Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 20.9 ° C

Wali Kota Cimahi Ancam Pecat ASN yang Ikut Aksi 22 Mei

Ririn Nur Febriani
WALI Kota Cimahi  Ajay M. Priatna melarang keras ASN di lingkungan Pemkot Cimahi mengikuti aksi di KPU Jakarta, tanggal 22 Mei 2019. Pemecatan membayangi mereka yang melanggar.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
WALI Kota Cimahi Ajay M. Priatna melarang keras ASN di lingkungan Pemkot Cimahi mengikuti aksi di KPU Jakarta, tanggal 22 Mei 2019. Pemecatan membayangi mereka yang melanggar.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

CIMAHI, (PR).- Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna melarang keras jajaran aparatur sipil negara (ASN)  Pemkot Cimahi ikut dalam aksi 22 Mei 2019 ke Jakarta. Sanksi maksimal berupa pemecatan bakal diterapkan.

"Kami larang dengan sangat ASN ke Jakarta. Tidak boleh, akan saya langsung pecat," ujar Ajay, ditemui di sela-sela peluncuran Operasi Pasar Murah (OPM) di Kantor Kecamatan Cimahi Utara Jalan Jati Serut Kota Cimahi, Selasa 21 Mei 2019.

Menurut Ajay, sanksi pemecatan merupakan sanksi maksimal bagi ASN yang melanggar aturan. Demonstrasi tersebut akan berlangsung Rabu 22 Mei 2019, di Kantor KPU Pusat, Jakarta. Dia mewanti-wanti anak buahnya tidak berangkat ke Jakarta.

"Ngapain ASN ke sana, tidak seharusnya datang apalagi ikut-ikutan karena ASN harus netral. Kalau datang ya jelas melanggar aturan, sesuai ketentuan sanksi berat maksimal dengan pemecatan," ucapnya.

Netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Terkait sanksi, muncul dalam PP 53 Tahun 2010 dengan sanksi terberat hingga  pemecatan.

Menurut Ajay, masih banyak tugas dan tanggung jawab para birokrat tersebut dibanding terjun dalam aksi politik. "Boro-boro mikirin tanggal 22, banyak tugas kita yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Dia mengaku sejauh ini tidak menemukan jajaran ASN yang ikut aksi politik. "Tidak ada sih, ya mudah-mudahan tidak. Makanya sebelum itu ada kami peringatkan dengan keras agar tidak ikut terprovokasi dan terlibat aksi tersebut," jelasnya.

Ia menjelaskan langkah itu diambil untuk menjaga situasi kondusif usai Pemilu 2019. Ia ingin semua lapisan masyarakat tetap hidup berdampingan dan bersatu usai pesta demokrasi berlalu. ***

Bagikan: