Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Umumnya cerah, 20.5 ° C

Penyelesaian Sengketa Perdata Lewat Arbitrase Mulai Dilirik

Muhammad Fikry Mauludy
*/DOK.PR
*/DOK.PR

BANDUNG, (PR).- Pelaku usaha mulai melirik penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum melalui lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase merupakan pilihan di samping lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan lainnya, seperti melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

“Kelebihan Arbitrase, sidangnya tidak terbuka untuk umum, waktunya relatif lebih cepat, putusannya final dan mengikat sehingga banyak yang tertarik. Tidak bertele-tele,” ujar Penasehat BANI Bandung, Kuswara S. Taryono, seusai workshop dan seminar dalam Kerja Sama Bidang ESDM DPD Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Jawa Barat dan BANI Bandung, di Braga, Bandung, Sabtu, 27 April 2019.

Bentuk penyelesaian sengketa yang paling dikenal publik dan telah lama digunakan yakni melalui pengadilan. Walau demikian, proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan sering menimbulkan permasalahan yaitu lamanya waktu penyelesaian sengketa.

Proses yang berjenjang mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung menuntut tahapan yang panjang. Sementara BANI merupakan salah satu lembaga otonom yang memiliki kewenangan melakukan peradilan arbitrase di tanah air. Sejak didirikan tahun 1977 silam, lembaga ini telah banyak menyelesaikan sengketa komersial di berbagai bidang.

Kuswara menuturkan, penyelesaian sengketa melalui arbitrase diyakini memiliki banyak kelebihan, mulai dari waktu relatif singkat, dapat dihindari ekspose dari keputusan di depan umum, hingga hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks.

“Tetapi, putusannya final dan mengikat. Tidak ada banding atau kasasi. Banyak jalur penyelesaian sengketa, banyak macam pengadilan, semua kita hargai saja. Ini hanya sebuah pilihan,” ujarnya.

Sandaran hukum putusan BANI juga kuat. Sesuai UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

“Dalam draft perjanjian disebutkan apabila terjadi sengketa maka menggunakan jalur arbitrase. Setelah terjadi sengketa juga boleh, tapi harus dibuat secara tertulis persetujuan kedua belah pihak. Syaratnya memang harus ada klausul arbitrase di dalam perjanjian. Kalau tidak ada klausul maka tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase,” ujarnya

BANI tidak hanya di berdiri pusat tetapi juga ada di daerah seperti Bandung dan Surabaya. Meski di daerah, kata dia, kewenangannya tetap maksimal. Di era globalisasi sekarang ini, BANI mulai menjadi salah satu alternatif penyelesaian hukum di luar peradilan umum. Para pelaku bisnis juga sudah banyak menggunakan atau memasukan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase di dalam perjanjian kerjasama.

“Contohnya sengketa tentang perdagangan, pertanahan, perbankan, properti. Cukup banyak. Tenaga kerja, juga perjanjian dengan pihak asing. Saya di Persib juga seperti itu. klausul perjanjian dengan pelatih atau pemain, atau sponsor asing. Yang tidak itu tentang cerai, waris, wakaf, belum memungkinkan,” kata Kuswara, yang juga menjabat Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat itu.

Ke depan ia berharap advokat dan praktisi hukum semakin paham bahwa ada domain penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui arbitrase.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Jawa Barat, Cecep Aminudin mengatakan, pemahaman publik yang utuh terkait arbitrase ini perlu didorong. DIa menilai keberadaan peradilan arbitrase ini meningkatkan efektifitas penyelesaian sengketa.

“Pemahaman mengenai jasa arbiter sebagai pihak yang memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan melalui arbitrase sangat diperlukan bagi peningkatan efektifitas penyelesaian sengketa,” ujarnya.

Ia memandang pemahaman mengenai jasa arbiter sebagai pihak yang memberikan putusan mengenai sengketa tertentu sangat diperlukan bagi peningkatan efektifitas peyelesaian sengketa. Ia juga berharap layanan lembaga arbitrase dapat lebih mudah diakses masyarakat luas sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa, serta memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu.***

Bagikan: