Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sedikit awan, 25.3 ° C

Buruh Tolak Rencana Revisi UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Novianti Nurulliah
*/DOK.PR
*/DOK.PR

BANDUNG,(PR).- Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) menolak rencana revisi UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini karena, revisi UU tersebut disinyalir tidak lebih baik dari UU ketenagakerjaan yang saat ini diterapkan.

Ketua PD FSP TSK SPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan, dari hampir 37 pasal yang beredar dianggap merugikan sehingga buruh menolak. Di antaranya, usulan item pesangon dikurangi dari sembilan menjadi lima, sementara pemerintah mengusulkan tujuh item. Lainnya soal PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) menjadi lima tahun, upah akan ada upah per jam dan upah padat karya yang akan menimbulkan diskriminasi soal perburuhan di Indonesia.

"Tentu sikap kami soal revisi ini kalau merugikan, jelas kami akan menolak. Namun kami akan melakukan penolakan dengan berbagai pertimbangan," kata dia, Senin, 15 Juli 2019.

Langkahnya, lanjut dia, pihaknya dalam tiga hari kedepan melakukan Musyawarah Daerah (Musda V) FSP TSK SPSI. Pihaknya akan melakukan FGD dengan mengundang akademisi untuk mengkaji revisi UU 13/2003 tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan bertemu pemerintah, DPRD, DPRD dan kementrian. "Selanjutnya kami akan buat petisi dan unjuk rasa. Forum (Musda) ini memutuskan kapan agenda ini akan dilakukan dalam level Jawa Barat," kata dia.

Selain menyikapi revisi UU 13/2003 pihaknya pun menyikapi soal revolusi industri 4.0. Pihaknya berharap dalam revolusi industri jangan sampai tenaga manusia semuanya ganti tenaga kerja jadi robot. "Kan bisa dipindahkan keahliannya ke bidang lain. Kami ingin konsep pemerintah jelas road map-nya bagaimana. Sehingga kita minta setelah sosialisasi revolusi industri bagaimana menghadapinya," katanya.

Roy pun meminta adanya sertifikasi tenaga kerja menyeluruh karena selama ini hanya di bidang perhotelan saja yang ada. Pihaknya yang bergerak di bidang garmen dan tekstil perlu juga digarap sertifikasinya guna meningkatkan kompetensinya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi mengatakan ingin mempunyai konsep bersama menyikapi revisi UU 13/2003 tersebut. Menurutnya, bersama stakeholders terkait perlu duduk bersama untuk menyuarakan aspirasi ke nasional.

"Ini suara semua stakeholders di Jawa Barat. Pekerja sejahtera, itu langkah-langkah awal yang akan dilakukan di semester 2. Kami berpikir  untuk buat rangkuman suara mereka (buruh) di Jawa Barat," katanya.

Menurut Ade, pihaknya terbuka menerima semua usulan dari buruh. Bahkan, Disnakertrans Jawa Barat pun mengapresiasi pembahasan yang dilakukan oleh unsur pemerintah, buruh dan usaha.

Terkait revolusi 4.0, lanjut Ade, Disnakertrans Jawa Barat sudah mengetahui perkembangan teknologi. Jadi, pihaknya mempelajari semua tuntuan 4.0 tersebut. Karena, Jawa Barat harus punya tenaga kerja yang berdaya saing serta kompetitif. Salah satu upaya yang dilakukan Disnakertrans Jawa Barat, kata dia, adalah mengembangkan migran service center. Pihaknya ingin, buruh migran bergeser bukan menjadi asisten rumah tangga tapi banyak pekerjaan di luar dan dalam negeri yang dibekali keahlian.

Ade ingin Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, terus dilakukan sertifikasi bukan hanya pasar kerja dalam negeri tapi juga luar negeri. Untuk sertifikasi calon tenaga kerja, Disnakertrans Jawa Barat mengalokasikan Rp 2 miliar untuk 2020. Karena, tahun ini sertifikasi banyak dilakukan oleh swasta.***

Bagikan: