Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Berawan, 21.6 ° C

Ada Politik Uang di Masa Tenang Pemilu 2019

Dewiyatini
ILUSTRASI politik uang.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI politik uang.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BANDUNG,(PR).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan tiga kasus politik uang, dalam masa tenang pemilihan umum (pemilu) 2019. Tiga kasus itu terjadi di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Anggota Bawaslu Jabar, Sutarno, mengatakan, peristiwa itu terjadi di hari kedua masa tenang. Di Kota Bandung, ada temuan dugaan politik uang yakni pembagian sabun beserta contoh surat suara. Sedangkan, di Kabupaten Ciamis, telah terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis.

“Pada saat patroli pengawasan masa tenang, terdapat informasi awal adanya dugaan pembagian amplop berisi uang sebesar Rp25.000 bersama kartu nama dan contoh surat suara,” kata Sutarno pada Senin, 15 April 2019. 

Sedangkan, di Kabupaten Pangandaran, nominalnya lebih besar yakni Rp100.000. Sutarno mengatakan, dari keseluruhan proses penindakan pelanggaran yang telah dilakukan, diimbau agar peserta pemilu 2019 menaati peraturan pemilu. Pasalnya, sanksinya cukup berat yakni sampai dengan pembatalan sebagai peserta pemilu.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, menyebutkan, pihaknya pun menemukan 636 dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye. Dari jumlah tersebut, terdapat 450 pelanggaran administratif, 14 kasus yang sudah diputus, 80 kasus pidana, 14 kode etik, 22 pelanggaran hukum lainnya diteruskan, dan 56 kasus kategori bukan pelanggaran dalam pemilu.

Hasil tindak lanjut atas penanganan pidana pemilu 2019, terdapat lima putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kelima putusan itu dari Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu terkait politik uang. “Kedua caleg yang terbukti melakukan politik uang telah dibatalkan kepesertaannya oleh Komisi Pemilihan Umum,” kata Abdullah.

Selanjutnya, di Kabupaten Cianjur, terdapat dua putusan mengenai perusakan alat peraga kampanye. Sedangkan, satu putusan mengenai adanya keterlibatan kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu caleg di Kabupaten Bandung.

ILUSTRASI uang rupiah.*/DOK. PR

Meski terbiasa menerima, uang tidak memengaruhi pilihan politik masyarakat

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, mengatakan, politik uang saat ini dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa. Ia mencontohkan karakter pemilih tradisional atau pedesaan, menerima sesuatu dari tim sukses atau kandidat itu dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan.

Demikian juga di perkotaan, perilaku pemilih terhadap politik uang tidak berbeda. Di perkotaan, malahan banyak model baru dari politik uang. "Sudah menjadi karakter bahwa orang yang berbuat kejahatan akan mencari cara-cara baru agar sulit dilacak," ujar Firman. 

Padahal, kata Firman, politik uang itu tidak mutlak membuat pemilih memilih orang yang memberi uang. Ketika di TPS, lanjut Firman, pemberian uang itu tidak akan mempengaruhi pilihan pemilih. 

Firman mengatakan cara paling efektif menghentikan politik uang adalah dengan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat. Pendidikan politik harus terus dilakukan kepada masyarakat dengan mengingatkan mereka bahayanya politik uang.***
 

Bagikan: