Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sebagian berawan, 20.5 ° C

Isu Politik Masih Tren Aduan di Jabar Saber Hoaks

Novianti Nurulliah
WARGA menunjukkan stiker Jabar Saber Hoaks di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 7 Desember 2018. Jabar Saber Hoaks merupakan lembaga yang akan memverifikasi konten dan informasi hoaks khususnya di Jawa Barat.*/ANTARA
WARGA menunjukkan stiker Jabar Saber Hoaks di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 7 Desember 2018. Jabar Saber Hoaks merupakan lembaga yang akan memverifikasi konten dan informasi hoaks khususnya di Jawa Barat.*/ANTARA

BANDUNG,(PR).- Meski pemilihan presiden dan juga legislatif usai, pengaduan terkait konten politik tetap mendominasi laporan kepada Jabar Saber Hoaks. Seputar isu politik terus mengemuka terlebih soal proses penghitungan suara. Di antaranya soal keributan karena kecurangan, ternyata hanya debat biasa di Cianjur.

"Isu politik masih menjadi tren cek fakta yang kami lakukan di Jabar Saber Hoaks seperti soal tuduhan kecurangan KPU, yang rame soal meninggalnya KPPS yang diracun. Kemudian saling klaim kemenangan, media kredibel sudah benar beritanya tapi dinarasikan berbeda dengan meligitimasi salah satu lembaga hitung cepat," ujar Alfianto Yustinova, Kepala divisi verifikasi dan diseminasi Jabar Saber Hoaks ketika dihubungi "PR", Kamis, 9 Mei 2019.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Jabar Saber Hoaks selama April 2019, dari 145 aduan isi Politik mendominasi dengan 57,93%, Kesehatan (15.17%), Penipuan (2,76%), Regulasi/hukum (2,07%), Lalu lintas (0,69%), SARA (0,69%), Daily Lives (6,90%), Peristiwa Ajaib (6,21%), Kriminalitas (2,76%), Bencana (0,69%), dan lain-lain (4,18%).

"Jadi dari 145 berita Hoaks yang JSH klarifikasi, 84 di antaranya Hoaks politik. 44 sebelum 17 April, 40 sesudah 17 April," ucap dia. 

Beberapa di antaranya, kata dia, masuk ranah hukum yang tengah ditangani oleh kepolisian. "Yang masuk ranah hukum itu soal isu kecurangan di Tasik. Tapi kami bukan melaporkan, kami hanya mengklarifikasi saja," ucap dia.

Alfianto pun mengatakan, meski sudah memasuki bulan puasa, atmosfer tersebut tidak memengaruhi panasnya isu-isu politik yang mampir di JSH. Diperkirakan, beredarnya informasi yang tidak jelas kebenarannya terkait politik bisa terjadi hingga tanggal 22 Mei mendatang atau tuntasnya seluruh penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

"Tugas kami di sini meminimalisir agar informasi hoaks tersebut tidak serta-merta dipercayai publik langsung melalui verifikasi yang dilakukan oleh kami," kata dia.

Sementara, kata dia, warganet pun harus selektif dalam mengonsumsi informasi. Jangan langsung memercayai sebuah informasi yang belum jelas, terlebih langsung disebarkan atau bahkan diviralkan.

"Waspadai juga kalau ada broadcast message bila postingan berjudul nada provokatif dengan ajakan share atau viralkan, dan jika ada potensi hoaks silakan ajukan ke kami," ujar dia.

Alfianto mengatakan, jika dilihat ternyata penyebaran hoaks itu musiman. Seperti halnya yang terjadi pada masa pemilu kemarin, terkait serangan hacker KPU hanya bertahan seminggu dan kemudian menghilang dan ganti isu lagi. Dengan demikian yang harus dilawan adalah para buzzer yang menciptakan hastag atau tagar.

"Dan itu jumlahnya banyak. Itu tugasnya pemerintah sama kominfo, buzzer ini akun anonim ketika diblokir mereka bisa bikin lagi dan berulang," ucap dia.

Selain itu, kata dia, yang saat ini perlu diwaspadai itu adalah penyebaran informasi lewat media yang tidak memiliki akreditasi atau abal-abal. Mereka membuat berita dengan judul yang click bite. Sementara berita diambil dari media mainstream.

"Isi berita benar tapi judulnya berubah total. Sekarang sistemnya mereka pantau berita kemudian mengcapturenya terus mereka ubah dan mereka sebarkan di FB dengan link blogspot mereka," ujar dia.

Sementara itu, terkait kegiatan JSH saat ini, Alfianto mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan kemudian merencankan kegiatan cek data untuk ngabuburit selama bulan puasa kali ini.***

Bagikan: