Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Cerah berawan, 26.4 ° C

Akhir Juli 2019 Penetapan Nama Caleg Terpilih?

Dewiyatini
Pemilu 2019.*/ANTARA
Pemilu 2019.*/ANTARA

BANDUNG,(PR).- Penetapan calon anggota legislatif terpilih diperkirakan dilakukan pada akhir Juli 2019. Penyelesaian sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi  sangat berpengaruh pada jadwal penetapan nama-nama caleg terpilih.

Komisioner KPU Jabar Divisi Teknis Endun Abdul Haq mengatakan hingga kini ia belum mengetahui secara legal caleg yang terpilih yang akan dilantik. Ia menyebutkan secara resmi nama-nama itu setelah penyelesaian sengketa di MK.

Endun menyebutkan meski sengketa pemilu berkaitan dengan hasil pilpres, tetapi berpengaruh pada jadwal penetapan calon anggota legislatif terpilih. Menurut Endun, MK akan mengeluarkan BPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) pada 1 Juli 2019.

“Apabila tidak ada yang menyengketakan, paling lama empat hari setelah itu bisa langsung pleno penetapan calon terpilih,” katanya, Minggu 9 Juni 2019.

Penerimaan LHKPN

Kendati demikian, Endun menyebutkan KPU Jabar telah membuka penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Endun mengatakan pada akhir Mei 2019, 12 caleg terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai pertama yang menyerahkan LHKPN untuk para caleg terpilihnya.

Sesuai peraturan KPU 2109, setiap calon terpilih wajib menyerahkan LHKPN. Menurut Endun, LHKPN paling lambat diserahkan tujuh hari setelah penetapan. Akan tetapi, bila ada gugatan hasil Pemilu 2019 di MK, maka kemungkinan penetapan calon terpilih baru bisa dilakukan akhir Juli mendatang.

Endun juga mengatakan caleg terpilih yang tidak menyerahkan LHKPN, dikenai sanksi tidak bisa dilantik sebagai anggota legislatif.

Dihubungi terpisah, Komisioner Bawaslu, Yulianto mengatakan dari gugatan yang diajukan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK, beberapa di antaranya berkaitan dengan Jawa Barat. Sehingga, Bawaslu harus mempersiapkan materi berkaitan dengan gugatan tersebut.

“Kami akan dimintai keterangan dari pengawasan kami terhadap gugatan tersebut,” ucapnya.

Setidaknya ada 4 kasus berkaitan pelanggaran pemilihan presiden di Jabar. Yang pertama, berkaitan dengan pose dua jari yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat di Kabupaten Bogor.

Berikutnya, penggalangan dukungan terhadap pasangan calon presiden 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin oleh Kepala Polsek Pasirwangi Kabupaten Garut. Kasus tersebut telah ditangani oleh Bawaslu.

Kasus ketiga berkaitan dengan KRL rute Bekasi-Jakarta yang digratiskan oleh Jasa Marga pada periode Maret-April 2019. Hal itu diduga sebagai penyalahgunaan anggaran BUMN yang menguntungkan paslon 01.

Terakhir, berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid di Kabupaten Majalengka. Yulianto mengatakan bahkan masih ditemukan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan tidak memiliki KTP elektronik yang diperbolehkan memilih.***

Bagikan: