Pikiran Rakyat
USD Jual 14.084,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 24 ° C

Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan, Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Menuntut Kejelasan Status SK 25

Siska Nirmala
WARGA mengendarai sepeda motor menyusuri jalan setapak yang rusak akibat sering dilalui kendaraan roda dua, di Kawasan Cagar Alam Kamojang, Kabupaten Bandung, Kamis 17 Januari 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR
WARGA mengendarai sepeda motor menyusuri jalan setapak yang rusak akibat sering dilalui kendaraan roda dua, di Kawasan Cagar Alam Kamojang, Kabupaten Bandung, Kamis 17 Januari 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menuntut kejelasan status Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Cagar Alam Kamojang & Cagar Alam Gunung Papandayan. Hingga saat ini belum ada kepastian resmi terkait pembekuan ataupun pencabutan SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018.

Hal ini diutarakan Koordinator Aliansi Cagar Alam Jawa Barat Kidung Saujana. Dalam siaran pers yang diterima "PR", Jumat, 31 Mei 2019, Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menuntut Kementerian LHK untuk segera menyampaikan legitimasi tertulis perihal Status Cagar Alam Kamojang & Cagar Alam Gunung Papandayan.

Hal tersebut disampaikan, menanggapi pernyataan KLHK Perihal Tuntutan Pencabutan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian CA Kamojang dan CA Papandayan menjadi Taman Wisata Alam. 

"Poin 2 (pernyataan PPID KLHK) hanya sebatas informasi bahwa kewenangan Pencabutan atau Pembekuan SK ada di Menteri Lingkungan Hidup. Hal ini bukan statement Pencabutan atau Pembekuan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018," tutur Kidung, Jumat, 31 Mei 2019.

Diketahui sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutuskan menurunkan status Cagar Alam Kamojang menjadi Taman Wisata Alam. Penurunan status tersebut dituangkan dalam surat keputusan menteri nomor SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018, tertanggal 10 Januari 2018, ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Tertulis dalam surat keputusan tersebut, “Mengubah fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas +- 2.391 hektar, dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas +- 1.991 hektar menjadi Taman Wisata Alam, terletak di Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

MASSA yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat melakukan aksi menolak penurunan status cagar alam di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Dalam aksinya massa menuntut pemerintah mencabut Surat Keputusan Nomor 25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018 tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA). */ANTARA

Sejumlah aksi telah dilakukan untuk menolak perubahan fungsi cagar alam. Salah satunya yakni aksi berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta selama tiga hari, yang ditutup dengan unjuk rasa di depan kantor Kementerian LHK, Rabu, 6 Maret 2019 lalu.

Dalam aksi tersebut Aliansi Cagar Alam Jawa Barat  beraudiensi dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK, Wiratno. Dalam pertemuan tersebut, ada empat poin tuntutan yang disampaikan.

Keempat tuntutan tersebut yakni pertama menangguhkan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 dengan melibatkan empat direktorat jenderal. Dua, membentuk tim kajian dengan para pihak terkait. Tiga, menghentikan sementara kegiatan yang ada di TWA. Dan keempat, melakukan evaluasi terhadap Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Jabar yang lembaga di bawah naungan Dirjen KSDAE Kementerian LHK.

Kidung menuturkan, sikap Aliansi Cagar Alam Jawa Barat hingga saat ini tetap pada pendirian agar KLHK mencabut SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018.

"Menuntut Kementerian LHK segera menyampaikan legitimasi tertulis dalam Konferensi Pers Kementerian LHK maksimal Senin tanggal 03 Juni 2019, perihal Status Cagar Alam Kamojang dan Cagar Alam Gunung Papandayan," ujarnya.

Selain itu, mereka juga menuntut KLHK dan BBKSDA Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi dan publikasi aturan terkait Cagar Alam secara komprehensif, masif, progresif, dan komunikatif.

Penolakan terhadap penurunan status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan telah mendapatkan perhatian KLHK yang melakukan sejumlah tindak lanjut. Namun sayangnya, Aliansi Cagar Alam Jawa Barat menilai status SK.25 tetap belum jelas sehingga Cagar Alam Kamojang dan Papandayan masih dalam ancaman kerusakan lingkungan.

ALIANSI Cagar Alam Jabar melakukan aksi di depan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar, Jalan Gedebage Selatan, Kota Bandung, Kamis, 14 Februari 2019. Aksi dilakukan terkait SK Menteri yang melakukan perubahan dan penurunan fungsi Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan sistem penyangga kehidupan.*/ADE BAYU INDRA/PR

Langkah-langkah KLHK

Dalam siaran persnya, per 22 Mei 2019 lalu, KLHK melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi menjelaskan bahwa pihaknya melakukan sejumlah tindak lanjut terkait tuntutan pencabutan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam.

Di antaranya, Direktur Jenderal KSDAE bersama Tim dan Aliansi Cagar Alam Jawa Barat melakukan ground check terhadap beberapa lokasi yang menjadi permasalahan. Kemudian pihaknya juga membentuk forum komunikasi konservasi multipihak oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat, sebagai ruang komunikasi bersama dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi Jawa Barat. 

"Pada prinsipnya Menteri LHK menyetujui dan memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal KLHK dan Direktur Jenderal KSDAE untuk melakukan peninjauan kembali dan/atau revisi terhadap Keputusan Menteri LHK Nomor SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018," tulis pernyataan resmi KLHK. 

Adapun disebutkan bahwa peninjauan kembali dan/atau revisi terhadap Keputusan Perubahan Fungsi sebagian CA Kamojang dan CA Papandayan menjadi TWA tersebut akan dilakukan melalui proses sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.***

Bagikan: