Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 28.6 ° C

Alih Fungsi Lahan Capai 70%, Kawasan Bandung Utara Sudah Sekarat

Hendro Susilo Husodo
KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR
KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR

NGAMPRAH, (PR).- Kawasan Bandung utara (KBU) dinilai sudah berada dalam kondisi sekarat. Dari total luas KBU yang hampir 40.000 hektare, sekitar 70 persen di antaranya telah beralih fungsi. Akibatnya, cekungan Bandung terus-terusan diancam oleh bencana lingkungan.

Kondisi KBU yang sekarat itu dikampanyekan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan sejumlah komunitas di Punclut dalam rangka menyambut Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang jatuh pada 27 April 2019. Kebetulan, pada tahun ini Hari Kesiapsiagaan Nasional diperingati di Lembang, yang termasuk KBU.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan bahwa KBU bukan hanya rentan oleh bencana yang ditimbulkan oleh kondisi alam, seperti halnya keberadaan Sesar Lembang. KBU, kata dia, juga terancam oleh bencana lingkungan sebagai akibat dari alih fungsi lahan.

"Kenapa sekarat, karena kita melihat bagaimana praktik alih fungsi lahan resapan bahkan lahan lindung atau lahan hutan ini terus berlangsung. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sudah ada empat kali banjir bandang dari Bandung utara," kata Dadan di Punclut, Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 25 April 2019.

Banjir di wilayah Bandung selatan, lanjut dia, juga turut dipicu oleh alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara. Menurut dia, lahan hijau di KBU yang bisa menjadi daerah resapan air semakin masif beralih fungsi menjadi hutan beton. Tanpa resapan air yang cukup di daerah hulu, air pun langsung mengalir ke hilir di Bandung selatan.

"Dari total luasan KBU hampir 40.000 hektare, kami memeriksa sekitar 70 persen sudah beralih fungsi, termasuk menjadi bangunan beton. Hotel, apartemen, perumahan, dan pembangunan lainnya. Dari 40.000 hektare itu, berarti sudah 28.000 hektare yang beralih fungsi. Itu tersebar di empat kabupaten/kota," katanya.

KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR

Ancaman kekeringan

Menurut Dadan, alih fungsi lahan itu terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, maupun Kabupaten Bandung. Di wilayah Kota Bandung saja, terang dia, saat ini resapan air cuma menyisakan sekitar 500 hektare dari luas KBU di Kota Bandung yang sekitar 3.000 hektare.

"Selain banjir, kita juga akan terkena dampak kekeringan di musim kemarau. Jadi, krisis yang paling kami khawatirkan ialah justru ketika air kita kurang pada musim kemarau. Soalnya, suplai dari mata-mata air yang ada di Bandung utara juga semakin mengecil airnya dan bahkan menghilang," ucapnya.

Kendati tak punya data secara keseluruhan mata air yang hilang di KBU, Dadan menyontohkan, di Kota Bandung kini tinggal tersisa kurang lebih 47 mata air. Padahal, di Kota Bandung dulu terdapat 196 mata air. Di Cimenyan, Kabupaten Bandung, menurut dia, juga sudah hilang 14 mata air karena pembangunan properti. Belum lagi sekitar 20 mata air di Kabupaten Bandung yang berada di KBU hilang karena privatisasi. 

"Sejak 10 tahun lalu, kami sudah menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus menghentikan izin pembangunan sarana komersil. Artinya, harus ada moratorium izin pembangunan sarana komersil, apalagi yang berskala besar. Jadi, tidak ada lagi izin-izin baru bagi pengembangan wisata dan properti di Bandung utara," tekan dia.***

Bagikan: