Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Hujan singkat, 21.9 ° C

Enam Rumah Sakit tidak Miliki Direktur, Lelang Sektor Kesehatan Terhambat

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI rumah sakit.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI rumah sakit.*/DOK. KABAR BANTEN

BANDUNG, (PR).- Enam rumah sakit yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki direktur, sehingga membuat terhambatnya sejumlah lelang dan penyerapan anggaran sektor kesehatan.

Menanggapi masalah tersebut anggota DPRD Jawa Barat Abdul Hadi mengeritik keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil memperpanjang masa kerja Pelaksana Tugas (Plt) Dirut di sejumlah RSUD tersebut. Sudah enam bulan lebih, enam RSUD itu dipimpin Plt.

"Sekarang masuk bulan Juni, sudah lebih dari setengah tahun, ternyata masih juga belum diangkat direktur utama di rumah sakit umum daerah di Provinsi Jabar yang enam tadi itu," kata Hadi saat dihubungi, Senin 17 Juni 2019.

Adapun RSUD yang hingga saat ini kekosongan kursi kepemimpinan yaitu RSUD Al Ihsan Baleendah Bandung, RS Jiwa Cisarua Bandung, RS Paru Sidareja Kabupaten Cirebon, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut dan RS Kesehatan Kerja Rancaekek Bandung.

Hadi menjelaskan,  Plt Dirut di RSUD tidak berani mengambil keputusan strategis. Contohnya, RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut yang mengalami gagal lelang senilai Rp 100 miliar untuk perluasan bangunan.

"Plt tidak berani mengambil keputusan. Sebenarnya lelang yang gagal ini masih bisa dilakukan langkah-langkah komunikasi kepada mitra dinas yang lain dari PUPR dan sebagainya. Hanya saja karena statusnya Plt tidak dilakukan," katanya.

Hadi mengatakan gagal lelang tersebut juga berdampak terhadap serapan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar.

"Akhirnya serapan dinas secara total dengan rumah sakit tadi dalam satu pos yaitu hanya 75 persen. Sangat rendah dibandingkan dinas dinas yang lain," ucapnya kepada wartawan Galamedia, Anthika Asmara. 

Hadi mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Ridwan Kamil mengenai kosongnya posisi dirut definif tersebut secara langsung maupun melalui forum. Sehingga, ia berharap saran tersebut bisa segera ditindaklanjuti.

"Kami berharap agar dalam pembahasan APBD 2020 dan dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan yang akan segera dimulai bulan ini hingga bulan agustus, jajaran direktur RSUD milik Pemprov sudah bisa terisi lengkap," tutur Hadi.

Tidak ada korelasi

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Gelung Sakti mengatakan, tidak ada korelasi antara kekosongan Dirut RS dengan gagal lelang, Berli mencontohkan, RSUD Pameungpeuk yang gagal lelang tahun 2019, hal itu akibat waktu yang mepet, karena peserta lelang juga tidak memenuhi kualifikasi. 

"Sebenarnya kalau disangkutpautkan dengan dirut itu tidak ada sangkut pautnya, karena untuk lelang itu ada bironya sendiri Biro Pengadaan Barang dan Jasa," ujar Berli. 

Terkait kekosongan Dirut Definitif pada enam RS, Berli sampaikan ditargetkan dapat dilantik pada bulan Juni ini. Saat ini, lanjut dia, para kandidat telah mengikuti proses seleksi internal baik itu uji kompetensi maupun uji potensi.
.
"Bahkan kita lakukan wawancara untuk melakukan psikometri dari masing masing calon," katanya.

Berli menegaskan, pihaknya tidak ingin dirut yang terpilih nanti memiliki kualifikasi yang asal-asalan. Namun harus memahami berbagai aspek dalam mengelola rumah sakit. Terlebih, menurut dia, RS milik Pemprov Jabar termasuk RS yang diandalkan.

"Contoh kayak RSUD Pamengpeuk itu jauh dari mana mana. Yang jelas dia menjadi tumpuan harapan masyarkat sekitar situ. Begitu pula yang lain lain. Tentunya ini harus dikelola oleh manajer yang kompeten dan mampu membuat bussines plan," katanya.

Berli mengaku, pihaknya ingin mengupayakan pelantikan Dirut definitif segera digelar dengan memaksimalkan proses seleksi. Namun karena menyangkut pelayanan publik, dia tak ingin terburu-buru untuk menentukan sosok yang terbaik.

"Kita juga nggak mau asal asalan karena ini kan menyangkut pelayanan publik," ucapnya.

Hanya saja, Berli memastikan walaupun saat ini enam RS tersebut dipimpin seorang Plt namun pelayanan kepada masyarakat tetap harus berlangsung dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit.  

"Karena Plt sendiri sebagai pejabat lintas waktu atau sementara dia benar memiliki tanggung jawab dan kewenangan, hanya masalah keuangan saja yang harus memberitahukan atau memberikan persetujuan dengan kepala dinas," tutur dia.***

Bagikan: