Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sebagian berawan, 20.5 ° C

Pedagang Pasar Ciwidey Tolak Serahkan Sertifikat Tanah

Handri Handriansyah
PASAR Ciwidey.*/ADE MAMAD/PR
PASAR Ciwidey.*/ADE MAMAD/PR

SOREANG, (PR).- Pedagang Pasar Ciwidey mengaku dibuat bingung dengan langkah Pemerintah Kabupaten Bandung yang meminta sertifikat kepemilikan kios mereka. Di sisi lain, Pemkab juga memberikan kompensasi kepada PT PCS sebagai pengembang yang dinilai sudah tidak memilik hak atas pasar tersebut.

Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Pedagang Pasar Ciwidey (LP3C) Eman Sukirman mengatakan, hal itu diketahui oleh para pedagang saat Pemkab mengadakan pertemuan dengan perwakilan pengembang dan pedagang di beberapa waktu lalu. "Dalam pertemuan di ruangan Masjid Madrasah Attajirin itu, perwakilan Pemkab yang berbicara adalah Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan pada Disperindag Kabupaten Bandung Pujo Semedi," ucapnya saat dihubungi Rabu, 15 Mei 2019.

Dalam pertemuan itu, kata Eman, pihak Pemkab meminta sertifikat kepemilikan kios kepada para pedagang. Namun para pedagang menolak permintaan tersebut karena tahu betul bahwa sertifikat tersebut merupakan nyawa mereka.

"Dalam pertemuan itu juga dibicarakan bahwa akan ada kompensasi Rp 4,8 miliar untuk pengembang, bukan pedagang yang dimintai sertifikatnya. Namun untuk detilnya saya tidak begitu paham mengapa sampai ada kompensasi untuk pengembang," tutur Eman.

Justru merupakan percepatan pelaksanaan putusan

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Bandung Dicky Anugrah menegaskan, semua langkah yang sudah dilakukan sejauh ini justru merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus gugatan class action pedagang Pasar Ciwidey. "Dalam putusan itu kan ada dua perintah utama yaitu pencabutan blokir sertifikat milik pedagang di BPN dan Pemkab mengelola Pasar Ciwidey," ujarnya.

Dicky menambahkan, Pemkab belum bisa mengelola apalagi melakukan pembangunan infrastruktur di Pasar Ciwidey tanpa adanya serah terima aset dari PT PCS. Soalnya sejak awal, pembangunan Pasar Ciwidey memang sempat dikerjasamakan antara Pemkab dengan PT PCS.

"Akhirnya setelah putusan gugatan class action, kami menggugat PT PCS yang belum juga menyerahterimakan aset seluas sekitar 36.000 meter persegi tersebut. Gugatan itu kemudian dimediasi oleh pengadilan yang melahirkan akta perdamaian antara Pemkab Bandung dengan PT PCS," kata Dicky.

Dalam akta tersebut, PT PCS sepakat untuk secepatnya menyerahkan alas hak aset kepada Pemkab Bandung. Sebagai konsekuensinya, Pemkab diharuskan memberi kompensasi sebesar Rp 4,8 miliar kepada PT PCS.

Namun kompensasi tersebut ditegaskan Dicky, bukan untuk pembayaran lahan. "Kompensasi itu hanya untuk percepatan penyelesaian masalah Pasar Ciwidey," ujarnya.

Di sisi lain, Dicky paham betul bahwa sebagian hak atas bangunan pasar sudah dialihkan ke para pedagang. PT PCS mengaku kepada Pemkab bahwa dari 36.000 meter persegi itu, hanya 7.000 meter persegi yang sudah dialihkan haknya ke pedagang. 

"Namun kami ingin memastikan jangan sampai ternyata yang sudah dialihkan ke pedagang lebih dari itu. Setelah serah terima alas hak dari PT PCS, para pedagang tetap memiliki hak atas kios mereka sesuai sertifikat hak guna bangunan yang dialihkan dari PT PCS saat pembelian. Namun serah terima itu membuat Pemkab memiliki kewajiban untuk mengelola dan membangun infrastruktur pasar sekalipun kiosnya milik para pedagang," kata Dicky.

Sertifikat dipinjam hanya untuk pendataan

Sementara itu Kabid Sarana Distribusi Perdagangan pada Disperindag Kabupaten Bandung Pujo Semedi menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan para pedagang, pihaknya hanya meminta para pedagang mengumpulkan sertifikat milik mereka untuk dipinjam. Hal itu terkait pendataan yang harus dilakukan untuk mengetahui luasan pasti yang sudah dialihkan PT PCS kepada para pedagang.

"Jangan sampai luasan yang sudah menjadi milik pedagang ternyata lebih dari yang diakui PT PCS. Setelah data itu lengkap, serah terima bisa dilakukan dan kami bisa segera membangun infrastruktur dan mengelola pasar," tutur Pujo.

Pujo menambahkan, pihaknya pun berkepentingan untuk mengakselerasi putusan pengadilan karena sudah diberi anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan sekitar Rp 1,5 miliar tahun ini. Jangan sampai anggaran itu kembali tidak terserap seperti pada 2016-2018, karena terkendala wewenang yang belum jelas.***

Bagikan: