Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sebagian berawan, 20.5 ° C

Pemkot Cimahi Dorong Pengusaha Bayarkan THR Sepekan Sebelum Hari Raya

Ririn Nur Febriani
ILUSTRASI tunjangan hari raya (THR).*/DOK PR
ILUSTRASI tunjangan hari raya (THR).*/DOK PR

CIMAHI, (PR).- Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan, perusahaan di Kota Cimahi wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada semua karyawan. Tunjangan itu harus diberikan tujuh hari sebelum Idul Fitri 1440 Hijriyah.

Demikian diungkapkan Ngatiyana ditemui dikantornya di kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Selasa, 14 Mei 2019. "Secara umum, peraturan pemerintah belum turun terkait THR. Tapi, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa minimal 1 minggu THR bagi karyawan harus dibagikan," ujarnya.

Jumlah perusahaan di Kota Cimahi mencapai 593. Rinciannya, 131 perusahaan besar, 91 perusahaan sedang dan 371 perusahaan kecil. Ratusan perusahaan tersebut wajib membayarkan THR-nya kepada 82.296 karyawan se-Kota Cimahi.

Pemberian THR bagi karyawan dan buruh mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016. Jika THR itu terlambat diserahkan kepada karyawan, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi berupa denda. 

"Bisa dikenakan sanksi sesuai aturan. Kecuali perusahaan menyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya karena secara keuangan tidak memungkinkan," jelasnya.

Jika surat dari pemerintah pusat sudah turun, lanjut Ngatiyana, pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat surat edaran ke perusahaan. "Supaya segera membayar THR sesuai aturan. Mudah-mudahan tidak ada yang terlambat atau bermasalah. Jika ada perusahaan menyatakan tidak mampu, akan ada monitoring dulu," ucapnya.

Pemkot Cimahi juga membuka posko pengaduan THR. "Sehingga karyawan bisa mengadukan jika mengalami hal merugikan terkait THR," katanya.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Cimahi Asep Herman. "Posko Pengaduan THR nantinya akan menjadi pusat pengaduan bagi karyawan perusahaan di Kota Cimahi jika terjadi masalah dalam pencairan THR. Seperti keterlambatan pencairan dan sebagainya. Tahun lalu ada PT Matahari yang dibayarnya dicicil. Mudah-mudahan tahun sekarang itu tidak ada," kata Asep.

Pendirian posko dimaksudkan sebagai bagian dari langkah pemerintah menampung keluhan karyawan, berkaitan dengan penyaluran THR yang menjadi kewajiban perusahaan. "Oleh karenanya, kami meminta buruh atau pekerja melapor jika mereka tidak memperoleh haknya dengan baik dalam hal THR," ucapnya.

Menurut Asep, setiap tahunnya posko pengaduan tersebut dibentuk. Untuk itu sangat diharapkan kerja sama dari karyawan memanfaatkan posko pengaduan THR. 
"Setiap hari ada personil yang bertugas di posko pengaduan. Termasuk petugas pengawas perusahaan sehingga mudah untuk melakukan korscek ke perusahaan jika ada pengaduan dari pekerja," katanya.

Perihal besaran THR yang akan diterima karyawan, disesuaikan dengan masa kerja karyawan. Untuk masa kerja di atas satu tahun, harus menerima THR sebesar gaji pokok. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun, besaran THR dibawah gaji pokok. 

"Aturannya begitu. Disesuaikan dengan masa kerja. Kalau yang setahun ke bawah ada rumusnya lagi, dibawah gaji pokok," jelasnya.***

Bagikan: