Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 17.1 ° C

Lama Menunggak, 57 Wajib Pajak Ditagih Kejaksaan

Cecep Wijaya Sari
KEPALA Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB Hasanudin menunjukkan daftar wajib pajak daerah di kantornya, Senin 17 Juni 2019.*/ CECEP WIJAYA/PR
KEPALA Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB Hasanudin menunjukkan daftar wajib pajak daerah di kantornya, Senin 17 Juni 2019.*/ CECEP WIJAYA/PR

NGAMPRAH, (PR).- Lantaran lama menunggak, 57 wajib pajak di Kabupaten Bandung Barat ditagih pajak oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung.  Hal itu menindaklanjuti nota kesepahaman yang ditandatangani pihak kejaksaan dan Badan Pengelolan Keuangan Daerah KBB untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. 

Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD KBB Hasanudin menuturkan, total piutang pajak dari ke-57 wajib pajak tersebut mencapai Rp 6,7 miliar. "Setelah ditagih kejaksaan, piutang pajak baru terbayar Rp 2,4 miliar. Kami harap tahun ini piutang pajak bisa selesai," katanya, Senin 17 Juni 2019.

Dia mengungkapkan, ke-57 wajib pajak yang menunggak tersebut terdiri atas 10 hotel, 10 restoran, 10 parkir, 10 reklame, 10 air tanah, dan 7 galian C. Nilai piutang pajak dari setiap wajib pajak bervariasi dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Menurut Hasanudin, penagihan oleh kejaksaan sejak beberapa bulan lalu itu dilakukan lantaran para wajib pajak membandel setelah diperingatkan petugas dari BPKD. Dalam hal ini, pihak kejaksaan berperan sebagai mediator penagih pajak.

"Jika setelah ditagih kejaksaan masih membandel, wajib pajak bisa dikenai sanksi pidana. Saat ini, sudah ada yang mengarah ke sana," tuturnya.

Dia juga mengungkapkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan penagihan terhadap sejumlah wajib pajak, di antaranya terhadap para pengusaha hotel dan restoran. Mereka dimintai komitmen untuk segera melunasi kewajiban membayar pajak.

"Untuk membayar pajak ini, kami beri kelonggaran. Mereka bisa membayarnya secara berangsur. Namun jika membandel, kami serahkan ke kejaksaan," katanya.

Hasanudin mengungkapkan, hingga akhir triwulan kedua ini, perolehan pajak daerah yang ditanganinya masih di bawah target. Dari target 45 persen, baru 2 dari 8 sektor pajak yang sudah dan hampir mencapai target.

"Perolehan pajak galian C sudah 64 persen dan penerangan jalan 42 persen. Sementara sisanya, yaitu hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan air tanah masih di bawah 40 persen," ujarnya.

Sementara itu, dia menambahkan, pihaknya menangani pajak daerah di delapan sektor dengan total sebanyak 2.305 wajib pajak. Itu terdiri atas 308 wajib pajak hotel, 263 restoran, 99 parkir, 49 tempat hiburan, 15 penerangan jalan, 358 air tanah, 96 galian C, dan 1.117 reklame.

"Jumlah wajib pajak ini fluktuatif karena ada yang bersifat insidentil, seperti pajak reklame. Namun, jumlahnya cenderung bertambah," katanya.***

 

Bagikan: