Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Langit umumnya cerah, 22 ° C

Defisit Anggaran, Tunjangan ASN Kota Bandung Akan Dipotong

Tri Joko Her Riadi
Ilustrasi.*/REUTERS
Ilustrasi.*/REUTERS

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung mematangkan rencana pemotongan tunjangan kinerja dinamis (TKD) aparatur sipil negara (ASN) untuk mengatasi defisit anggaran yang mencapai Rp 609 miliar. Tanpa pengelolaan yang tepat, defisit bakal merugikan publik akibat tidak tuntasnya program-program layanan dan pembangunan.

Defisit anggaran tahun ini sudah memaksa Pemkot melakukan beragam kebijakan efisiensi, mulai dari efisiensi perkiraan kegiatan lelang hingga belanja langsung. Tidak sedikit rencana proyek fisik strategis di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibatalkan karena anjloknya anggaran. Berbarengan dengan efisiensi pengeluaran, Pemkot juga berupaya menggenjot besaran pendapatan.

TKD merupakan kebijakan yang digulirkan Pemkot di era Ridwan Kamil. Besarannya disebut-sebut sebagai yang terbesar di seluruh Jawa Barat.

Sebagai gambaran, seorang kepala dinas yang disiplin dan berkinerja baik bisa membawa pulang uang tunjangan sekitar Rp 40 juta setiap bulannya.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna membenarkan adanya pembahasan tentang rencana pemotongan TKD sebagai alternatif mengatasi defisit anggaran. Ia menyebutnya sebagai pilihan terakhir ketika program efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan belum bisa menyeimbangkan anggaran.

“Kalau tidak ada lagi pilihan, kenapa tidak (pemotongan TKD) itu diajukan? Kita harus cari dari mana lagi? Ambir dari belanja langsung? Hati-hati, kalau dilakukan secara radikal, kinerja dan target bisa tidak tercapai. Yang rugi siapa? Masyarakat,” kata Ema, Rabu, 19 Juni 2019 siang, di Pendopo Kota Bandung.

Dijelaskan Ema, opsi memotong TKD para ASN masih dibahas di Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan belum diputuskan. Keputusan akhir tetap ada di tangan Wali Kota Bandung Oded M. Danial.

Jika sependapat dengan TAPD, Wali Kota akan menyampaikan kebijakan pemotongan ini dalam Rancangan APBD Perubahan 2019 yang pembahasannya baru bisa dimulai paling cepat Juli 2019.

Kabar tentang rencana pemotongan TKD sudah bergulir dan menjadi perbincangan di kalangan pejabat Pemkot Bandung dalam beberapa pekan terakhir. Ema membantah adanya gejolak dalam pembahasan ini. Ia meyakini, para ASN bakal lebih mementingkan terjaminnya layanan publik dibandingkan kepentingan-kepentingan pribadi.

“Semangat aparatur akan lebih utamakan kepentngan publik. Masak seorang PNS akan mementingkan diri sendiri. Sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelayan masyarayat, dia kan digaji dari masyarakat,” katanya.

Ema mengajak semua pihak untuk bekerja keras menangani defisit anggaran tahun ini. Selain eksekusi efisiensi dan rencana pemotongan tunjangan, para ASN diajak untuk berupaya optimal meningkatkan besaran pendapatan daerah. Selain menggenjot pajak dan retribusi, Pemkot juga punya peluang dalam penerapan aturan denda atas pelanggaran perizinan gedung dan bangunan.

Selain mematangkan skema penanganan defisit, Ema juga menegaskan pentingnya pembahasan dan perumusan Rancangan APBD Perubahan 2019 secara disiplin, tertib regulasi, serta tepat waktu. Ia tidak ingin kejadian tahun lalu, yakni tidak terevaluasinya RAPBD Perubahan 2018, terulang. Ema menyebut kejadian tersebut sebagai pengalaman buruk karena berimbas pada tidak optimalnya program-program layanan publik.

Dampak defisit

Defisit anggaran yang mendera Pemkot Bandung berdampak langsung pada pemangkasan alokasi anggaran pada tiap-tiap SKPD. Akibatnya, tidak sedikit program-program yang sudah disiapkan SKPD terpaksa ditangguhkan. Penuntasan apartemen rakyat Rancacili dan pembatalan beberapa proyek revitalisasi taman merupakan contoh.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandung Didi Ruswandi menyebut, defisit anggaran berdampak salah satunya pada program-program pemeliharan dan peningkatan jalan. Alokasi anggaran di dinas ini anjlok dari sekitar Rp 500 miliar menjadi Rp 300 miliar. Menurut Didi, dinas mau tidak mau harus melakukan pemrioritasan terutama dalam program-program terkait jalan dan penerangan jalan umum (PJU).

“Bandung itu kan jaringan jalannya idealnya 20 persen dari luas kota. Kita baru 7 persen. Kalau ditanya perlu tidak, ya perlu. Kalau prioritas, ya jalan lama jangan bolong dulu,” tuturnya.***

Bagikan: