Pikiran Rakyat
USD Jual 13.896,00 Beli 13.994,00 | Sebagian berawan, 18.8 ° C

Tidak Perlu Paksakan Rekonsiliasi, Joko Widodo Lebih Baik Siapkan Program Pembangunan Periode Ke Dua

Dewiyatini
CALON Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.*/ANTARA FOTO
CALON Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.*/ANTARA FOTO

BANDUNG, (PR).- Presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu memaksa Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi. Hal itu hanya akan dianggap sebagai bentuk pemaksaan agar kemenangannya diakui.

"Saat ini, lebih baik Jokowi mempersiapkan program-program pembangunan ke depan. Karena, pada dasarnya, rekonsiliasi pemilu telah selesai," ujar pakar Komunikasi Politik Universitas Parahyangan, Asep Warlan, pada Minggu, 7 Juli 2019.

Asep mengatakan, rekonsiliasi pemilihan presiden telah selesai ketika Prabowo menyatakan menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu, rekonsiliasi sudah terbangun dan pemilu sudah selesai.

Dengan demikian, kata Asep, persoalan kegaduhan pemilu seharusnya sudah selesai. Akan tetapi kenyataannya berbeda. "Banyak yang menyebut sekarang kondisi para elite masih ramai. Sementara di masyarakat, sudah kembali damai," ucapnya.

Padahal, ia menambahkan, yang terjadi sebaliknya. Keributan soal pilpres dan dugaan kecurangan masih ramai di kalangan pendukung terutama di media sosial. Hal itu menunjukkan kondisi pendukung belum kembali pada persatuan.

CALON Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.*/ANTARA

Dikatakan Asep, memang berat untuk mengembalikan kondisi psikologis para pendukung. Ia mengatakan bahwa ada luka di hati pendukung ketika jagoannya kalah. Apalagi, ditambahkan pula adanya narasi kecurangan sehingga jagoannya tidak menjadi presiden.

"Luka ini susah untuk dikembalikan. Namun, satu-satunya cara adalah adanya pemahaman dari para elite terutama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menegaskan bahwa pilpres sudah selesai," ujar Asep.

Pemahaman itu, kata Asep, diharapkan dapat melunakkan hati para pendukung sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang berkelanjutan. Asep meyakini persoalan perbedaan pilihan ini akan selesai sebelum Oktober 2019.

Jokowi akan hadapi negosiasi alot untuk pemilihan menteri

Sementara itu, pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, mengatakan, Jokowi akan dihadapkan dengan negosiasi yang alot berkaitan dengan pemilihan menteri di kabinet berikutnya. Pasalnya, periode kedua ini menjadi pertaruhan berat untuk menunjukkan kinerjanya selama 10 tahun menjadi presiden.

"Pemilu 2024, Jokowi tidak mungkin maju kembali. Sehingga, jelas ia memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerjanya," ujar Firman.

Firman menuturkan, pemilihan menteri untuk kabinet kerja periode berikutnya didasarkan pada prioritas yang tertuang dalam visi dan misinya. Pada periode pertama, Jokowi memprioritaskan terhadap infrastruktur. Sedangkan di periode kedua, kata Firman, lebih memprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia.

"Prioritas ini akan berpengaruh terhadap penyusunan kabinet. Ini diperlukan tim yang bagus. Penilaian saya, memang dibutuhkan orang-orang yang baru, yang fresh," kata Firman.***

Bagikan: