Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Sebagian cerah, 26.8 ° C

Dua Mantan ASN Gugat Bupati Dadang Naser

Handri Handriansyah
BUPATI Bandung, Dadang Naser.*/DOK PIKIRAN RAKYAT
BUPATI Bandung, Dadang Naser.*/DOK PIKIRAN RAKYAT

SOREANG, (PR).- Merasa diberlakukan tak adil, dua mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung menggungat Bupati Bandung Dadang M. Naser ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut dilayangkan setelah mereka diberhentikan secara tidak hormat tanpa alasan yang jelas.

Salah seorang penggungat, Wawan Rukniawandi (57) mengatakan, ia diberhentikan secara tidak hormat oleh Bupati Bandung per 31 Desember 2018. "Waktu itu saya dipanggil oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung Erick Djuriara pada Jumat 29 Desember 2018, dan tiba-tiba Senin 31 Desember 2018 saya diberhentikan secara tidak hormat," ujarnya saat dihubungi Senin 27 Mei 2019.

Menurut Wawan, ia diberhentikan secara tidak hormat karena dinilai melanggar Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di poin d, memang disebutkan bahwa PNS bisa diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun, dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Wawan mengakui, dirinya memang pernah dipenjara karena tersandung kasus hukum pada sekitar 2013 lalu. Namun ketika itu ia hanya divonis satu tahun tiga bulan dan bebas dalam delapan bulan karena mendapatkan remisi.

Oleh karena itu, Wawan menilai pemberhentian yang ia terima merupakan kesewang-wenangan. Pasal 87 ayat (4) poin d tidak bisa diterapkan karena ia dihukum kurang dari dua tahun.

Selain itu, kata Wawan, ia pernah dihukum dengan pasal yang sama ayat (2) yang menyebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara minimal dua tahun. "Meskipun dipenjara kurang dari dua tahun, dulu hukuman sudah saya terima berupa penurunan jabatan dari kepala seksi monitoring dan evaluasi menjadi staf biasa di Dinas Pendidikan (Disdik)," ucapnya.

Meskipun merasa ditumbalkan dalam kasus pidana yang menjeratnya pada 2013, Wawan tak mempermasalahkan hal itu dan juga menerima sanksi penurunanan jabatannya sebagai PNS. Ia tetap setia mengabdikan diri sampai kerja kerasnya berbuah promosi pada Oktober 2018 lalu.

"Saya sempat dipromosikan menjadi Kepala Bidang Aset Disdik Kabupaten Bandung. Namun hanya dua bulan tiba-tiba diberhentikan dengan tidak hormat dengan pasal yang sama yang pernah menjerat saya akibat kasus pidana yang sebenarnya saya lakukan karena menuruti perintah atasan, enam tahun lalu," ucapnya.

Menurut Wawan, ada sedikitnya tiga PNS Pemkab Bandung lain yang mengalami nasib serupa dengan dirinya. Namun sejauh ini yang menggugat ke PTUN hanya ia dan seorang PNS di Disnaker Kabupaten Bandung bernama Iwan, yang pernah tersandung pidana serupa saat sebelumnya bertugas di Disdukcapil Kabupaten Bandung.

Pihak tergugat mengumpulkan data-data

Ditemui terpisah, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Dicku Anugrah membenarkan adanya gugatan tersebut. "Betul ada gugatan dari dua mantan PNS yang diberhentikan secara tidak hormat atas nama Wawan dan Iwan," ujarnya.

Dicky menambahkan, pihak tergugat dalam kasus tersebut adalah Bupati Bandung Dadang M. Naser. Namun sebagai Kabag Hukum, Dicky mengaku akan bertugas sebagai kuasa hukum bupati dalam persidangan nanti.

Sejauh ini, kata Dicky, pihaknya terus mempersiapkan data-data yang akan digunakan dalam persidangan nanti. "Kami mencari data-data setelah beberapa hari lalu memenuhi Surat Panggilan (relaas) dari pengadilan terkait adanya gugatan ini," ucapya.***

Bagikan: