Pikiran Rakyat
USD Jual 14.130,00 Beli 13.830,00 | Sebagian cerah, 27.1 ° C

Pemkot Bandung Usulkan Efisiensi Anggaran untuk Perjalanan Dinas dan Makan Minum

Muhammad Fikry Mauludy
*/DOK. PR
*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung mengusulkan struktur APBD Perubahan 2019 yang mengutamakan komposisi penyeimbang untuk mengatasi defisit Rp 609 miliar yang dialami Kota Bandung. Pada usulan struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, rencana belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp 112 miliar menjadi Rp 7.24 triliun, dibandingkan APBD murni 2019 senilai Rp 7.12 triliun.

Dari hasil rincian, belanja tidak langsung mencapai Rp 3.05 triliun, turun sebesar 5.19 persen dibanding APBD murni yang dirancang Rp 3.22 triliun. Dengan demikian, terdapat penurunan belanja tidak langsung sebesar Rp 167 miliar.

Sementara belanja langsung dianggarkan Rp 4.18 triliun, atau meningkat 7.45 persen dibanding nilai Rp 3.89 triliun pada APBD murni. Terdapat peningkatan sebesar Rp 290 miliar. Belanja langsung pun terkena efisiensi di antaranya anggaran biaya makan dan minum dan biaya perjalanan dinas.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, dengan angka yang cukup signifikan di kisaran Rp 100 miliar efisiensi itu diyakini berpengaruh kepada penyehatan anggaran. “Tetapi bicara kualitas apalagi kebermanfaatan output, syukur-syukur outcome, dari kegiatan itu tidak ada yang dikurangi. Jadi kualitas kinerja yang kita utamakan. Yang dimaksud efisensi belanja lansung lebih kepada biaya mamin (makan dan minum) dan perjalanan dinas, kan itu tidak bersinggungan azas manfaat masyarakat,” ujar Ema, seusai Rapat Paripurna terkait penyampaian usulan Raperda Perubahan APBD 2019, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 10 Juli 2019.

Pada belanja tidak langsung juga diterapkan efisiensi. Meski begitu, Ema memastikan jika efisiensi itu tidak berkenaan dengan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) aparatur sipil negara Pemkot Bandung. “Yang kedua efisiensi dari proses lelang. Karena lelang sudah berjalan, termasuk prediksi angka lelang itu sudah bisa diproyeksikan akan terjadi efisiensi. Sudah diprediksi melalui prsoes penawaran. Akumulasi dari proses keseluruhan angkanya diyakini cukup sgnifikan,” ujarnya.

Target PAD naik

Pemerintah Kota Bandung juga meningkatkan target pendapatan pada struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Jika sebelumnya target pendapatan pada APBD murni 2019 dipatok sebesar Rp 6.55 triliun, rencana pendapatan dalam APBD Perubahan 2019 mencapai Rp 7.22 triliun, meningkat sebesar Rp 667 miliar atau naik 10.19 persen.

Rencana pendapatan daerah itu meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 3.25 triliun. Dibandingkan target PAD dalam APBD murni 2019 sebesar Rp 3.05 triliun, terdapat peningkatan sebesar Rp 197 miliar atu 6.47 persen.

Sementara dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 2.59 triliun, meningkat sebesar Rp 57.48 miliar, atau 2.27 persen dari APBD murni 2019 yang mencapai Rp 2.53 triliun. Adapun pendapatan daerah lainnya yang sah ditargetkan Rp 1.37 triliun, meningkat Rp 412 miliar atau 42.9 persen dibanding APBD murni yang sebesar Rp 962 miliar.

Ema mengatakan, Pemkot Bandung tetap mendorong terhadap upaya peningkatan pendapatan, terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Masih banyak potensi piutang pajak yang bisa dikejar, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, reklame, hingga restoran. “Mudah-mudahan ada peluang yang bisa dioptimalkan sehingga melampaui yang sudah ditargetkan,” tuturnya.

Selain itu, ada pula potensi dari sanksi pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ema menyatakan, dengan adanya Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan, Pemkot Bandung tidak berorientasi untuk mencari uang dari sanksi atau pelanggaran IMB.

“Tetapi kita berbicara dari eksisting yang sudah ada. Di sana ada pelanggaran. Dalam rangka penegakan aturan, itu sebuah konsekuensi. Itu ada potensi. Dihitung-hitung dari Distaru (dinas tata ruang) ada potensi Rp 50 miliar yang akan bisa masuk menjadi target pendapatan di tahun ini. Itulah faktor utama yang dijadikan potensi untuk penyeimbang terhadap defisit yang ada,” katanya.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan, Pemkot Bandung tetap mengupayakan peningkatan PAD untuk penyehatan struktur APBD Kota Bandung ke depan. Cara meningkatkan PAD itu akan dimaksimalkan dari potensi mata pajak yang ada, serta pembiayaan lain dari pemerintah pusat dan juga provinsi.

“Saya sudah banyak komunikasi, karena kebijakan strategis saya silaturahim, koordinasi, kolaborasi, baik ke jenjang vertikal, ke provinsi, kementerian, bahkan ke teman-teman DPRD provinsi, DPR RI dapil Bandung, agar mereka ikut memikirkan bagaimana agar kontribusi mereka terhadap peningkatan APBD Kota Bandung. Potensi di luar itu masih ada, dan terus kami kejar,” ujarnya.***

Bagikan: