Pikiran Rakyat
USD Jual 14.116,00 Beli 14.214,00 | Sebagian berawan, 21.3 ° C

Kasus Meikarta, Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin Divonis Enam Tahun Penjara

Yedi Supriadi
BUPATI Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, dijatuhi hukuman selama enam tahun dengan denda sebesar Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan. Neneng dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap terkait pengurusan izin Meikarta, dalam sidang agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Rabu, 29 Mei 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR
BUPATI Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, dijatuhi hukuman selama enam tahun dengan denda sebesar Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan. Neneng dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap terkait pengurusan izin Meikarta, dalam sidang agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Rabu, 29 Mei 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR

BANDUNG, (PR).- Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, dijatuhi hukuman selama enam tahun dengan denda sebesar Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan. Neneng dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap terkait pengurusan izin Meikarta sebesar Rp10,830 miliar dan 90 ribu dolar Singapura.

Neneng juga diberi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp68 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka diganti pidana penjara enam bulan.

Neneng dinyatakan melanggar pasal 12 hurup b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Hal itu terungkap dalam sidang agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Rabu, 29 Mei 2019. 

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 12 hurup b dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun denda Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan," tutur Ketua Majelis Hakim, Tardi, membacakan amar putusannya.

Sebelum membacakan amar putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatan, berterus terang, dan mengembalikan kerugian negara.

Putusan yang ditetapkan Majelis Hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan Penuntut Umum (PU) KPK. Sebelumnya, mantan politisi Partai Golkar itu dituntut hukuman selama tujuh tahun dan enam bulan penjara dengan denda Rp250 juta subsidair empat bulan kurungan.

Neneng juga dituntut hukuman tambahan berupa uang pengganti Rp 318 juta, yang jika tidak dibayar dalama waktu satu bulan maka diganti pidana penjara satu tahun. Selain itu,  ia pun dituntut agar hak politiknya dicabut selama lima tahun. 

Dalam paparannya, Majelis Hakim menyebut Neneng bersama empat anak buahnya telah menerima suap sejumlah total lebih dari Rp18 miliar. Uang suap terdiri atas Rp16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 2,7 miliar). Uang suap diberikan agar terdakwa mempermudah pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Eks pejabat Pemkab Bekasi juga dijatuhi vonis

Selain Bupati Bekasi nonaktif, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung juga menjatuhkan vonis bagi empat terdakwa lain dalam perkara suap pengurusan izin proyek Meikarta. Keempat eks pejabat di Pemkab Bekasi itu dihukum sama, yaitu empat tahun dan enam bulan penjara. 

Para terdakwa tersebut yaitu Jamaludin (eks Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (eks Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (eks Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi) dan Neneng Rahmi Nurlaili (eks Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).

"Mengadili, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 12 hurup b dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan, denda Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan," tutur Ketua Majelis Hakim, Tardi, membacakan amar putusannya.

Selain itu, Dewi diharuskan membayar uang pengganti Rp 80 juta subsidair tujuh bulan kurungan. Sementara, Sahat harus membayar uang pengganti Rp 50 juta subsidair empat bulan kurungan. 

Sebelum membacakan putusannya, Hakim Tardi juga menyebutkan hal yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan pertimbangan. Yang meberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, sebagai pimpinan tidak memberikan contoh baik.

Sementara yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang di persidangan, menyesal, serta belum pernah dihukum. Selain itu, para terdakwa sudah mengembalikan semua uang kerugian negara, sudah lama mengabdi ke negara, dan tulang punggung keluarga. 

Dalam penjelasannya, Majelis Hakim mengungkap pemberian uang untuk Neneng yaitu sebesar Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura, Jamaludin sebesar Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati sebesar Rp 1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, Sahat Maju Banjarnahor sebesar Rp 952.020.000, dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima uang sebesar Rp 700 juta.

Uang juga diserahkan ke Daryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi) sebesar Rp 500 juta, Tina Karini Suciati Santoso (Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi) menerima Rp 700 juta, serta E Yusup Taupik (Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi) sebesar Rp 500 juta.

Pada prosesnya, PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) kemudian menugaskan sejumlah orang yang belakangan menjadi terdakwa pemberi suap, yaitu Billy Sindoro, Fitradjadja Purnama, Hendry Jasmen dan Taryudi. Mereka saat ini sudah menjalani hukuman penjara. Ada dua nama lain yang diduga ikut terlibat namun hingga kini belum berstatus sebagai tersangka. Mereka yaitu Bartholomeus Toto, Satriadi dan Edi Dwi Soesianto.***

Bagikan: