Pikiran Rakyat
USD Jual 14.301,00 Beli 14.001,00 | Langit umumnya cerah, 17.1 ° C

[Laporan Khusus] Masih Adakah Asa Membangun PLTSa?

Muhammad Fikry Mauludy
ILUSTRASI.*/DOK PR
ILUSTRASI.*/DOK PR

PROGRAM pengelolaan sampah Kurangi, Pisahkan, ­Man­­faatkan (Kang Pisman) mulai melekat sebagai ­program ­unggulan pada kepemimpinan Oded M ­Danial-Yana Mulyana. Sejak prog­ram andalan tersebut diluncurkan, berbagai ­kelompok, badan ­usaha milik negara (BUMN), dan ­perusahaan swasta terus mendatangi Wali Kota dan Wakil Wali Kota ­Bandung itu dengan sodoran beragam alternatif pengolahan sampah.

Melalui Kang Pisman, komunitas yang giat mengelola dan mengurangi sampah mulai menggerakkan kelompok baru di sejumlah wilayah. Kawasan bebas sampah (KBS) binaan hasil kerja sama Pemkot Bandung dengan Pemerintah Kota Kawasaki Jepang mampu me­ngurangi produksi sampah. Bahkan, kini, penurunan jumlah sampah di KBS itu mencapai 60%-70%

Pemkot juga terus mendorong agar 1.586 RW di Kota Bandung memiliki bank sampah. Saat ini terda­pat tak kurang dari 300 bank sampah yang sudah berjalan. Jika program Kang Pisman bisa berjalan secara masif, dalam dua tahun ke depan, setidaknya sampah dapat dikurangi sebanyak 600-750 ton per hari.

Beragam metode pengolah­an sampah pun dicoba. Penge­lolaan sampah yang dapat di­selesaikan di sumber, sejak tingkat RW, mulai dari biodigester, bata terawang, maggot, alat pengomposan, takakura, hingga menggunakan lalat ”tentara hitam” yang sedang tren karena dinilai ekonomis dalam mengelola sampah organik.

Yang terbaru, Pemkot Bandung intensif mencoba metode peuyeumisasi. Pengolahan sampah ini diberi cairan khusus semacam bioaktivator dan diproses mirip teknik pembuatan peuyeum, makanan khas Sunda.

Warga RW 12 dan RW 14 Riungbandung, Kelurahan Cisaranten, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung juga mampu memproduksi paving block dari sampah plastik. Sejumlah perusahaan swasta dan BUMN juga menawarkan beberapa teknologi sederhana untuk skala kecil kepada Pemkot Bandung. Belum lama ini, Kedutaan Besar Swedia yang menemui Oded juga menawarkan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang telah digunakan di negaranya.

Yang luput dibahas, Kota Bandung pernah menggagas PLTSa pada 2006. Dari rentang tiga belas tahun lalu, awal 2019 ini, Kota Bekasi telah mulai mengoperasikan PLTSa, meninggalkan Kota Bandung yang lama berselisih soal dampak lingkungan hingga dugaan monopoli perusahaan penyedia teknologi.

Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung Ari Darmawan mengatakan, pemanfaatan teknologi skala besar untuk pengolahan sampah Kota Bandung sudah selayaknya dimulai. ”Seharusnya (PLTSa Bandung) sudah dari tahun 2007,” ujarnya, belum lama ini.

Sempat memimpin tim studi kelayakan ITB untuk PTLSa Kota Bandung, Ari Darmawan menuturkan, PLTSa merupakan teknologi yang sudah mapan dan terbukti. Teknologi itu telah lama dioperasikan di beberapa negara. 

”Bukan coba-coba lagi. Banyak negara sudah memilikinya dari bebe­rapa puluh tahun yang lalu, termasuk Cina, negara-negara Eropa, dan Jepang,” ujarnya.

Sejak digagas 2006 lalu, menurut dia, secara umum, belum ada lagi inovasi yang signifikan terhadap teknologi PLTSa. Meskipun demikian, para manufaktur PLTSa ber­lomba-lomba untuk membuat tungku insinerasi yang dapat membakar sampah dengan kadar air yang tinggi pada su­hu rata-rata yang memenuhi standar (di atas 900 derajat Celsius) secara lebih efektif.

”Pemanasan awal dan pe­manasan pada saat shutdown kalau dahulu memakai burner minyak atau gas, saat ini di­gan­tikan dengan pemanas lis­trik untuk menghindari peng­gunaan bahan bakar fosil,” ­tuturnya.

Dalam beberapa pengembangannya, teknologi peng­olahan gas buang untuk menghilangkan gas beracun, termasuk dioksin dan furan, juga sudah semakin murah, lebih efek­tif, dan efisien. Indonesia pun sudah memiliki laboratorium untuk peng­ukur­an dioksin dan furan.

Dalam menakar pembangun­an PLTSa di Kota Bandung, tutur Ari, pertimbangan yang pertama adalah kesanggupan pemkot dalam kesepakatan tipping fee di PLTSa nanti. Pertimbangan lain adalah keandalan tekno­logi yang ditawarkan PLTSa.

Meskipun demikian, Pemkot Bandung juga harus mempertimbangkan komitmen operator untuk mengope­rasikan PLTSa secara benar dan baik dalam upaya menjaga kelestarian lingkung­an. Oleh karena itu, pengope­rasian PLTSa di Bekasi tidak serta-merta bisa langsung di­terapkan di Kota Bandung.

”Tidak otomatis demikian. Perlu dievaluasi dari segi biaya dan aspek lingkungan hidup. Harus dibahas lagi, khususnya tentang kesiapan pemkot menjalin kerja sama dengan investor,” tuturnya.

ILUSTRASI Sampah.*/REUTERS

Pemkot Bandung

Sebelumnya, Pemkot Bandung mulai membuka kembali kemungkinan pemba­ngun­an PLTSa. Dasarnya adalah Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perce­patan Pem­­bangunan Instalasi Peng­olah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Tek­nologi Ramah Lingkungan.

Dalam perpres itu, terdapat 12 daerah yang didorong membangun PLTSa karena dinilai memiliki permasalahan sampah akut yang harus ditangani segera. Ke-12 daerah itu adalah DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

Pada 2018, Badan Peng­awasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat sempat mendatangi Pemkot Bandung untuk mengecek perkembangan PLTSa di Kota Bandung sesuai tugas triwulan mengawal Program Strategis Nasional. PSN yang disinggung mengenai Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Selain itu, Kota Bandung juga telah memiliki peraturan daerah yang mendukung pem­bangunan PLTSa.

Sekretaris Daerah Kota ­Bandung Ema Sumarna menga­takan, untuk mewujudkan penanganan sampah berbasis teknologi itu, pembahasan mendalam masih harus dilakukan antara Pemkot Bandung dengan DPRD Kota ­Bandung.

”Kalau insinerator itu sebenarnya sudah ada di Perda PLTSa. Ini kan tentunya harus ada komunikasi lanjutan, antara Pak Wali Kota dan DPRD. Tentunya DLHK (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung) sebagai leading sector harus menginisiasi itu bagaimana mengawali ulang komunikasi ini agar perda bisa berjalan,” tuturnya.

Dalam memulai kembali bahasan teknologi PLTSa, menurut Ema, edukasi bagi masyarakat juga penting. Sejak awal digagas, PLTSa Kota Bandung sudah melewati serangkaian uji kelayakan yang harus dipahami publik.

”Di satu sisi, masyarakat juga jangan salah tangkap makna. Yang selalu dipikirkan itu bahaya dan bahaya. Padahal, kita menghadirkan perda itu, saya sangat yakin dan menjadi bagian yang pernah menyaksikan, itu dipikirkan para ahli. Ada orang ITB di sana yang ahli di bidang itu,” ujarnya.

Ema menilai, PLTSa sudah melalui sejumlah uji oleh pakar sehingga warga tidak perlu khawatir tentang ke­amanan pengoperasiannya. Meskipun demikian, ia tidak menafikan bahwa ada aspirasi masyarakat yang kontra de­ngan rancangan PLTSa itu.

”Tentunya ini harus segera kita sikapi. Jangan sampai perda ini seperti papan nama tanpa makna. Perdanya hadir, tidak dicabut, tetapi tidak berjalan. Itu kan tidak bagus juga. Ini tentu menjadi bagian yang harus dipikirkan. Saya yakin, pak wali kota berproses dan berpikir untuk itu,” ujarnya.

WARGA melintasi tumpukan sampah yang menunggu diangkut, di TPS Jalan Ancol, Kota Bandung, Rabu, 27 Maret 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

Soal hukum

Persoalan hukum yang mengait­kan dengan keberlanjutan PLTSa juga sudah dilewati. Seperti diketahui, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung. Berdasarkan laman MA, perkara bernomor register 158 K/Pdt.Sus- KPPU/2017 itu diputus pada 29 Maret 2017.

Kasasi itu terkait dengan putusan PN Bandung pada 17 Oktober 2016 nomor register 02/Pdt. Sus/KPPU/PN.BDG yang mengabulkan permohon­an keberatan PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) atas pembatalan lelang pembangunan PLTSa Gedebage. Dengan putusan itu, lelang PLTSa yang rencananya akan dibangun di Gedebage dan dimenangi PT BRIL ditetapkan tidak bermasalah.

Sempat terkatung-katung, pemenang lelang PLTSa Gedebage, PT BRIL menjamin mulai meninggalkan teknologi lama dan menyiapkan teknologi terbaru hasil pengembangan sejak proyek digagas 2006 lalu. Meskipun demikian, kuasa hukum PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL), Octa Irvangi, menuturkan, kelanjutan pem­bangunan PLTSa bergantung penuh pada langkah pemkot dengan DPRD Kota Bandung.

”Karena PT BRIL sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang, kami tinggal menunggu dari Pemkot Bandung untuk pelaksanaannya. Tinggal menyesuaikan teknologi dan dilaksanakan,” tuturnya.

Octa menambahkan, teknologi yang mereka tawarkan di awal tidak akan diusung lagi. Teknologi PLTSa sudah mengalami perkem­bangan dan mulai diterapkan di sejumlah negara. PT BRIL akan menyodorkan PLTSa dengan teknologi terkini. ”Seiring dengan perjalanan waktu, kami pun sudah mempersiapkan serta menyesuaikan dengan teknologi yang terbaru dalam bidang peng­olahan sampah,” ujarnya.

SEORANG pemulung memungut sampah di tempat pembuangan sampah liar yang menutupi badan jalan di jembatan Citarum, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Jumat, 15 Februari 2019 lalu. Warga menyesalkan bahwa masih ada sebagian warga yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan, sehingga bau menyengat selalu tercium di tengah jembatan tersebut.*/ADE MAMAD/PR

Tak ada jaminan lingkungan

Direktur Wahana Lingkung­an Hidup (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan, hingga saat ini, belum ada yang bisa memastikan ke­amanan dalam penerapan insinerator PLTSa. ”Kalau soal jaminan keamanan, kita tidak bisa memastikan itu karena banyak kasus di berbagai negara. Insinerator itu banyak kemudian mengakibatkan masalah, termasuk ledakan akibat operasional insinerator itu. Meskipun ada kepastian aman, tidak ada yang bisa menjamin,” ujarnya.

Dari segi dampak lingkung­an, menurut Dadan, teknologi insinerator jelas menghasilkan pencemaran baru. Insinerator bukan menangani sampah secara utuh, tetapi menghasilkan material baru, baik dioksin maupun furan.

Dengan kondisi wilayah Bandung yang berupa cekung­an, ditambah sirkulasi udara dengan iklim yang tertutup, diyakini hal itu akan menambah emisi baru atau pencemaran udara baru. ”Sebenarnya bukan hanya di cekung­an Bandung. Mau di Bekasi, di Bogor, atau berbagai daerah lain, insinerator itu tidak menyelesaikan sampah,” katanya.

Soal kerja sama pemerintah dengan swasta juga dinilai menjadi masalah tambahan. Pemkot Bandung harus membayar tipping fee kepada penge­lola PLTSa selama 25 tahun, jumlahnya bisa men­capai Rp 2,1 triliun. ”Ini akan menjadi beban Pemkot Bandung, juga warga karena APBD nanti akan banyak diarahkan untuk membiayai ­tipping fee PLTSa,” ujarnya.

Dadan menjelaskan, pena­nganan sampah di Kota Bandung hanya tinggal mendorong pemilahan, pengomposan sampah organik, hingga daur ulang sampah nonorganik. Selebihnya, sampah B3 dan medis bisa ditangani insinerator. Sementara, sampah plastik dan kertas tidak bisa digabung untuk kemudian dibakar di dalam insinerator.

”Saya kira, Pemkot Bandung sudah baik dengan prog­ram Kang Pisman karena ada ge­rakan mengurangi, memilah, dan memanfaatkan. Jadi, kalau Kang Pisman dige­rakkan dengan melibatkan komunitas, memaksimalkan tokoh masyarakat, RW, saya kira, kita bisa meminimalkan sampah yang bisa diolah di pemrosesan akhir (TPA),” katanya.

Dia menilai, PLTSa bukanlah tempat pemrosesan akhir sampah. PLTSa hanyalah bisnis sampah. Bahan bakar insinerator akan banyak bergantung pada produksi sampah warga Kota Bandung. Dengan begitu, edukasi pengurangan sampah akan salah arah. Publik Bandung akan digiring memproduksi sampah agar bisa mengoperasikan PLTSa yang berkelanjutan. ”Karena insinerator, kalau tidak ada sampah, tidak jalan, jadi melanggengkan proses sampah itu sendiri,” ujarnya.

Langkah Pemprov Jabar yang juga merencanakan pembangunan PLTSa di TPPAS Regional Legoknangka juga dinilai salah. Dadan mendorong kepala daerah di kawasan Bandung Raya membuat program serupa Kang Pisman dengan semangat pengurangan sampah.***

Bagikan: