Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Langit umumnya cerah, 24.8 ° C

Ridwan Kamil: Sanksi Tegas bagi ASN yang Tidak Netral dalam Pemilu 2019

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI ASN.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI ASN.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BANDUNG, (PR), - Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus netral apapun alasannya. Dia menyatakan akan menindak tegas ASN Jabar yang melanggar komitmen tersebut.

Pernyataannya itu dilontarkannya untuk merespons laporan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat tentang salah satu pejabat esselon dua yang belum lama ini dilantik. Ia diduga telah melakukan sosialisasi untuk memilih salah satu calon anggota legislatif di Gedung Sate, pada masa tenang beberapa hari yang lalu. 

"Ya, saya sangat menyesali terjadi sebuah pelanggaran aturan. Kan sudah jelas itu adalah kantor pemerintah,  ASN harus netral, apapun alasannya tidak bisa diterima," ujar Ridwan pada wartawan usai pencoblosan di Cigadung, Kota Bandung, Rabu, 17 April 2019.

Diakui Ridwan, pihaknya akan melakukan peneguran dan tentunya menyesali ketidakdisiplinan yang terjadi. Menurut dia, dugaan pelanggaran tersebut hanya dilakukan oleh individu,  tidak mewakili keseluruhan.

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya bersama Bawaslu ingin pengawasan pemilu 2019 dilakukan secara maksimal.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

"Saya perintahkan Pak Sekda untuk menindaklanjuti, memberikan  sanksi teguran sesuai peraturan yang ada terkait kepemiluan yang harusnya netral untuk ASN. Sanksi tegas akan dilakukan, tapi saya titipkan sebagai pembina kepegawaian tertinggi ada di Pak Sekda," ujar dia. 

Soal jabatan yang saat ini melekat pada terduga, Ridwan enggan berspekulasi. "Saya enggak bisa berspekulasi terlalu jauh, pokoknya kita proposional sesuai dengan situasinya," kata dia. 

Sementara itu,  Kabag Humas Setda Pemprov Jabar, Azis Zulfikar, yang mewakili Biro Humas dan Keprotokolan mengatakan, pertemuan yang diduga sebagai sosialisasi tersebut adalah pertemuan silaturahim biasa antara atasan dengan para staf. Dalam pertemuan tersebut, tidak ada ajakan yang disampaikan, hanya perkenalan. 

Kepala Inspektorat Jabar, Ferry Sofwan Arif, menambahkan,  terkait dugaan tersebut pihaknya masih menunggu hasil temuan Bawaslu Jabar. Hasil itulah yang nantinya akan disampaikan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

Bawaslu Jabar masih mengecek dugaan pelanggaran kode etik ASN

null

Anggota Bawaslu Jabar, Lolly Suhenty, mengatakan, Bawaslu akan mengecek kebenaran dari informasi yang menyebutkan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Barat, Hermansyah, telah mengampanyekan salah satu calon anggota DPR kepada stafnya. Ia mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui informasi itu dari media.

“Kami akan cek informasi ini. Karena ini masuk dalam ranah pengawasan kami untuk pelanggaran kode etik ASN dalam pemilu,” ujar Lolly, Rabu, 17 April 2019.

Menurut Lolly, pihaknya telah mengajukan nama-nama 12 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Komisi ASN (KASN). Nantinya, pihak KASN yang akan menindaklanjuti.

Pelanggaran kode etik banyak dilakukan ASN yang menjadi dosen

Sementara, Forum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat mencatat pelanggaran kode etik kenetralan ASN paling banyak dilakukan oleh dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sedikitnya tujuh orang dosen PTN dinilai telah melanggar kode etik tersebut.

Koordinator Forum Netralitas ASN, Pius Widiyatmoko, menyebutkan, ada 10 dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi sejak Maret 2019 hingga sekarang. Selain dosen PTN, tiga ASN lainnya antara lain satu orang dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, satu orang Kepala SMA/SMK di Kabupaten Sukabumi, dan seorang lurah di Kota Bandung.

Pius mengatakan, objek dari pemantauan berkaitan dengan kegiatan ASN dalam pemilu. Jenis pelanggaran terbanyak yang dilakukan ASN adalah mengunggah, menanggapi (like dan komentar), serta menyebarluaskan gambar foto peserta pemilu melalui media sosial atau media online.

Pelanggaran lainnya antara lain mendeklarasikan diri sebagai pendukung peserta pemilu, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, menghadiri deklarasi, dan menjadi nara sumber pada kegiatan pertemuan peserta pemilu.***

Bagikan: