Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 24 ° C

Kuota Haji Ditambah 10.000 Orang

Sarnapi
JAMAAH Haji.*/DOK PR
JAMAAH Haji.*/DOK PR

BANDUNG,(PR).- Pemerintah dan DPR telah menyepakati tambahan anggaran sebesar Rp 353,7 miliar untuk pelaksanaan ibadah haji bagi kuota tambahan sebanyak 10.000 orang. Sedangkan rekam biometrik bagi jemaah haji tetap diberlakukan sebagai kewenangan pemerintah Arab Saudi dan tidak dihapuskan sebagaimana rekam biometrik bagi jemaah umrah.

Hal itu dikatakan Menag Lukman Hakim Saifuddin saat hadir di Muswil Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK-KBIH) Jabar, di Hotel Grand Asrilia Kota Bandung, Rabu sore 24 April 2019. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi terpisah.

Menurut Lukman Hakim, penambahan alokasi  anggaran tersebut merupakan efek tambahan kuota haji sebanyak 10.000 orang. "Alhamdulillah, dalam rapat  kerja dengan DPR disetujui pelaksanaan tambahan kuota 10.000 tahun 2019 dengan segala pembiayaannya yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 353.725.060.559," katanya.

Menanggapi beberapa pertanyaan dan keluhan  dari pengurus FK-KBIH Jabar, seperti kesulitan mutasi jemaah dan rekam biometrik haji, Menag menyatakan, mutasi jemaah masih bisa dilakukan sebab zonasi kecamatan dalam pengkloteran jemaah haji ditiadakan.

"Sedangkan kebijakan rekam biometrik yang diminta FK-KBIH agar dilakukan di embarkasi haji seperti tahun lalu, maka kebijakan biometrik jemaah haji merupakan wewenangan pemerintah Saudi Arabia bukan pemerintah Indonesia," ujarnya.

Demikian pula tuntutan pengurus FK-KBIH Jabar agar ada kuota khusus bagi para pembimbing haji KBIH, Lukman mengatakan, porsi pembimbing haji KBIH diberikan untuk setiap 135 jemaah. "Jadi kalau KBIH memiliki 135 jemaah akan memperoleh satu porsi haji, namun kebijakan ini baru akan diberlakukan tahun depan sesuai dengan UU haji dan umrah yang baru," ujarnya.

Demikian pula keinginan KBIH agar pembimbing KBIH bisa memperoleh porsi Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD), menurut Lukman Hakim,  hal itu merupakan kewenangan pemerintah setempat. "Silakan melakukan pendekatan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebab kuota TPHD ada di pemerintah daerah," ujarnya.

Sedangkan Tubagus Ace mengatakan, persetujuan tambahan anggaran ini dipergunakan untuk pembiayaan akibat tambahan kuota 10.000 jemaah tersebut.  "Peruntukannya sebagai indirect cost untuk biaya pemondokan, transportasi, katering dan pelayanan ibadah haji lainya seperti manasik haji dan pelayanan kesehatan," ucap Ace.

Dia menambahkan, walaupun DPR masih reses, Komisi VIII DPR tetap menyelenggarakan rapat kerja karena menyangkut kepentingan umat yang memang sangat mendesak untuk persiapan tambahan 10.000 kuota haji itu. "Kalau kami siap kapan saja untuk membantu pemerintah merealisasikan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 orang sebagai hasil kunjungan kerja presiden ke Raja Arab Saudi belum lama ini," katanya.***

Bagikan: