Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Sebagian berawan, 15.5 ° C

Bukan Hanya Uang Ketupat, Pengusaha Harus Berikan THR secara Utuh

Novianti Nurulliah
ILUSTRASI tunjangan hari raya (THR).*/DOK PR
ILUSTRASI tunjangan hari raya (THR).*/DOK PR

BANDUNG, (PR), - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jawa Barat menargetkan semua perusahaan di Jabar menunaikan kewajiban tunjangan hari raya (THR) tahun 2019 ini. Sejumlah upaya pun ditempuh Disnaker guna mencapai target dan menekan jumlah aduan atau laporan pelanggaran terhadap pemenuhan hak pekerja. 

Kepala Disnaker Jabar, Ade Afriandi, menuturkan, pada tahun 2018 lalu, pihaknya menerima 14 laporan dari lima UPTD Pengawas Tenaga Kerja di Jabar. Rata-rata, perusahaan tidak membayar THR secara utuh meski masa kerja pegawainya lebih dari satu tahun. Ada juga perusahaan yang hanya membayar uang ketupat yang besarannya jauh dari nilai satu kali gaji pegawai. 

"Kalau berdasarkan Sistem Wajib Lapor Perusahaan secara online dari Kemnaker (WLKP), pada 2018 terdapat 14. 680 perusahaan, sedangkan tahun 2019 hingga per hari ini ada 19.549 perusahaan. Harapannya, semua perusahaan dapat penuhi kewajiban besaran maupun waktu pemberian THR kepada pekerja atau buruh sesuai Permenaker 6/2016 dan SE Menaker RI 2/2019," ujar Ade, Rabu, 15 Mei 2019.

Ia mengatakan, Disnakertrans Jabar membuka Pos Layanan Pengaduan THR di setiap Kantor UPTD Wasnaker Wilayah I hingga V, termasuk kantor Disnakertrans Jabar. Selain itu, ada juga sosialisasi dalam forum LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Prov Jabar dengan Kab/Kota.

Meski demikian, Ade tidak memungkiri ada kemungkinan perusahaan tidak patuh. Pihaknya pun mengagendakan untuk melakukan inspeksi dalam waktu dekat guna mendorong perusahaan mematuhi aturan dan juga mengetahui persoalan di lapangan. 

THR diberikan paling lambat seminggu sebelum hari raya

ILUSTRASI pencairan THR.*/DOK. KABAR BANTEN

Selain itu, Ade mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi surat edaran Kemenaker. Mengutip surat edaran tersebut, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Selain itu, THR juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

"Besaran THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah," kata dia. 

Ia mengatakan, THR Keagamaan wajib dibayarkan paling Iambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Apabila pengusaha terlambat membayar atau tidak membayar THR Keagamaan, pengusaha dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.***

Bagikan: