagian cerah, 30.7 ° C

Dinsos Kabupaten Bandung akan Selidiki Pencairan Dana PKH Desa Jelegong

Handri Handriansyah
Keluarga muda.*/DOK. PR
Keluarga muda.*/DOK. PR

SOREANG, (PR).- Dinas Sosial Kabupaten Bandung akan menyelidiki dugaan pencatutan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin lewat rekaman CCTV di sejumlah anjungan tunai mandiri (ATM) yang digunakan saat pencairan. Selain itu, Dinsos juga akan meminta keterangan dari pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Jelegong yang juga menjadi salah satu gerai tempat transaksi pencairan dana tersebut.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial sekaligus Manajer Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung Nia Nindhiawati mengatakan, pihaknya telah mempertemukan dan meminta keterangan dari pihak Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan para Keluarga Penerima Manfaat. "Kami sudah mendata satu per satu KPM (keluarga penerima manfaat) yang merasa belum menerima dana PKH mereka yang sudah dicairkan oleh orang lain," ujarnya saat dihubungi Senin, 15 Juli 2019.

Nia tidak menampik jika berdasarkan print out rekening koran, sejumlah KPM terbukti seharusnya menerima dana yang masuk ke rekening mereka dan telah dicairkan. Namun ketika dikonfrontir, pihak puskesos membantah sudah mencairkan dana tersebut dan belum memberikan dananya ke KPM yang bersangkutan.

Oleh karena itu, kata Nia, pihaknya akan membuktikan hal itu dengan merunut kronologis pencairan. Dari hasil pertemuan, ada tiga lokasi yang paling sering digunakan untuk pencairan yaitu mesin Electronic Data Capture (EDC) milik BUMDes Jelegong atas nama Iis dan Agus, serta mesin ATM PB Patrol dan BNI Bandung.

"Untuk pencairan di EDC, puskesos mengaku menerima uang dari BUMDes dan sudah menyampaikannya ke KPM yang bersangkutan. Jadi tinggal klarifikasi ke BUMDes. Namun untuk pengambilan di ATM perlu melihat rekaman CCTV agar terlihat jelas siapa yang mengambil," tutur Nia.

Sebelumnya, Ketua BUMDes Jelegong Agus membantah keras diriya memberi perintah kepada puskesos untuk memegang kartu milik KPM. "Kami tidak punya kapasitas apalagi wewenang memberi perintah kepada puskesos," ujarnya.

Menurut Agus, pihaknya hanya melayani permintaan pencairan dana dari siapapun baik itu KPM secara langsung maupun orang yang dipercaya mewakili mereka. "Setelah digesek, uang dan struk pencairan saya serahkan kepada yang bersangkutan untuk diserahkan kepada yang berhak bersama struk dan kartunya," ujarnya.

Print out

Sementara itu, kecurigaan warga terkait dugaan pencatutan dana PKH milik mereka semakin berkembang. Setelah warga dari beberapa RW sebelumnya, giliran warga RW 11 berbondong-bondong mendatangi kantor cabang BNI Soreang untuk meminta print out rekening PKH mereka di hari yang sama.

Selain mendapat informasi soal protes dari warga di RW lain, kedatangan mereka juga didorong oleh rasa penasaran terkait besaran dana PKH yang menjadi hak mereka. Soalnya selama ini mereka tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang berapa sebenarnya dana PKH yang akan mereka terima selama setahun ini.

Salah seorang warga RT 03/11, Rita Ningrum (45) mengatakan, dirinya sempat menerima dana PKH tahap pertama sebesar Rp 700.000 April lalu dan tahap kedua Rp 750.000 beberapa hari lalu. "Uangnya saya terima dari pengurus puskesos yang memegang kartu PKH saya selama ini," ujarnya saat ditemui di Kantor Cabang BNI Soreang.

Rita menambahkan, di keluarga besarnya ada beberapa orang yang menjadi KPM PKH 2019. Selain ibunya, dua adik sepupunya Rohmah (38) dan alm. Siti Mariah pun terdata dalam daftar KPM.

"Anehnya, hanya saya dan ibu saya yang cair, sedangkan dua adik ipar saya belum pernah menerima sama sekali. Kartunya pun sampai saat ini masih ada di pengurus puskesos," tutur Rita.***

Bagikan: