Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 16.4 ° C

Gugatan Prabowo-Sandi Redakan Suhu Politik Nasional

Tim Pikiran Rakyat
TIM hukum BPN Prabowo-Sandi menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019, Jumat, 24 Mei 2019 malam.*/REUTERS
TIM hukum BPN Prabowo-Sandi menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019, Jumat, 24 Mei 2019 malam.*/REUTERS

BANDUNG, (PR). - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai, langkah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu jalan untuk meredakan suhu politik nasional.

Ujang juga mengapresiasi pernyataan capres Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa langkah gugatan ke MK dilakukan untuk meredakan tensi politik.

"Artinya ia (Prabowo) mengimbau pendukungnya untuk tidak melakukan cara kerusuhan, anarkis, dan perjuangan dilalui di jalur MK," katanya saat On Air di PRFM, Minggu 26 Mei 2019.

Ujang mengapresiasi langkah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang telah mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut merupakan celah yang diberikan undang-undang dan demokrasi Indonesia untuk gugatan hasil pemilu.

"Kita semua patut mengapresiasi langkah itu, karena itulah yang konstitusional, yang bisa membangun kepastian hukum di Indonesia," katanya seperti dilaporkan Rian Firmansyah dari PRFM.

Ia menambahkan, sebagai warga negara yang baik, tentu mekanisme hukum jalur konstitusi adalah jalur yang dipilih untuk memberi kepastian hukum, dan agar masyarakat tidak melakukan kekerasan di jalanan.

"Melalui mekanisme persidangan di MK adalah jalan terbaik," katanya.

MK pun menurut Ujang harus bersikap adil. Adil berarti tidak memihak pihak manapun. "Artinya, jika berdasarkan bukti dan dokumen yang ada, misal yang harus dimenangkan 02, ya harus 02, demikian juga jika yang harus dimenangkan 01, ya 01. jadi, tidak ada lagi bermain-main dalam mengawal proses pilpres di MK," katanya.***

 

--

Bagikan: