Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Sedikit awan, 18.6 ° C

Sumbangan ASN Jabar Rp 1 Miliar Berkontribusi Bebaskan Eti Binti Toyib Anwar dari Hukuman Mati

Novianti Nurulliah
ILUSTRASI. Pekerja Migran Indonesia.*/ DOK PR
ILUSTRASI. Pekerja Migran Indonesia.*/ DOK PR

BANDUNG, (PR).- Sumbangan ASN Provinsi Jawa Barat berkontribusi dalam membebaskan Eti Binti Toyib Anwar, pekerja migran asal Majalengka yang terancam eksekusi hukuman mati di Arab Saudi. Sumbangan ASN pemprov sebesar Rp 1 miliar pada saat idul fitri kemarin cukup meringankan kewajiban negara untuk membebaskan Eti. 

"Alhamdulillah, semula rekening diyat syari itu hanya berisi 4000 SAR, lalu atas inisiatif Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui sodaqoh PNS Pemprov Jabar jelang Idul Fitri, sebesar Rp 1 miliar ditransfer ke Rekening tersebut, disusul Kemenlu sebesar Rp. 1,5 miliar, barulah donasi melalui para dermawan oleh Dubes RI di Saudi Arabia, terkumpul kurang lebih 4 Juta SAR untuk memenuhi Diyat Syari pengampunan untuk Eti bt Toyib Anwar," Ujar Kepala Dinas Teenage Kerja dan Transmigrasi Jabar,  M Ade Afriandi kepada "PR".

Dengan genapnya syarat tersebut, kata dia, pihaknya sudah memastikannya dengan mengontak langsung KJRI Jeddah dan Pejabat Kemenlu/PMNI-BHI yang menangani kasus Eti. "Merekalah yang melobi sejak dijatuhi hukuman mati sampai dengan mendapat pengampunan," ucap dia. 

Ade pun bersyukur dengan kabar tersebut karena perjuangan mereka berbuah manis. Pihaknya tinggal menunggu proses administrasi di Arab Saudi. 

"Alhamdulillah Saya sudah dikabari langsung dari pak Safaat Konsuler KJRI Jeddah, untuk Eti sekarang tinggal menunggu proses administrasi dari Mahkamah Pengampunan di Saudi Arabia," ujar dia. 

Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah lebih proaktif dalam menghadapi sejumlah kasus eksekusi mati terhadap buruh migran yang ada di luar negeri. Pemerintah harus meningkatkan hubungan diplomasi maupun komunikasi dengan harapan bisa menyelamatkan nyawa buruh migran yang terjerat hukuman eksekusi di perantauan mereka. 

Seperti halnya kasus yang menimpa Eti binti Toyib, warga Majalengka Jawa Barat yang saat ini tengah menunggu giliran eksekusi di Arab Saudi. Kabarnya Eti bisa bebas dari hukuman qisas tersebut jika Eti bisa memenuhi permintaan sejumlah uang yang saat ini sisanya tinggal Rp 10 miliar lagi. 

Untuk diketahui soal qisas di Arab Saudi, pemimpin negara setempat tidak bisa membebaskan terhukum qisas, hanya keluarga korban yang bisa memaafkan namun dengan syarat hingga bisa terbebas dari qisas. 

Menurut dia, Pemerintah bisa mengupayakan terjadi negosiasi sehingga angka yang diminta tidak sefantastis tersebut. Pasalnya keluarga Eti akan sulit memenuhi jumlah ganti rugi yang harus dipenuhi. Di sana kehadiran negara harus ada. 

"Sebenernya jika melihat angka yang harus dipenuhi tidak sebanding dengan biaya politik yang selama ini dikeluarkan," ujar Dede pada "PR".

Meski demikian, kata dia, jalur diplomasi atau melalui komunikasi antara kepala negara hal tersebut bisa saja selesai. Terlebih, khususnya Arab Saudi bisa mempertimbangkan kontribusi Indonesia yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar melalui 200 ribu jemaah haji setiap tahunnya. 

"Tapi idealnya berkomunikasi langsung. Yang saya dengar kan baru berkirim surat, tapi paling tidak telefon langsung itu lebih baik," ujar dia. 

Meski, kata Dede, tidak sedikit kepala negara yang mendatangani langsung negara yang bersangkutan untuk menyelamatkan warganya di negeri orang. Hal itu bisa saja juga ditiru oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya, berbicara hubungan antara dua negara,  kepala negara akan langsung ditanggapi oleh kepala negara, sedangkan menteri luar negeri biasanya berhubungan langsung dengan menteri luar negeri negara yang bersangkutan. 

Lebih jauh, Dede pun menegaskan betapa pentingnya keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan level internasional atau kegiatan yang membahas masalah dunia internasional. Hal itu sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan bahkan dukungan atau bantuan negara lain. 

MoU dua negara

Sementara itu, terkait dengan kebijakan soal buruh migran, pihaknya telah melahirkan Undang-undang No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun saat ini pemerintah belum melanjutkan melalui peraturan turunannya sebagai juklak dan juknisnya. 

"Saat ini memang pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi sedang dimoratorium. Kami sepakat buka terbuka tapi atas satu pintu oleh pemerintah bukan swasta. Pemerintah yang akan tanggung jawab, jadi nanti antar negara bukan perusahaan lagi yang mengirim langsung, "ucap dia. 

Nantinya, kata dia akan ada MoU antar dua negara yang membicarakan kebutuhan dan aturan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedya negara. 

Sementara itu, Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil Gubernur mengatakan, akan segara melakukan rapat untuk membahas kasus Eti.

"Saya sedang rapatkan, ibu Eti yah. Saya mau rapatkan hari ini, saya kabari besok. Tapi intinya saya akan bantu," kata dia pada wartawan, Jumat, 12 Juli 2019.***

Bagikan: