Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Umumnya berawan, 28 ° C

Ganti Rugi Rp 19 Miliar Ditolak, PT Ultrajaya Ajukan Banding

Cecep Wijaya Sari
BURUH pabrik PT Ultrajaya saat melakukan mogok kerja pada September 2018 lalu lantaran terjadi masalah hubungan industrial dengan perusahaan.*/DOK. PR
BURUH pabrik PT Ultrajaya saat melakukan mogok kerja pada September 2018 lalu lantaran terjadi masalah hubungan industrial dengan perusahaan.*/DOK. PR

NGAMPRAH, (PR).- Manajemen PT Ultrajaya Milk Industry mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menolak gugatan atas ganti rugi sebesar Rp 19 miliar. Gugatan tersebut ditujukan kepada organisasi buruh Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK RTMM-SPSI-SPSI) dan para pengurusnya.

Kuasa Hukum PT Ultrajaya, Jogi Nainggolan mengungkapkan, ada empat gugatan yang diajukan. Namun dalam putusan PN Bale Bandung tentang Perkara dan Perdata Nomor 226/pdt.G/2018/2018/ PN.Blb, 23 April 2019, tidak semua dikabulkan.

"Perkara yang tidak dikabulkan tersebut, yaitu tuntutan ganti rugi sebesar Rp19 miliar pada tergugat I dan II. Majelis hakim hanya mengabulkan perkara bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," katanya, Selasa, 14 Mei 2019.

Pihak penggugat kemudian mengajukan banding ke PN Bale Bandung pada 7 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 226/Pdt.G/2018/PN.Blb.Jo. 22/Pdt.BD/2019/PN.Blb. Penggugat meminta agar ganti rugi akibat demo buruh dikabulkan.

Jogi mengungkapkan alasan PT Ultrajaya Tbk melakukan gugatan terhadap organisasi dan pengurus serikat pekerja tersebut. Pada 12-13 September 2018, sebagian karyawan PT Ultrajaya melakukan aksi mogok kerja dengan menuntut beberapa hal, antara lain meminta perusahaan menetapkan batas pensiun di usia 56 tahun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun.

Menurut dia, penyelesaian sengketa dengan karyawan sebenarnya sudah dilakukan melalui berbagai upaya, baik secara bipartit maupun tripartit dengan melibatkan pemerintah daerah. Namun, upaya tersebut tidak pernah menemui titik terang, sehingga jalur hukum terpaksa ditempuh terkait dengan UU Keternagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Usia Pensiun.“Dan keputusan ini sudah inkrah kerena pihak tergugat tidak mengajukan kasasi,” ujarnya.

Kemudian dalam jalur hukum tersebut, PT Ultrajaya memenangi sidang pengadilan hubungan industrial (PHI). Sementara itu, terkait perkara perdata yang diajukan ke PN Bale Bandung berupa ganti rugi, menurut Jogi cukup beralasan.

"Akibat demo karyawan tersebut, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp19 miliar. Atas dasar inilah kami melayangkan gugatan ke PN Bale Bandung,” ujarnya.***

Bagikan: