Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Sebagian berawan, 20.3 ° C

Kasus Dugaan Pencatutan PKH di Jelegong Terus Bergulir

Handri Handriansyah

FOTO ilustrasi stiker keluarga miskin.*
FOTO ilustrasi stiker keluarga miskin.*

SOREANG, (PR).- Kasus dugaan pencatutan dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh oknum pengurus Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, terus bergulir.

Kamis, 11 Juli 2019, puluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbondong-bondong mengecek rekening mereka ke bank dan melaporkan keluhan ke kantor desa.

Salah seorang KPM yang menjadi korban, Dini (36) mengatakan, dirinya sempat menemani beberapa tetangganya yang sama-sama menjadi KPM PKH di RT 02 dan 03 RW 12.

"Kami melakukan pengecekan ke pihak bank. Ternyata KPM di dua RT termasuk RT saya, ada sekitar lima orang yang dana PKH 2019 tahap pertamanya sudah cair, tetapi dananya sudah diambil dan tidak sampai ke tangan mereka," ucapnya kepada Pikiran Rakyat.

Menurut Dini, dana yang sudah masuk tetapi kemudian hilang entah ke mana itu besarannya variatif. Sedikitnya ada dana Rp 265.000 masuk lalu hilang diambil oleh oknum, sampai yang terbesar Rp 650.000.

Dini menambahkan, ia dan rekan-rekannya melakukan pengecekan ke bank karena sudah ada kesepakatan dengan pengurus Puskesos tentang penggantian dana yang hilang dalam pertemuan sehari sebelumnya di Kantor Desa Jelegong. "Yang di RW lain, saya belum tahu pasti berapa banyak yang sudah mengecek, tetapi sudah ada informasi bahwa puluhan orang hari ini mendatangi bank dan setelah itu katanya mau melapor ke kantor desa," ujarnya.

"Saya sendiri kembali mengecek rekeningnya. Yang Rp 1,1 juta tahap pertama sudah hilang dan belum disampaikan kepada saya. Namun tadi ada dana tahap kedua yang masuk Rp 600.000 dan Alhamdulillah bisa saya ambil," tutur Dini.

Besaran bervariasi


Ditanya mengenai besaran total dana PKH yang seharusnya ia terima selama 2019, Dini mengaku belum bisa menghitung secara pasti. Namun, ia termasuk KPM yang memiliki komponen satu balita, satu anak usia SD dan satu anak usia SMP.

Seperti diketahui, tahun ini Kementerian Sosial RI menerapkan sistem non flat untuk dana bantuan. Selain bantuan tetap adalah sebesar Rp 550.000 untuk reguler atau Rp 1 juta untuk keluarga yang tinggal di daerah yang sulit diakses. KPM juga menerima bantuan tambahan sesuai komponen lain seperti ibu hamil Rp 2,4 juta, anak usia dini (0-6 tahun) Rp 2,4 juta, anak SD/sederajat Rp 900.000, anak SMP Rp 1,5 juta, anak SMA Rp 2 juta, lanjut usia (60 tahun ke atas) Rp 2,4 juta dan penyandang disabilitas Rp 2,4 juta.

Dengan komponen tanggungan yang dimiliki, Dini seharusnya berhak mendapat total bantuan tetap reguler Rp 550.000, bantuan tambahan anak usia dini (0-6 tahun) Rp 2,4 juta, anak SD/sederajat Rp 900.000 dan anak SMP Rp 1,5 juta. Artinya total dana bantuan PKH yang berhak ia terima adalah sebesar Rp 5,350 juta. 

Sejauh ini, Dini sudah menerima dana tahap pertama Rp 1,1 juta dan tahap kedua Rp 600.000, sehingga total Rp 1,7 juta. Kenyataannya, Dini baru bisa mencairkan Rp 600.000 karena sebelumnya kartu PKH miliknya dipegang oleh pengurus Puskesos, serta kehilangan dana tahap pertama Rp 1,1 juta.

Seperti diberitakan Pikiran Rakyat, puluhan KPM PKH memprotes pengurus Puskesos Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Protes dilayangkan terkait dana PKH milik mereka yang hilang dan diduga dicatut oleh oknum salah seorang pengurus Puskesos tersebut.

Saat dikonfirmasi oleh para PKM tersebut, Rabu, 10 Juli 2019, Sekretaris Puskesos Desa Jelegong Deden Iskandar mengakui kesalahan ada di pihaknya. Termasuk dana PKH milik Yati yang sudah dicairkan, tetapi diberikan salah sasaran kepada orang lain.

Terkait hal tersebut, Deden mengaku pihaknya akan bertanggung jawab penuh. Terlebih para PKM sudah memiliki bukti rekening koran dari pihak bank terkait dana yang masuk dan pencairannya.***

Bagikan: