Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sebagian cerah, 28 ° C

Wali Kota Bandung Oded Danial: Silakan Tempuh Jalur Hukum

Muhammad Fikry Mauludy
WALI Kota Bandung Oded M Danial mewarni gambar mural pada kegiatan Bazar Sampah Kelurahan Babakan Penghulu, bertempat di Kampung Bebedahan, RW 2, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Sabtu 16 Maret 2019.*/RETNO HERIYANTO/PR
WALI Kota Bandung Oded M Danial mewarni gambar mural pada kegiatan Bazar Sampah Kelurahan Babakan Penghulu, bertempat di Kampung Bebedahan, RW 2, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Sabtu 16 Maret 2019.*/RETNO HERIYANTO/PR

BANDUNG, (PR).- Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, mempersilakan Benny Bachtiar untuk menempuh jalur hukum dalam gugatan terkait penetapan Sekda Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung meyakini telah menjalankan seluruh tahapan sesuai aturan, mulai lelang jabatan hingga penetapan Sekda Kota Bandung.

“Itu hak beliau. Kalau beliau mau (menempuh proses hukum) itu hak beliau. Sebagai warga negara yang baik, silakan saja. Nanti, ya, kita lihat dalam proses hukumnya seperti apa. Saya serahkan (kepada proses hukum),” ujar Oded di Balai Kota Bandung, Kamis, 25 April 2019.

Pernyataan itu diungkapkannya menanggapi rencana Benny Bachtiar, salah seorang kandidat Sekda Kota Bandung. Ia menggugat Oded ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) dalam kaitan penetapan Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (KBPP) Kota Bandung, Yayan A. Brillyana, menyatakan, sejak awal, proses lelang jabatan melewati setiap tahapan yang telah diatur. Kewenangan menjalankan proses lelang jabatan memang ada di Pemkot Bandung, melalui panitia seleksi.

Akan tetapi, kata Yayan, setiap tahapan yang dijalankan sangat diperhatikan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Pada setiap tahapan, mulai pengumuman sampai pelantikan, hanya KASN yang mempunyai otoritas untuk mengawasi prosesnya.

Yayan mengungkapkan, tahapan persyaratan semua sudah dilakukan dan dianggap sudah selesai oleh KASN. Jika terdapat satu persyaratan yang dianggap melanggar, KASN tidak akan mengeluarkan izin untuk melakukan tahapan seleksi lanjutan hingga tahap pengumuman.

BENNY Bachtiar.*/RIRIN NUR FEBRIANI/PR

Pansel sampai tiga besar, selanjutnya dipilih Wali Kota

Proses di KASN itu dianggap selesai ketika peserta lelang tersaring menjadi tiga besar. Sesudah tiga besar, kewenangan beralih dari panitia seleksi dan KASN kepada wali kota sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

“Itu hak prerogatif PPK. Tetapi karena memang ada UU Pemilu, bahwa enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah itu harus persetujuan menteri. Kalau misalnya posisinya seperti keadaan sekarang (enam bulan setelah wali kota dilantik), tidak perlu lagi rekomendasi,” ujar Yayan.

Yayan menuturkan, seluruh proses pemilihan kandidat tiga besar itu sudah melalui pansel yang terpercaya. Tim Pansel diketuai oleh Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta diisi juga oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat, IPDN, Psikologi UI, dan FISIP Unpad. Panitia seleksi juga tidak ada dari unsur Pemkot Bandung.

Lima hal yang menjadi bahan pertimbangan PPK untuk memilih sekda yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi bidang, kompetensi sosiokultural, dan rekam jejak. Selain itu, sekda juga harus berintegritas dan harus menjadi panutan karena dia pimpinan tertinggi.***

Bagikan: