Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 20.9 ° C

Migran Service Center Segera Berlakukan Sistem Navigasi Migran

Tim Pikiran Rakyat
KADISNAKERTRANS Jawa Barat Ade Afriandi saat memberikan keterangan pers, Minggu 12 Mei 2019, di Gedung Disnakertrans Jawa Barat, Jln. Soekarno Hatta, Bandung.*/ERIYANTI NURMALA DEWI/PR ISNTITUTE
KADISNAKERTRANS Jawa Barat Ade Afriandi saat memberikan keterangan pers, Minggu 12 Mei 2019, di Gedung Disnakertrans Jawa Barat, Jln. Soekarno Hatta, Bandung.*/ERIYANTI NURMALA DEWI/PR ISNTITUTE

BANDUNG, (PR).- Migran Service Center akan segera memberlakuan sistem navigasi bagi para buruh migran. Sistem navigasi ini nantinya bukan hanya menjadi basis data buruh migran tetapi juga memperlihatkan pergerakan (mobile) buruh migran yang bekerja di luar negeri. Diharapkan dengan adanya sistem navigasi seperti ini buruh migran yang ada di luar dapat lebih terlindungi.

Kadisnakertrans Jawab Barat Ade Afriandi menyampaikan hal itu kepada media, di Gedung Disnakertrans Jabar, Jln. Soekarno Hatta Bandung, Minggu 12 Mei 2019. Menurutnya, migran center dan sistem navigasi migran center ketupakan satu dari enam action plan Disnakertran Jawa Barat ke depan. 

"Migran Center sudah menjadi bagian dari action plan kita, terlebih dengan adanya kasus TKI Aminah yang dipulangkan dari Arab Saudi kemarin, lembga ini bukan hanya mendesak dioptimalkan tetapi juga dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung yang dapat melindungi para migran saat bekerja," ujarnya.

Migran Service Center dengan sistem navigasinya nanti, lanjut Ade, akan menjadi sarana yang dapat melacak "track" para tenaga kerja Jawa Barat yang bekerja di luar negeri sehingga ada back up data yang memudahkan kebijakan.  “Dengan sistem ini kami ingin merekam calon tenaga kerja harus mulai ari pendaftaran, penempatan sampai dengan pulang lagi,” ungkapnya.

Diakuinya, saat ini pengiriman migran ke luar negeri masih belum dibuka moratoriumnya. Namun jika lembaga ini dioptimalkan, akan sangat banyak para pihak yang terbantu. Sebab perlindungan migran melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, asosiasi pekerja, maupun keluarga pekerjanya itu sendiri. 

Kadis juga menambahkan, lima action plan lainnya adalah percepatan pengupahan yang mengarah pada reformasi pengupahan; mendorong penguatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pengawasan dengan hubungan industrial; melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, baik lokal, regional maupun internasional; optimalisasi mobile training unit di desa-desa agar calon tenaga kerja yang ada di desa tidak lari ke kota; dan membuat konsep Demo Cration of labour (DCL) yang sudah dicoba pada saat peringatan "May Day" kemarin.***
 

Bagikan: