Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Sebagian berawan, 20.1 ° C

PT Bandung Infra Investama Terancam Bubar?

Muhammad Fikry Mauludy
Logo Kota Bandung/DOK. PR
Logo Kota Bandung/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- PT Bandung Infra Investama (BII) terancam bubar jika hingga akhir 2019 tidak ada satu pun proyek yang diwujudkan. Saat ini, penyertaan modal dari APBD Kota Bandung bagi perseroran daerah itu hampir habis oleh operasional dan gaji karyawan.

“Saya sarankan segera jalankan program penyelamatan perusahaan. Kalau tahun depan proyek belum ada, dia bisa dilikuidasi. Secara UU PT (perseroan terbatas) kalau equity dalam sebuah entitas minus, habis oleh operasional, modal habis, harus bubar secara hukum,” ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Herman Budiyono, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu 22 Mei 2019.

Pada Rabu 22 Mei 2019, Komisi B DPRD Kota Bandung mengundang PT BII dan Pemerintah Kota Bandung untuk dimintai keterangan tentang perkembangan perusahaan itu. Herman meragukan kelanjutan hidup PT BII karena hingga saat ini belum terlihat ada pergerakan proyek yang bisa dijalankan. Sementara itu, ketersediaan anggaran mulai semakin tergerus oleh biaya operasional. Di awal pendiriannya 2017, PT BII mendapat penyertaan modal dari Pemkot Bandung sebesar Rp 7,5 miliar. Saat ini, dana tersisa sekitar Rp 2,2 miliar.

“Didirikan 2017 sudah rugi Rp 5 miliar. Kebutuhannya sudah terpakai 5,38 miliar dalam setahun, tetapi belum ada kemajuan,” ujarnya.

Herman juga menyoroti peran Pemkot Bandung yang lemah dalam menempatkan komposisi komisaris dan direksi, dibanding pemilik 30% saham PT BII dari swasta, PT Panca Terang Abadi. Sebagai pemilik 70% saham, Pemkot Bandung hanya menyimpan satu direktur utama dan satu komisaris utama. Komisaris utama pun sudah memasuki masa pensiun.

“Sebagai pemegang saham mayoritas susunan direksi strategis seharusnya dipegang pemkot. Harus punya kendali lebih tinggi. Di sana (PT Panca Terang Abadi) direksi 2, komisaris 2. Dari keadilan komposisi seharusnya kita lebih banyak. Kami menyarankan ke owner (pemkot) kalau memang akan menghidupkan ini, harus optimal,” ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Hasan Faozi menyatakan, sebetulnya PT BII sudah memiliki dua proyek besar. Pertama, pengembangan kawasan lahan bekas kawasan industri Kiaracondong seluas 13,2 hektare yang dirancang dibangun pusat bisnis terpadu seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga apartemen.

Namun, belum ada dokumen serah terima aset dari pemkot setelah Perda Penyertaan Modal PT BII disahkan. Yang paling siap, PT BII memiliki proyek pemindahan kabel telekomunikasi ke bawah tanah (ducting) di seluruh Kota Bandung sepanjang 1.176 kilometer.

Diketahui, proyek ini tinggal menunggu kerja sama operasional (KSO) antara PT Bandung Infra Investama (BII) dan investor pemenang lelang PT Mora Telematika Indonesia (Moratel). Disebutkan, total nilai investasi ducting mencapai Rp 1,3 triliun. Nilai ini, kata Faozi, sebetulnya bisa menghasilkan pendapatan besar baru bagi Pemkot Bandung, sekaligus menutup kebutuhan biaya operasional.

“Yang sudah jelas di depan mata ducting. Seluruh persyaratan sudah dilengkapi. Tinggal KSO. Mana yang lebih dulu, kami tidak mau tahu. Diusahakan secepatnya harus ada yang berjalan. Khususnya penyelamatan PT BII yang katanya bisa menghasilkan Rp 2,75 miliar per bulan dari ducting,” tuturnya.

Ia juga meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT BII pada 19 Juni mendatang menghasilkan komposisi komisaris dan direksi yang proporsional bagi pihak Pemkot Bandung. Kabag Ekonomi Pemerintah Kota Bandung Lusi Lesminingwati mengatakan, Pemkot Bandung masih menunggu perkembangan dari RUPS terkait kelanjutan realisasi sejumlah proyek PT BII.

“Jadi dalam waktu dekat akan ada undangan direksi kepada Pak Wali selaku pemilik saham 70% untuk melakukan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa. (Terkait aset) Kenapa kita bahas RUPS Luar Biasa, karena bersamaan dengan berita acara serah terima aset. (Untuk ducting) Kita tinggal nunggu KSO, apakah Pak Wali menyetujui (KSO),” ujarnya.***

 

Bagikan: