Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 28 ° C

Pemkot Bandung Bantah Tunggak Pembayaran Proyek Museum

Muhammad Fikry Mauludy

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung mengklaim tidak memiliki utang kepada vendor yang mengerjakan proyek Museum Kota Bandung. Menindaklanjuti kisruh pembayaran pekerjaan proyek, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan mengevaluasi kembali fungsi Tim Museum Bandung.

“Jadi apa yang dimaksud belum dibayar, perikatannya dengan siapa? Yang pasti kalau dinas kita tidak ada utang dan tidak ada anggaran materi permuseuman,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari, saat dihubungi, Selasa 11 Juni 2019.

Pernyataan itu menjawab keluhan seorang vendor yang mengerjakan display grafis dan mural di Museum Kota Bandung, Chafid Yoedawinata. Meskipun telah menyelesaikan pekerjaan senilai Rp 906 juta sejak akhir Desember 2018 lalu, ia mengaku baru menerima pembayaran Rp 331 juta.

Pekerjaan itu dilakukan dalam dua tahap pada 2017 dan 2018 lalu. Beberapa kali dijanjikan akan dilunasi, termasuk janji dibayar tuntas melalui APBD 2019.

Kenny meminta kesepakatan dalam pekerjaan itu ditelusuri kembali. Sebab, Pemkot Bandung tidak pernah mengalokasikan anggaran pada 2018 dan 2019 untuk Museum Kota Bandung.

“Kalau tidak salah ada anggaran Rp 2 miliar di 2017, tetapi peruntukkannya bukan untuk mural,” ujarnya.

Kenny yakin betul jika Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki tunggakan pembayaran pekerjaan untuk Museum Kota Bandung. Setiap pekerjaan yang dilakukan sejak awal, kata dia, sudah melalui audit dan pemeriksaan oleh inspektorat. Hasil audit itu dinyatakan tidak ada masalah.

“Karena proses ini sudah melalui audit dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), terus inspektorat sampai dua kali. Malah ada tim khusus (dari inspektorat) dan tidak ada temuan utang,” katanya.

Harus melalui lelang

Dengan nilai pekerjaan yang besar, Kenny memastikan seluruh proses harus melalui lelang. Ia menyangsikan adanya prosedur penunjukan kontraktor dengan nilai proyek besar tanpa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung.

Kenny juga yakin jika Disbudpar Kota Bandung tidak ada kaitan dengan urusan pelunasan tunggakan yang tengah ramai dibicarakan ini. Disbudpar, kata dia, hanya menangani urusan materi museum. Sementara pembangunan dilakukan oleh Tim Museum Kota Bandung yang dibentuk melalui SK Wali Kota Bandung sejak 2015. Jika terjadi skema penunjukkan langsung oleh Tim Museum Kota Bandung untuk pekerjaan pembangunan, kata Kenny, seharusnya dibicarakan dengan Pemkot Bandung.

“Sebetulnya tidak bisa (Tim Museum Kota Bandung melakukan penunjukkan langsung), sebenarnya mah. Harus ada komunikasi dengan Pemkot Bandung, tidak bisa main asal tunjuk. (Tim Museum Kota Bandung) ini harusnya dievaluasi untuk ke arah yang lebih baik, SK- nya,” tuturnya.

Pemberitaan tentang tunggakan ini juga sempat diulas “PR” awal 2019 lalu. Bahkan, nilai tagihan yang belum dibayar kepada kontraktor mencapai Rp 1,5 miliar. Diketahui, salah satu penyebab berlarutnya proyek pembangunan museum adalah kegagalan beberapa paket lelang oleh Disbudpar Kota Bandung. Lalu muncul permasalahan tentang tunggakan tagihan senilai hampir Rp 1,5 miliar oleh pihak ketiga yang digandeng Tim Museum untuk mengadakan kelengkapan ruangan, terutama piranti memajang koleksi.

Pemkot pun dikabarkan tidak mengalokasikan anggaran di APBD 2019 untuk melanjutkan pembangunan fisik museum lewat mekanisme lelang. Pencarian dana lewat sumber lain, salah satunya dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan diprioritaskan.***

Bagikan: