Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Sedikit awan, 22.2 ° C

Siswa Dikeluarkan Sepihak oleh Sekolah, Orangtua Mengadu ke Disdik

Ririn Nur Febriani
ORANGTUA siswa yang dikeluarkan sepihak mengadu ke Dinas Pendidikan.*/RIRIN NUR FEBRIANI/PR
ORANGTUA siswa yang dikeluarkan sepihak mengadu ke Dinas Pendidikan.*/RIRIN NUR FEBRIANI/PR

CIMAHI, (PR).- Siswa dikeluarkan sekolah secara sepihak, masyarakat mengadu ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar Wilayah VII di Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi, Kamis 18 April 2019. Mereka meminta perlindungan karena nasib siswa tidak menentu, terlebih saat ini mendekati akhir tahun ajaran 2018/2019.

Siswa tersebut berinisial AR dan EAY. Mereka bersekolah di SMA Pelita Nusantara Kota Bandung. Ada juga siswa berinisial PM yang mengajukan pindah, namun hingga sekarang pihak sekolah tidak mengeluarkan surat pindah dan SKKB siswa tersebut padahal orangtua sudah menagih selama 3 bulan terakhir.

Ketua Komite Sekolah (KS) SMA Pelita Nusantara Andi M Ridwan selaku salah satu orang tua siswa yang dikeluarkan mengatakan, hal ini berlangsung sejak Januari 2019. Menurut Andi, permasalahan ditengarai bermula dari masukan yang disampaikan orangtua siswa melalui KS yang dinilai tidak sejalan dengan sekolah dan yayasan.

"KS selaku perwakilan orangtua siswa berupaya memberi masukan untuk perbaikan sekolah, ternyata yayasan dan manajemen sekolah gerah tidak terima," katanya.

Hal itu berimbas kepada siswa di sekolah. "Secara psikis anak kami tertekan, sering dipanggil pihak sekolah dicari-cari kesalahan, disuruh keluar dari asrama. Ujung-ujungnya anak kami dikeluarkan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada orangtua dan hanya disampaikan kepada anak dan lewat surat," ungkapnya.

Pihak yayasan sempat menyatakan bagi orangtua yang tidak sejalan dipersilakan memindahkan anaknya. "Dulu ketua yayasan mengatakan, yang tidak sejalan dengan yayasan sekolah silakan keluarkan anaknya. Waktu itu saya jawab asalkan sekolah mengembalikan uang pangkal yang sudah dibayar karena ini bukan kemauan kami untuk keluar," ucapnya.

Pihaknya sengaja tidak membayar SPP selama 3 bulan karena ingin bertemu dengan ketua yayasan untuk menuntut perbaikan sistem sekolah selain respons atas tantangan ketua yayasan tersebut. Untuk satu bulan, uang SPP yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp 3,4 juta.

"Ternyata itu dijadikan alasan siswa dikeluarkan. Namun, sekarang kami sudah membayar dan melunasi lewat transfer bank tapi tetap tidak ada respons baik dari sekolah," tuturnya.

Seharusnya, lanjut Andi, sebelum mengeluarkan siswa, pihak sekolah berkomunikasi dengan orangtua terkait alasan siswa dikeluarkan. "Kami berupaya menghadap beberapa kali sampai menunggu lama di sekolah. Tapi pihak yayasan maupun sekolah tidak ada yang menemui. Sekarang kami dan anak-anak tidak boleh masuk area sekolah sama sekali," katanya.

Dia menyesalkan permasalahan antara sekolah-yayasan dan orangtua berimbas kepada para siswa. "Anak yang jadi korban. Meski kami sudah melunasi SPP, tetap dikeluarkan. Diminta keluar dari barak, dilarang masuk meski untuk ambil barang pribadi yang tertinggal. Juga terpampang di papan pengumuman tertulis bahwa mereka dikeluarkan. Menurut kami menyakitkan karena tidak manusiawi dan tidak mencirikan pengelolaan yang baik di lembaga pendidikan," katanya.

Apalagi, saat ini sudah mendekati akhir tahun ajaran 2018/2019. "Dimana mereka seharusnya bisa melaksanakan ujian akhir semester (UAS). Kami minta anak tidak diperlakukan diskriminatif seperti itu meski orangtua dinilai tidak sejalan dengan sekolah atau yayasan. Kami lapor ke Disdik Jabar meminta perlindungan atas hak anak mendapat akses layanan pendidikan," tuturnya.

Perjuangkan hak

Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat, Husen R Hasan mengatakan bakal melakukan upaya agar hak siswa untuk memperoleh pendidikan tidak dilanggar.

“Apalagi jika siswa dikeluarkan dengan alasan karena belum bayar kewajiban SPP selama tiga bulan, itu tidak boleh dan melanggar aturan. Tidak boleh urusan administrasi dikaitkan dengan proses pembelajaran siswa,” ujarnya.

Husen mengatakan Dinas Pendidikan Jabar telah mengirim surat undangan kepada pihak sekolah untuk membahas persoalan tersebut. Hal itu didasari laporan dari orangtua siswa sebelumnya. "Kami undang bermaksud untuk mediasi antara orangtua dan sekolah atau yayasan. Namun, pihak sekolah maupun yayasan tidak datang," katanya.

Husen berharap ada solusi terbaik bagi para siswa. Terlebih, para siswa harusnya segera menghadapi ujian sekolah. “Kami lihat sekolah tidak kooperatif, padahal kasus ini bisa diselesaikan kalau semuanya hadir. Kami akan panggil sekolah sekali lagi. Bagaimanapun hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dilanggar,” jelas Husen.

Disdik Jabar Wilayah VII juga membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut. “Tim sudah dibentuk dan akan segera bekerja. Kami akan investigasi, sebenarnya apa yang terjadi di sana. Kalau ada pelanggaran ya bisa dikenakan sanksi, tapi kita tunggu hasil tim,” beber dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari manajemen sekolah maupun yayasan SMA Pelita Nusantara. Saat dikonfirmasi dengan mendatangi ke lokasi sekolah di Jalan Paledang, Kota Bandung, pihak sekolah tidak bersedia menemui wartawan dengan alasan pihak yang berwenang memberi keterangan sedang tidak ada ditempat.***

Bagikan: