Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian berawan, 20.9 ° C

PHPU di Jawa Barat Didominasi Gugatan Pemilu DPR dan DPRD

Dewiyatini
KOTAK suara Pemilu 2019/ANTARA
KOTAK suara Pemilu 2019/ANTARA

BANDUNG,(PR).- Sebanyak 20 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Jawa Barat didominasi oleh gugatan yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPR dan DPRD. Tidak ada gugatan yang diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dari 20 PHPU itu, terdapat 35 objek yang disengketakan. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Yulianto, mengatakan, 11 objek perselisihan berkaitan dengan DPR, 5 objek dengan DPRD Provinsi, dan 19 objek dengan DPRD kota/kabupaten.

"Di antara sengketa itu paling banyak di Daerah Pemilihan 9 provinsi, yaitu Bekasi," katanya pada Selasa, 11 Juni 2019.

Yulianto mengatakan, ada lima partai politik yang menjadi bagian dari sengketa pemilu tersebut. Kelima parpol itu antara lain Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Berkarya.

"Demokrat paling banyak. Disusul oleh Gerindra dan PPP," kata Yulianto menambahkan.

Kawat berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019. Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni 2019. */ANTARA

Bawaslu Jabar juga siapkan bahan berkaitan dengan gugatan pilpres di MK

Yulianto mengatakan, dari gugatan yang diajukan dalam hal pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa di antaranya berkaitan dengan Jawa Barat. Karena itulah, Bawaslu Jabar juga harus mempersiapkan materi berkaitan dengan gugatan tersebut.

Setidaknya ada empat kasus berkaitan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan presiden di Jabar. Yang pertama, berkaitan dengan pose dua jari yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat di Kabupaten Bogor.

Berikutnya, penggalangan dukungan terhadap pasangan calon presiden 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, oleh Kepala Polsek Pasirwangi Kabupaten Garut. Kasus tersebut telah ditangani oleh Bawaslu.

Kasus ketiga berkaitan dengan KRL rute Bekasi-Jakarta yang digratiskan oleh Jasa Marga pada periode Maret-April 2019. Hal itu diduga sebagai penyalahgunaan anggaran BUMN yang menguntungkan paslon 01.

Terakhir, berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid di Kabupaten Majalengka. Yulianto mengatakan, berkaitan dengan maslaah DPT itu, ditemukan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan tidak memiliki KTP elektronik yang diperbolehkan memilih.***

Bagikan: