Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sebagian berawan, 19.9 ° C

Pemberian THR Sifatnya Wajib bagi Perusahaan

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI pencairan THR.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI pencairan THR.*/DOK. KABAR BANTEN

BANDUNG, (PR).- Perusahaan yang ada di Jawa Barat sudah harus membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan pada H-7 Lebaran 2019. 

Hal tersebut sesuai dengan imbauan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa dan surat edaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat. 

Iwa mengatakan, pemilik perusahaan juga harus memiliki kesadaran dari diri sendiri agar membayarkan THR tepat waktu. Karena  hal tersebut juga menyangkut hajat para pekerja. 

"Paling lambat itu harus sudah diberikan pada H-7, THR kepada para pekerja, kami tegaskan jangan diundur-undur lagi," kata Iwa, Kamis 16 Mei 2019 di Bandung. 

Iwa menjelaskan, THR ini merupakan gaji tambahan yang rutin dilakukan oleh perusahaan sebagai gaji ke-13. Jadi sudah seharusnya anggaran THR disiapkan dari jauh-jauh hari. 

"Jadi tidak ada alasan jika THR ini dibayar terlambat kepada para pekerja," ucap Iwa. 

Terlebih aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

"Pasal 5 ayat (4) menyebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ucap Iwa. 

Iwa menjelaskan, berdasarkan pasal 3 ayat (1a), pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau satu tahun secara terus menerus atau lebih adiberikan THR sebesar 1 bulan gaji. 

Sementara ayat (1b) menjelaskan, pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji kemudian dibagi 12 (bulan). 

Sanksi denda

Sementara bagi tenaga kerja kontrak yang habis kontraknya beberapa hari sebelum Ramadan, Iwa menyatakan, tidak berhak atas THR.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan ini akan mendapat sanksi tegas. Ada sanksi administrasi," katanya.

Lebih jauh, Iwa mengutip pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengusaha yang terlambat membayar THR,l akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. 

"Akan tetapi, sesuai ayat (2), pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja," kata Iwa kepada wartawan Galamedia, Anthika Asmara.

Sedangkan pasal 11 menyebutkan bahwa pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif. Sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iwa berharap, tahun ini, jumlah keluhan keterlambatan ataupun kekurangan pembayaran THR tidak terulang, baik dari BUMD/BUMN maupun perusahaan swasta di wilayah Jabar. Sehingga, semua pihak bisa merayakan Lebaran dengan dengan tenang dan nyaman.

"Pemantauan akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Harapannya sih tanpa perlu dipantau, semua pelaku usaha menjalankan kewajibannya terkait THR dengan baik," tutur Iwa. 

Posko konsultasi

Sementara itu untuk melindungi hak-hak para pekerja Disnakertrans provinsi Jawa Barat menyiapkan, Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan (THR) Hari Raya 2019.

Kepala Disnakertrans Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan, pembentukan posko satgas tersebut, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 

"Sejumlah hal yang harus dipahami oleh seluruh perusahaan dan pekerja. Seperti sifat THR dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dari yang awalnya adalah bersifat rekomendatif sekarang telah bersifat wajib," kata Ade.

Lebih lanjut Ade menuturkan, karena THR saat ini bersifat wajib maka akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksinya diatur dalam Permenaker No. 20 tahun 2016. Sanksi administratif dalam ketentuan tersebut disesuaikan dengan sanksi-sanksi lain yang terkandung dalam PP 78/2015.

"Artinya perusahaan dapat dibekukan kegiatan usahanya apabila dengan sengaja tidak memberikan THR kepada para pekerjanya. Dan karena sifatnya wajib serta terancam sanksi, maka penegakkan hukum atas pemberian THR ini akan diawasi langsung oleh para Pengawas Ketenagakerjaan," tuturnya.***

Bagikan: