Pikiran Rakyat
USD Jual 14.089,00 Beli 14.187,00 | Cerah berawan, 30.1 ° C

Sudah Berjalan, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di KBB Tidak Kantongi Izin 

Hendro Susilo Husodo
PEKERJA melintas disalah satu titik lokasi pembangunan Stasiun Walini untuk Kereta Cepat Bandung-Jakarta di Kebun Maswati, Kecamatan CIkalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 8 Maret 2018.*/DOK PR
PEKERJA melintas disalah satu titik lokasi pembangunan Stasiun Walini untuk Kereta Cepat Bandung-Jakarta di Kebun Maswati, Kecamatan CIkalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 8 Maret 2018.*/DOK PR

NGAMPRAH, (PR).- Berbagai pembangunan maupun pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum mengantongi izin. Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna pun menolak mengeluarkan izin, selama proyek tersebut tidak membawa manfaat bagi masyarakat KBB.

Menurut Aa Umbara, semua pembangunan proyek kereta cepat di Bandung Barat belum berizin. Pembangunan yang sudah dan sedang berjalan di antaranya ialah terowongan (tunnel) Walini dan tempat produksi beton (batching plant) di Kampung Cigentur, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan.

"Ini kan bangunannya sudah dibangun, tapi izinnya belum ada. Semuanya tidak ada izin," kata Aa Umbara, Jumat, 28 Juni 2019. 

Tanpa bermaksud menghalang-halangi pembangunan kereta cepat, disebutkan dia, perizinan baru akan dikeluarkan jika sudah ada komitmen dari pemilik proyek. 

Akan dihentikan

Aa Umbara pun mengancam bakal menghentikan pembangunan tak berizin yang dilakukan dalam proyek kereta cepat. Kecuali jika pemilik proyek kereta cepat, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) ataupun PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menunjukkan komitmennya bagi masyarakat.

"Seharusnya seperti itu (tidak melaksanakan pembangunan sebelum izin dikeluarkan). Jadi, yang punya kawasan itu kami (pemerintah daerah). Kalau mendirikan bangunan apapun harus ada izin, minimal harus ada izin mendirikan bangunan (IMB). Itu juga sesuai dengan aturan. Sekarang kan belum ada, jalan terus (pembangunannya)," katanya.

Menurut dia, sampai sejauh ini belum ada komitmen yang jelas dari KCIC maupun PSBI untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Keberadaan proyek tersebut dianggap hanya menguntungkan masyarakat Bandung Barat yang terkena pembebasan lahan.

"Memang sampai hari ini kami belum ada komitmen, bagaimana (proyek kereta cepat) bisa menguntungkan buat masyarakat Bandung Barat. Kalaupun ada masyarakat yang diuntungkan, itu masyarakat yang dibeli tanahnya. Namun, itu parsial saja, individu saja," kata Aa Umbara.

Dia menginginkan proyek kereta cepat dapat menguntungkan masyarakat KBB secara umum. Minimal berfaedah bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta cepat, di antaranya ialah di Cikalongwetan dan Cipeundeuy. Pasalnya, sedikit atau banyak, aktivitas pembangunan turut berpengaruh bagi masyarakat.

"Bulan puasa kemarin, jalan di Cikalongwetan-Cipeundeuy itu rusak. Komitmen dengan pemerintah juga belum jelas sampai saat ini, walaupun ada informasi, ada komitmen dengan pemerintahan desa. Namun, seharusnya dengan kami (Pemkab Bandung Barat) juga ada komitmen," katanya.

Bukan menentang

Aa Umbara menekankan, dirinya tak bermaksud menentang kebijakan pemerintah pusat yang justru mendorong pembangunan kereta cepat. Dia mengaku hanya ingin membela masyarakat agar turut diuntungkan oleh keberadaan proyek tersebut.

"Kami lebih berat ketika ditanyakan oleh masyarakat, apa yang diberikan ketika pengusaha hadir di KBB? Sebetulnya kami tidak minta banyak, kami minta dilebarkan jalan dari Cikalongwetan ke Cisarua, dari Cikalongwetan sampai Cipeundeuy," tuturnya.

Aa Umbara tidak ingin tahu sumber anggaran untuk pelebaran atau pembangunan jalan tersebut berasal dari mana. Yang jelas, proyek kereta cepat bisa berkontribusi terhadap perbaikan infrastruktur di Bandung Barat, yang kelak dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

"Jadi, ketika rakyat bertanya, ini lho kontribusi dari kereta cepat. Itu yang harus dimengerti oleh KCIC dengan PSBI. (Perbaikan infrastruktur) itu buat rakyat, bukan buat pemerintah daerah, bukan buat Aa Umbara sebagai bupati. Silahkan saja dikerjakan. Kami menerima manfaatnya saja juga tidak ada masalah," tukasnya.*** 

Bagikan: