Pikiran Rakyat
USD Jual 14.301,00 Beli 14.001,00 | Langit umumnya cerah, 17.1 ° C

Bawaslu Temukan Tiga Kasus Politik Uang

Dewiyatini
ILUSTRASI politik uang.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI politik uang.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BANDUNG,(PR).- Di masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar menemukan tiga kasus politik uang. Tiga kasus itu terjadi di Kota Bandung, Kab. Ciamis, dan Kab. Pangandaran.

Komisioner Bawaslu Sutarno mengatakan peristiwa itu terjadi di hari kedua masa tenang. Di Kota Bandung, tengah diproses adanya temuan dugaan politik uang yakni pembagian sabun beserta contoh surat suara. Sedangkan di Kab. Ciamis, telah terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Ciamis.

“Pada saat patroli pengawasan masa tenang terdapat informasi awal adanya dugaan pembagian amplop berisi uang sebesar Rp 25.000 bersama kartu nama dan contoh surat suara,” kata Sutarno.

Sedangkan di Kab. Pangandaran, nominalnya lebih besar yakni Rp 100.000. Sutarno mengatakan dari keseluruhan proses penindakan pelanggaran yang telah dilakukan, diimbau agar peserta Pemilu menaati peraturan pemilu. Pasalnya sanksinya cukup berat yakni sampai dengan pembatalan sebagai peserta pemilu.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah menyebutkan pihaknya menemukan 636 dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye. Dari jumlah tersebut, terdapat 450 pelanggaran administratif, 14 kasus yang sudah diputus, 80 kasus pidana, 14 kode etik, 22 pelanggaran hukum lainnya diteruskan, dan 56 kasus kategori bukan pelanggaran dalam pemilu.

Hasil tindak lanjut atas penanganan Pidana Pemilu terdapat lima putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kelima putusan itu dari Kab. Cianjur dan Kab. Indramayu terkait politik uang. 

“Kedua caleg yang terbukti melakukan politik uang telah dibatalkan kepesertaannya oleh Komisi Pemilihan Umum,” kata Abdullah.

Selanjutnya, di wilayah serupa di Kab. Cianjur terdapat dua putusan mengenai perusakan alat peraga kampanye. Sedangkan satu putusan mengenai adanya keterlibatan kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu caleg di Kab. Bandung.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan politik uang saat ini dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa. Ia mencontohkan di karakter pemilih tradisional atau pedesaan, memberikan sesuatu dari tim sukses atau kandidat itu dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan.

Demikian juga di perkotaan, perilaku pemilihnya terhadap politik uang tidak berbeda. Di perkotaan, malahan banyak model baru dari politik uang. 

"Sudah menjadi karakter bahwa orang yang berbuat kejahatan akan mencari cara-cara baru agar sulit dilacak," ujar Firman. 

Padahal, kata Firman, politik uang itu tidak mutlak membuat pemilih memilih orang yang memberi uang. Ketika di TPS, lanjut Firman, pemberian uang itu tidak akan mempengaruhi pilihan pemilih. 

Firman mengatakan cara paling efektif menghentikan politik uang adalah dengan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat. Pemilih harus terus dilakukan kepada masyarakat dengan mengingatkan mereka bahayanya politik uang.***
 

Bagikan: