Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 20.2 ° C

Pemprov Jabar Manfaatkan Suntikan Dana untuk Selesaikan Masalah Sampah Citarum

Novianti Nurulliah
Sungai Citarum.*/ARIF HIDAYAH/PR
Sungai Citarum.*/ARIF HIDAYAH/PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menitikberatkan  edukasi dan penerapan teknologi ringan dalam penggunaan suntikan dana dari Asian Development Bank yang akan mengucurkan pinjaman Rp 1,4 triliun pada pemerintah pusat. Hal itu diharapkan bisa menangani masalah-masalah sample di Citarum, sesuai dengan sasaran bank dunia yang akan membantu menyelesaikan masalah-masalah sampah di Citarum. 

"Intinya kita ingin masalah sampah Citarum itu bukan soal beli alat-alat canggih atau apa. Tapi ingin anggaran itu masuk mengedukasi masyarakat supaya sampahnya habis di rumah dengan teknologi receh tapi banyak kan begitu," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 12 Juni 2019.

Ridwan menegaskan, anggaran tidak serta slmerta selalu berujung dengan sarana dan prasarana yang canggih. Sehingga dia berharap anggarannya nanti dialokasikan untuk dua hal.

"Pertama masalah sampah selesai, kedua peradaban dan edukasi masyarakat tentang persampahan meningkat," kata dia. 

Menurut Ridwan, jika hanya mengedepankan teknologi maka masyarakat polanya sama.

"Kami enggak mau gitu. Ambil contoh, kalau tidak salah, orang Jepang dan Amerika, sama-sama hidup 24 jam, tapi produksi sampah orang Amerika dua kali lipat dari orang Jepang. Berarti apa, ada gaya hidup. Nah kami ignin mengubah gaya hidup yang selama ini dianggap oke sebenarnya enggak oke, kan begitu. Nah di anggaran itu kita ingin ada teknologi-teknologi kecil edukasi di rumah-rumah," ujar dia. 

Gagasan atau rencana program kegiatan tersebut, kata Ridwan,  rencananya akan dipresentasikan pada pemerintah pusat Senin pekan depan. 

"Kalau lolos insyaallah uangnya turun, " kata dia. 

Ridwan menambahkan,  status Dana dari Bank Dunia tersebut merupakan loan G to G yang nantinya menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk membayarnya.***

Bagikan: