Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 20.9 ° C

Demi Selamatkan 39.000 Pekerja dari PHK, Gubernur Keluarkan Dua SK

Handri Handriansyah

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) terkait upah minimum khusus untuk perusahaan perkebunan se-Jawa Barat, serta puluhan perusahaan tekstil, dan produk tekstil (TPT) di Kabupaten Bogor. Meskipun diakui kontroversial, SK tertanggal 17 Mei 2019 tersebut terpaksa dikeluarkan guna menyelamatkan nasib puluhan ribu pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat bangkrutnya perusahaan yang tak mampu lagi menanggung beban upah mereka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar M. Ade Afriandi mengatakan, upah minimum khusus yang ditetapkan dalam SK tersebut lebih rendah daripada UMK yang berlaku di kota/kabupaten bersangkutan. "Namun upahnya masih berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP)," ujarnya kepada wartawan, Minggu malam 26 Mei 2019.

Untuk perusahaan perkebunan besar negara dan swasta se-Jabar, kata Ade, upah yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.345-Yanbangsos/2019 adalah sebesar Rp 1.716.000. Sedangkan untuk 33 perusahaan TPT di Kabupaten Bogor, SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.344-Yanbangsos/2019 menetapkan upah minimum khusus Rp 3.300.244.

Menurut Ade, kedua upah minimum khusus tersebut masih berada di atas UMP Jabar 2019 sebesar Rp 1.668.372. Namun di level kota/kabupaten, keduanya diakui lebih rendah daripada UMK daerah masing-masing.

Meskipun demikian, Ade menegaskan bahwa upah minimum khusus dalam dua SK tersebut merupakan usulan dari masing-masing kepala daerah yang bersangkutan. Selain itu angka tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan para pekerja.

Untuk perusahaan perkebunan besar, keputusan itu dilansir Ade muncul dengan pertimbangan perusahaan yang semakin tak mampu menanggung beban upah jika harus mengikuti besaran UMK kota/kabupaten. Apalagi saat ini harga komoditas dunia yang menjadi andalan perkebunan Indonesia seperti teh, karet dan sawit terus anjlok, sehingga pendapatan perusahaan tak seimbang dengan pengeluaran.

Jika tidak dibantu dengan kebijakan, Ade menegaskan bahwa ketidakmampuan perusahaan tersebut bisa berimbas pada PHK terhadap karyawan perkebunan yang saat ini berjumlah sekitar 240.000 orang di Jabar. Begitu juga dengan 33 perusahaan TPT di Kabupaten Bogor yang selama dua tahun terakhir sudah tak mampu membayar upah pegawai sesuai UMK sebesar Rp 3,763,405.

Ade menjelaskan, ketidakmampuan 33 perusahaan TPT Kabupaten Bogor itu bukan berarti perusahaan tersebut tak mau mematuhi aturan. Soalnya ketidakpatuhan juga membuat mereka rugi karena dikategorikan sebagai perusahaan tak patuh (non-compliance) oleh auditor dari pihak pembeli (buyer).

Hampir semua perusahaan TPT di Kabupaten Bogor tersebut, kata Ade, merupakan perusahaan yang memproduksi barang untuk dipasok ke pemilik merek dagang (brand) Eropa. Jika masuk dalam kategori non-compliance, brand-brand tersebut terancam terus mengurangi jumlah pesanan bahkan sampai memutuskan kerja sama dengan perusahaan produksi di Kabupaten Bogor.

"Sebelumnya ada 34 perusahaan yang dikategorikan non-compliance oleh buyer mereka. Namun satu perusahaan dengan 1.000 pegawai tak sempat diselamatkan karena kami masih memproses SK upah minimum khusus ini," kata Ade.

SK tersebut diharapkan setidaknya bisa menyelamatkan 33 perusahaan yang saat ini terus berusaha bertahan di tengah krisis. Dengan begitu, sekitar 39.000 pegawai bisa terhindar dari PHK masal.

Khusus TPT, Ade menegaskan bahwa Pemprov Jabar memang perlu melakukan intervensi karena usaha tersebut merupakan industri padat karya yang selama ini menyediakan sekitar 40 persen lapangan kerja sektor industri. Dengan semakin tingginya UMK di Jabar, tak sedikit perusahaan tersebut yang kini mempertimbangkan untuk pindah lokasi ke daerah lain dan memunculkan potensi PHK massal di Jabar.***

 

Bagikan: