Pikiran Rakyat
USD Jual 14.288,00 Beli 13.988,00 | Sebagian berawan, 17.4 ° C

Saat Audit Internal, Baru Tahu Ada Transfer dari Sumber tak Jelas

Handri Handriansyah
KAWASAN Situ Cileunca terkesan kumuh.*/DOK. PR
KAWASAN Situ Cileunca terkesan kumuh.*/DOK. PR

SOREANG, (PR).- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung mengakui telah memungut tarif tiket masuk objek wisata Situ Cileunca, Kecamatan Pangalengan, tanpa dasar hukum dalam dua tahun terakhir. Hal itu terkait tidak diperpanjangnya nota kerja sama dengan dengan PT Indonesia Power selaku pemilik lahan sejak berakhir pada awal 2017 lalu dan belum ada perpanjangan sampai saat ini.

Kepala Bidang Destinasi Wisata pada Disparbud Kabupaten Bandung Rully Jaya Permana mengungkapkan bahwa alasan tetap diberlakukannya pemungutan tarif tiket masuk tersebut adalah pemberdayaan masyarakat. "Kalau tidak dioperasikan mau bagaimana masyarakat di sana?" ujarnya saat ditemui Senin 15 April 2019.

Meskipun demikian, Rully menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan kewajiban berupa bagi hasil kepada PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan. Menurut dia, sejak Januari 2017 sampai Desember 2018, Disparbud selalu menyetorkan bagi hasil pengelolaan tiket masuk Situ Cileunca ke pihak PT Indonesia Power.

Bahkan, kata Rully, 'setoran' untuk Indonesia Power periode Januari-Maret 2019 juga sudah disiapkan. "Untuk 2019 kami belum setorkan kepada mereka karena kami masih menunggu pembaruan nota kerja sama sebagai dasar hukum," ujarnya.

Rully menambahkan, draft nota kerja sama baru sudah dibuat Disparbud dan diserahkan ke pihak Indonesia Power beberapa waktu lalu. Namun ia mengakui jika nota kerja sama yang sudah ditandatangani oleh Kepala Disparbud Agus Firman itu, masih belum ditandatangani oleh General Manager PT Indonesia Power Unit Pembangkit Saguling.

Sewa lahan

Di sisi lain, Rully menegaskan bahwa nota kerja sama baru tersebut menerapkan sistem sewa lahan. Hal itu berbeda dengan nota kerja sama sebelumnnya pada 2016-2017 yang masih menggunakan sistem bagi hasil.

"Dalam sistem baru ini kami mau tidak mau harus menyetorkan bagian dengan jumlah yang tetap dan tidak tergantung pada pendapatan bersih hasil pengelolaan seperti dulu. Sekarang setidaknya RP 7,5 juta per bulan harus kami setor ke Indonesia Power sekalipun kami hanya mendapat hasil bersih kurang dari itu," tutur Rully.

Rully mengakui jika pendapatan pengelolaan rendah, Disparbud jelas harus menutup sendiri kekurangan 'setoran' ke Indonesia Power. Namun hal itu tak menjadi kendala karena Disparbud selaku kepanjangan Pemkab Bandung tidak berorientasi keuntungan.

Dalam pengelolaan Situ Cileunca, kata Rully, pihaknya hanya menginginkan pemberdayaan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan di lokasi tersebut. Oleh karena itu ia pun berharap nota kerjasama baru tersebut bisa segera divalidasi oleh PT Indonesia Power.

Selain menjadi dasar hukum penerapan tarif tiket masuk, Rully melansir bahwa nota kerjasama tersebut juga menjadi dasar bagi pihaknya untuk mengusulkan anggaran penataan Situ Cileunca pada 2020. Seperti diberitakan sebelumnya, Rully mengaku sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp 16 miliar untuk revitalisasi Situ Cileunca.

Dana tersebut rencananya digunakan untuk memperbaiki Pujasera yang sudah lama rusak akibat terdampak angin puting beliung sekitar dua tahun lalu. Selain itu, dana tersebut juga bisa digunakan untuk renovasi kios pedagang, shelter pengunjung, bungalow, areal parkir, spot foto, kamar bilas dan lain-lain.

Butuh kejelasan

Sementara itu Manajer Sipil dan Lahan pada PT Indonesia Power UP Saguling, Hendra Purnama mengatakan, pihaknya saat ini masih belum bisa melakukan validasi terhadap nota kerja sama yang diajukan Disparbud Kabupaten Bandung. "Secara teknis, kami masih membutuhkan kejelasan berapa luas lahan yang akan dikelola dan rencana penataannya seperti apa," ujarnya.

Di sisi lain, Hendra tak menampik bahwa PT Indonesia Power memang masih mendapat transfer dana bagi hasil pengelolaan Situ Cileunca dari Disparbud Kabupaten Bandung hingga akhir 2018 lalu. Ia pun mengakui bahwa memang dana tersebut bukan hak PT Indonesia Power sejak nota kerja sama sebelumnya berakhir pada awal 2017, sehingga sejak itu pun pihaknya tidak pernah lagi mengirimkan nota penagihan ke Disparbud.

"Tranferan tersebut menjadi temuan di internal kami, karena tidak seharusnya ada lagi bagi hasil setelah nota kerja samanya kami tahan perpanjangannya. Secara lisan kami sudah sampaikan penerapan tiket masuk oleh Disparbud tidak ada lagi dasar hukumnya sehingga kami sarankan untuk dihentikan," kata Hendra.

Menurut Hendra, penerapan tiket masuk dan transfer dana dari Disparbud Kabupaten Bandung masuk ke rekening resmi tanpa sepengetahuan PT Indonesia Power. Saat audit internal, barulah terkuak adanya temuan dana masuk yang sumbernya tidak jelas karena nama pengirimnya perorangan.

Dalam kondisi seperti itu, Hendra menegaskan bahwa pihaknya kesulitan untuk mengembalikan dana transfer tersebut. "Kalau sumbernya jelas misalnya itu dari rekening resmi Disparbud atau Pemkab Bandung, kami pun jelas mengembalikannya ke mereka," ucapnya.***

 

Bagikan: