Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Langit umumnya cerah, 23 ° C

Desa Kidangpananjung, Cililin Ditetapkan Status Tanggap Darurat

Hendro Susilo Husodo
BUPATI Bandung Barat Aa Umbara Sutisna meninjau longsor di Kampung Cicapeu, Desa Kidangpananjung, Kecamatan Cililin, Kamis, 16 Mei 2019.*/HENDRO SUSILO/PR
BUPATI Bandung Barat Aa Umbara Sutisna meninjau longsor di Kampung Cicapeu, Desa Kidangpananjung, Kecamatan Cililin, Kamis, 16 Mei 2019.*/HENDRO SUSILO/PR

NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status tanggap darurat atas bencana longsor Kampung Cicapeu, Desa Kidangpananjung, Kecamatan Cililin. Selama dua pekan masa tanggap darurat, kebutuhan logistik untuk penanganan darurat bencana pun dijamin oleh pemerintah.  

Demikian disampaikan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna di sela kunjungan ke lokasi longsor, Kamis, 16 Mei 2019. Bersama para petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Umbara melihat kondisi warga yang rumahnya rusak dan terancam longsor di tenda pengungsian. 

"Selama 14 hari ini kami penuhi, jadi tidak membebani rakyat. Dari mulai makan, kesehatan, tanggung jawab kami, pemerintah daerah. Saya sudah siapkan, semua perangkat yang harus bertugas di sini tetap bertugas di sini. Sahur juga di sini, rekan-rekan kami," kata Umbara.

Menurut dia, status tanggap darurat atas bencana longsor Kampung Cicapeu ditetapkan mulai 14 Mei 2019 sampai 28 Mei 2019. Setelah longsor di Kidangpananjunh terjadi pada 12 Mei 2019 malam, Umbara menyatakan bahwa perangkat daerah langsung turun tangan, termasuk Dinas Kesehatan.

"BPBD sudah turun, Dinkes sudah turun, semua perangkat kami yang mesti membantu longsor ini sudah turun dari mulai kejadian. Ada kejadian, harus cepat. Hari ini saya pantau langsung ke lapangan, dari beberapa titik kejadian, ada masjid yang hilang, berapa puluh rumah yang hilang," tuturnya.

Untuk membuka kembali jalan sepanjang 1,7 kilometer yang terputus, lanjut dia, pemerintah pun menghadirkan dua unit alat berat. Diharapkan, dalam waktu dua pekan ke depan jalan yang terputus itu dapat terbuka kembali, sehingga masyarakat tidak terisolasi. 

"Kemudian untuk masyarakat, yang sekitar 200 orang, kami ungsikan dan siapkan poskonya. Di samping disiapkan poskonya, makannya juga dibuatkan dapur umum, buat buka puasa dan sahur kami berikan. Pelayanan kesehata juga, supaya masyarakat tetap sehat jadi ada pemeriksaan," paparnya.

Setelah akses jalan terbuka kembali, Umbara menyatakan bahwa untuk pembangunan ulang masjid bisa dilakukan secepatnya tanpa menggunakan APBD. Asal, kata dia, terdapat lokasi baru yang aman. Melihat kontur tanah yang terdapat banyak titik longsor, Pemkab Bandung Barat pun menunggu kajian dari Badan Geologi.

"Saya melihat sendiri dengan teman-teman, ini harus bisa segera diselesaikan supaya nanti pada Hari Raya Idul Fitri, masyarakat bisa ikut merayakannya, walaupun rumahnya belum selesai diperbaiki. Untuk masjid, kapanpun boleh diperbaiki. Mau besok, kalau kajian geologinya sudah beres, mesti pindah di mana, tanahnya ada, kami langsung perbaiki tanpa APBD," katanya.

Kepala Pelaksana BPBD KBB Duddy Prabowo menambahkan, untuk masa tanggap darurat bencana disiapkan anggaran dari pos bantuan tidak terduga (BTT). Di tahap awal, rencananya akan dikucurkan anggaran sekitar Rp 400 juta. Anggaran itu bisa bertambah, mengingat perhitungan kerusakan akibat longsor masih dilakukan. 

"Kalau hasil penghitungan sementara, kerugian untuk rumah-rumah warga yang rusak saja sekitar Rp 700-900 juta. Itu belum termasuk ladang sawah dan infrastruktur jalan yang rusak. Bisa jadi angka kerugian itu bertambah lagi, karena perhitungan terus dilakukan," terang Duddy.

Berdasarkan hasil pendataan BPBD, longsor di Kidangpananjung setidaknya mengakibatkan sebanyak 8 rumah rusak berat, 13 rumah rusak sedang, dan 33 rumah rusak ringan. Di Kampung Cicapeu itu, sebanyak ratusan jiwa harus mengungsi, kemudian jalan yang terputus longsor mengisolasi puluhan warga.***

Bagikan: