Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Sedikit awan, 20.9 ° C

700 Narapidana dan Tahanan Tidak Akan Mencoblos

Yedi Supriadi
Pemilu 2019/ANTARA
Pemilu 2019/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Sekitar 700 narapidana (napi) dan tahanan dipastikan tidak akan mencoblos karena tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap. Mereka yang tidak bisa mencoblos itu lebih disebabkan permasalahan administrasi, salah satunya soal nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid. 

Kepala Pengamanan Rutan Bandung Alviantino mengatakan sebelumnya dari 1.500 napi dan tahanan, ada 500 orang yang mendapatkan DPT. Sepekan jelang pencoblosan, bertambah 300 orang yang mendapatkan DPT. 

"Memang posisinya ada tambahan. Sekarang sudah ada 800 lebih. Sudah final tidak ada tambahan lagi. Ya kurang lebih setengahnya (tidak mencoblos)," ujar Alviantino di Rutan Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin 15 April 2019. 

"Permasalahannya yang tidak bisa mencoblos karena NIK-nya itu. Ada yang tidak valid. Sehingga mereka tidak bisa mencoblos," katanya. 

Kendati demikian, dia meyakini proses pemilu akan berjalan lancar. Para warga binaan juga telah mengetahui cara dan proses pencoblosan setelah mendapatkan sosialisasi dari KPU. 

Menurutnya, pihaknya telah melakukan sosialisasi yang tidak mendapatkan DPT (daftar pemilih tetap). Tapi tetap nanti kita pertebal pengamanan untuk mencegah hal-hal buruk. 

Alviantino mengatakan selain mempertebal petugas pengamanan rutan, pihaknya juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk pengamanan di dalam rutan. Bahkan, untuk mencegah konflik, pihaknya akan melibatkan napi yang tergolong disegani di rutan. 

"Kita juga pergunakan anak-anak penghuni yang punya power lebih, mereka yang dituakan lah supaya untuk menenangkan nantinya. Strategi dari kita, antisipasi-antisipasi sudah disiapkan," tutur dia. 

Sejauh ini, kata dia, tidak ada permasalahan dari para napi dan tahanan yang tidak dapat mencoblos. "Sejauh ini kondusif ya. Kita jaga betul," katanya.

Tidak memilih

Sementara itu, di tempat terpisah dikabarkan, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir tak akan menggunakan haknya dalam pemilu 2019. Meski begitu, petugas tetap memfasilitasi untuk pencoblosan termasuk kepada narapidana teroris lain. 

"Yang bersangkutan menyampaikan ke Kalapas Gununng Sindur. Sudah menyampaikan tidak akan memberikan hak pilih," ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Jabar Abdul Aris saat mengunjungi Lapas Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Senin 15 April 2019. 

Aris mengaku tak mempermasalahkan lantaran hal tersebut merupakan hak dari Abu Bakar Ba'asyir. Pihaknya tetap memfasilitasi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. 

Selain Abu Bakar Ba'asyir, Abdul juga menyebut pihaknya memfasilitasj napi-napi teroris lain yang saat ini mendekam di Rutan Gunung Sindur. Dari total 178 napi teroris di Rutan Gunung Sindur, 112 napi di antaranya mendapatkan daftar pemilih tetap (DPT). 

"Intinya kita memfasitasi agar mendapatkan DPT. Mau memilih atau enggak ya terserah dia," kata Abdul.***
 

Bagikan: