Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 17.7 ° C

BPJS Kesehatan Cimahi Lunasi Utang Klaim ke Rumah Sakit dan Faskes

Ririn Nur Febriani
SETELAH sempat tersendat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cimahi melunasi klaim pelayanan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain.*/ RIRIN NUR FEBRIANI/ PR
SETELAH sempat tersendat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cimahi melunasi klaim pelayanan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain.*/ RIRIN NUR FEBRIANI/ PR

CIMAHI, (PR).- Setelah sempat tersendat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cimahi melunasi klaim pelayanan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Diharapkan, masyarakat selaku peserta jaminan kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap membayar premi iuran tepat waktu.

Mewakili Kepala BPJS Kesehatan cabang Cimahi Idham Kholid, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Sarah Rosalina mengatakan, sejauh ini penyebab utama atau terkendalanya pembayaran klaim kepada rumah sakit akibat banyaknya peserta yang menunggak iuran. Untuk membayar utang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Cimahi yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, terdapat 145 FKTP dan 18 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)  yang telah dibayarkan dana kapitasi dan tagihan klaimnya oleh BPJS Kesehatan setempat. Adapun total pembayaran yang dilakukan KC Cimahi adalah sebesar Rp 41.952.257.717 sepanjang bulan April 2019.

"Sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo terakhir 26 Maret dan 8 April 2019 sudah terbayarkan. Untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Cimahi tagihan yang terbayarkan Rp 32 miliar, untuk FKTP Rp 412 juta. Dengan total keseluruhan klaim dan kapitasi yang terbayarkan Rp 41 miliar untuk seluruh fasilitas kesehatan," katanya.

Dia menjelaskan, urutan pembayaran disesuaikan dengan catatan pertama masuk pertama bayar (first in first out). Mekanismenya, rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, tentu transaksi pembayaran klaimnya akan diproses terlebih dulu.

“Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini dapat terwujud karena ada dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Menurut dia, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran non kapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.

"Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini. Kami juga terus memantau dan memastikan fasilitas kesehatan di wilayah kerja kami telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, dengan dibayarnya utang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi.

"Kedepannya, Insya Allah pemerintah akan terus menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS ini dan pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki. Kami berterima kasih kepada penyedia layanan (provider) sekaligus mohon maaf serta apresiasi atas kerja sama, pengertian dan kesabarannya selama ini," pungkasnya. ***

Bagikan: