Pikiran Rakyat
USD Jual 14.099,00 Beli 14.197,00 | Sedikit awan, 19.8 ° C

Tagih Penunggak Pajak, Pemerintah KBB Gandeng Kejaksaan

Cecep Wijaya Sari
ILUSTRASI insentif pajak.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI insentif pajak.*/DOK. KABAR BANTEN

NGAMPRAH, (PR).- Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna meminta agar puluhan pengusaha yang menunggak pajak segera menuntaskan kewajibannya. Ia juga menginstruksikan bawahannya agar terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bale Bandung guna mengawal penagihan pajak.

"Saya minta jajaran yang berwenang menangani persoalan pajak (Pajak I di BPKD) agar fokus mengawal tunggakan pajak para pengusaha tersebut, dan berkoordinasi dengan Kejaksaan. Bila perlu, jajaran TKK (tenaga kerja kontrak) turun ke lapangan ikut membantu supaya tunggakan ini bisa ditarik di tahun ini,” kata Aa Umbara, Rabu, 3 Juli 2019. 

Dia mengungkapkan, penagihan terhadap puluhan penunggak pajak tersebut harus segera diselesaikan. Sebab, tunggakan pajak tersebut akan berdampak pada pengurangan pendapatan asli daerah. Padahal, setiap tahun PAD ditargetkan harus naik.

Miliaran rupiah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat mencatat, ada 57 wajib pajak yang berlatar belakang pengusaha di beberapa sektor, mulai dari pengusaha hotel, restoran, parkir, reklame, pajak air tanah, dan hingga galian C. Total tunggakan pajak mencapai Rp 6,7 miliar, tetapi setelah ditangani Kejaksaan bisa ditarik Rp 2,4 miliar.

Umbara meminta agar setiap pengusaha taat pada kewajibannya dalam membayar pajak. Apalagi, pemerintah selama ini sudah membuka kesempatan bagi pengusaha yang ingin berinvestasi.

“Namun, kewajiban pengusaha membayar pajak tepat waktu harus dipenuhi. Malu lah kalau sampai menunggak gitu, apalagi sekarang harus berurusan dengan Kejaksaan, kan perusahaan di KBB juga tidak ada yang bangkrut,” katanya. 

Menurut dia, seharusnya setiap perusahaan atau pengusaha bisa ikut berkontribusi dalam mendukung program pemerintah di berbagai bidang. Sebab, berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur jalan, rutilahu, kesehatan, pendidikan, dan pengurangan angka kemiskinan bersumber dari pendapatan atau pajak.

Genjot PAD

Umbara menambahkan, saat ini pihaknya sedang fokus untuk menggenjot PAD, khususnya di sektor wisata. Hal itu dibuktikan dengan mengunjungi kawasan wisata Bukit Senyum di Kecamatan Cikalongwetan belum lama ini bersama rombongan Kepala SKPD.

“Kami optimistis, dibukanya 10 destinasi wisata baru nanti akan mampu menambah PAD baru. Minimal bisa mendapat PAD sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 70 miliar. Jadi, 10 destinasi wisata baru ini ditargetkan tahun 2020 dibangun dan 2021 mulai beroperasi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD KBB Hasanudin mengungkapkan, tercatat ada 57 wajib pajak yang menunggak. Mereka terdiri atas 10 pengusaha hotel, 10 pengusaha restoran, 10 pengusaha parkir, 10 pengusaha reklame, 10 pengusaha air tanah, dan 7 pengusaha galian C. Nilai piutang pajak dari setiap wajib pajak bervariasi dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Menurut Hasanudin, penagihan oleh kejaksaan sejak beberapa bulan lalu itu dilakukan lantaran para wajib pajak membandel setelah diperingatkan petugas dari BPKD. Dalam hal ini, pihak kejaksaan berperan sebagai mediator penagih pajak.

"Jika setelah ditagih kejaksaan masih membandel, wajib pajak bisa dikenai sanksi pidana. Saat ini, sudah ada yang mengarah ke sana," tuturnya.***

Bagikan: