Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sebagian berawan, 20.5 ° C

Hindari People Power Karena Bisa Berujung Perpecahan

Ririn Nur Febriani
Pilpres 2019.*/DOK. PR
Pilpres 2019.*/DOK. PR

 

CIMAHI, (PR).- Polemik adanya seruan gerakan People Power untuk menggoyang hasil Pemilu 2019 mendapat kritik dari ulama di Kota Cimahi. Saling klaim kemenangan dari dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden membuat masyarakat bingung sehingga berpotensi adanya saling tuduh soal kecurangan yang bisa berujung perpecahan.

Ketua MUI Kota Cimahi sekaligus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), K.H. Alan Nur Ridwan, meminta masyarakat menghormati tahapan Pemilu Serentak 2019 yang masih berlangsung hingga kini. Saat ini,  KPU sebagai penyelenggara Pemilu Serentak 2019 masih melakukan proses rekapitulasi hasil raihan suara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Pemilu sudah selesai sampai dengan pleno KPU di daerah. Secara keseluruhan juga berlangsung jujur dan adil. Jadi tidak perlu ada upaya mempertanyakan hasil pemilu, jangan dulu saling klaim, jangan mendorong melakukan people power karena bisa memicu perpecahan akibat perbedaan dukungan. Sebaiknya kita hindari," ujarnya, Selasa, 14 Mei 2019.

Jika masyarakat dan kelompok tertentu tetap melakukan people power, hal tersebut dikhawatirkan bisa mencederai demokrasi yang sudah berjalan. "Sangat tidak setuju cara-cara inkonstitusional atau people power dalam menyikapi hasil pemilu. Lakukan dengan cara konstitusional dan tetap menjaga kerukunan umat. Ini yang lebih penting untuk menjaga keutuhan Indonesia," ucapnya.

Pihaknya meminta agar masyarakat menyerahkan hasil Pemilu 2019 pada rapat pleno yang dilakukan KPU pusat. Sepatutnya masyarakat mulai kembali merekatkan persatuan usai terpisah menjadi dua bahkan lebih kubu selama pelaksanaan Pemilu 2019.

"Biarkan KPU menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu 2019 sampai tuntas. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa dan lumrah. Perbedaan pilihan itu merupakan konsekuensi logis dari sebuah demokrasi. Siapa pun yang terpilih, itu adalah hasil pilihan rakyat dan harus diterima," jelasnya. 

Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, K.H. Muhammad Ridwan menyatakan hal serupa. Dia meminta seluruh pasangan calon, relawan, maupun simpatisan memiliki sikap yang dewasa, keikhlasan, kerelaan, dan kerendahan hati karena hasil Pemilu menyangkut kepentingan bersama.

"Tunjukkan kedewasaan dengan menerima hasil pemilu berdasarkan hasil pleno KPU. Jangan arahkan masyarakat untuk melakukan gerakan people power," katanya.***

Bagikan: