Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Sebagian berawan, 25.4 ° C

Banyak Rumah Sakit Baru Belum Terakreditasi

Mochammad Iqbal Maulud
Ilustrasi.*/CANVA
Ilustrasi.*/CANVA

BANDUNG, (PR).- Beberapa rumah sakit baru di Bandung Raya belum terakreditasi, sehingga Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia cabang Bandung Raya, siapkan sejumlah program. Di antaranya program pelatihan dalam hal administrasi.

"Beberapa rumah sakit baru ‎memang belum terakreditasi termasuk juga beberapa yang harus direakreditasi. Akreditasi ini dinilai amat vital dikarenakan tanpa izin akreditasi maka rumah sakit tidak bisa memperpanjang izin operasionalnya," kata Ketua ARSSI Bandung Raya dr Tammy J Siarif, SH, MHKes, di Hotel Courtyard Marriot, di Jalan Ir H Djuanda, pada pelantikan Ketua ARSSI Bandung Raya tahun 2019-2022, pada Jumat 24 Mei 2019.

Menurut Tammy, rumah sakit-rumah sakit yang terakreditasi ini perlu pelatihan SDM yang mumpuni. Ditambah juga sarana prasarana yang mumpuni semisal mesin-mesin kesehatan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Rumah sakit yang belum terakreditasi di antaranya rumah sakit Graha Bunda, tetapi bulan Juni ini Graha Bunda akhirnya sudah mendapat akreditasinya. Yang belum lagi adalah rumah sakit mata Eye Center di Jalan Purnawarman," ucapnya.

Disinggung mengenai BPJS Tammy pun tak menyangkal rumah sakit banyak yang mengeluhkan. Terutama dalam penentuan aturan yang sering berubah-ubah bahkan ditambah ‎dengan penentuan aturan yang tidak sesuai waktunya.

"Semisal penetapan aturan yang misalnya seharusnya berlaku pada bulan Mei. Tapi ternyata bulan April sudah dijalankan tentunya ini amat merugikan pihak rumah sakit, karena klaim pun nantinya tidak akan sesuai saat diajukan ke pemerintah," ucapnya.

Meski demikian lanjut Tammy pembayaran BPJS dalam 3 bulan terakhir ke rumah sakit terbilang lancar. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang pembayarannya sering menunggak dan merugikan pihak rumah sakit yang memiliki layanan BPJS ini.

‎"Selain itu program JKN juga berpengaruh bagi rumah sakit-rumah sakit terutama rumah sakit baru yang belum memiliki fondasi yang kuat. Karena itu program JKN ini perlu ada sosialisasi yang baik terhadap rumah sakit baru tersebut," ucapnya.

SEKRETARIS Jenderal ARSSI drg Iing Ikhsan Hanafi MARS sedang bersalaman dengan Ketua ARSSI Bandung Raya yang baru dilantik, dr Tammy J Siarif S.H MHKes di Hotel Courtyard Marriot di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung pada Jumat 24 Mei 2019.*/MOCHAMMAD IQBAL MAULUD/PR

Sekretaris Jenderal ARSSI drg Iing Ikhsan Hanafi MARS menambahkan‎ permasalahan ini sebenarnya bisa ditangani dengan wadah ARSSI. Jadi pihak rumah sakit yang merasa dirugikan bisa menyalurkan aspirasinya melalui wadah ARSSI ini.

"Jangan berbicara di belakang saja salurkan melalui kami, masalahnya sih biasanya sama, yaitu mengenai peraturan menteri kesehatan nomor 51. Karenanya rumah sakit perlu salurkan keinginan dan hambatan yang diterimanya karena peraturan-peraturan pemerintah tersebut," ucapnya.

Menurut Iing jumlah rumah sakit swasta di Indonesia keseluruhan berjumlah 2800 rumah sakit, sementara yang tergabung dalam ‎ARSSI baru berjumlah 1600 an. Karena itu organisasi ini amatlah penting karena seperti diketahui rumah sakit swasta ini tidak dibantu pemerintah berbeda dengan rumah sakit negeri.

"Meski sebenarnya masih banyak rumah sakit yang dibutuhkan di Indonesia. Terutama di wilayah pulau Jawa, karena idealnya 1 kamar tidur itu berbanding dengan 1000 penduduk yang ada," ucapnya.

Iing juga berharap rumah sakit swasta bisa memiliki tambahan dokter spesialis. Karena kini para dokter spesialis ini kebanyakan di rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah.

"Sebenarnya dokter umum pun di Indonesia jumlahnya masih kurang. Sehingga dibutuhkan dokter-dokter baru yang mempunya kemampuan mumpuni demi kesehatan rakyat Indonesia," ucapnya.***

Bagikan: